Alasan Berdirinya KPK Seharusnya Jadi Pertimbangan Pansel Pilih Calon Pimpinan

Kompas.com - 26/06/2019, 17:32 WIB
Indonesia Corruption Watch mengadakan diskusi terkait calon pimpinan KPK di kantor LBH, Jakarta Pusat, Rabu (26/6/2019). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.com Indonesia Corruption Watch mengadakan diskusi terkait calon pimpinan KPK di kantor LBH, Jakarta Pusat, Rabu (26/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, menyatakan, terkait calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2024, salah satu yang menjadi pertimbangan panitia seleksi sejatinya adalah soal tujuan awal berdirinya lembaga antirasuah tersebut.

"Ada hal-hal yang harus juga dikembalikan pada konteks pendirian KPK. Yang harus kita perhatikan adalah konteks pendirian KPK yang sebenarnya berdiri sebagai penegakan hukum dengan cara yang luar biasa dan efektif," ujar Bivitri dalam diskusi terkait capim KPK di kantor LBH, Jakarta Pusat, Rabu (26/6/2019).

Baca juga: Ketua Pansel: Siapa Pun Pimpinan KPK Harus Bisa Tuntaskan Masalah Internal

Konteks pendirian KPK, lanjutnya, menjadi hal yang penting sebagai pertimbangan dalam memilih calon pimpinan. Apalagi KPK berdiri dengan desain lembaga hukum yang unik.


Menurutnya, alasan terbentuknya KPK adalah karena korupsi yang menjangkiti Indonesia sudah luar biasa dan dibutuhkan lembaga antirasuah. Maka dari itu, rekam jejak calon pimpinan sangatlah penting guna mengetahui kualitas sebagai pemimpin.

"KPK juga muncul karena banyak sekali kasus korupsi yang terjadi di kalangan aparat penegak hukum sendiri. Konteksnya pembentukan KPK itu adalah sehingga potensi konflik kepentingan itu sangat-sangat minim," ungkapnya kemudian.

Baca juga: Pansel Tegaskan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Masih Diperlukan

Terkait dengan konteks pendirian KPK, seperti diungkapkan Bivitri, sebaiknya tidak perlu ada perwakilan dari institusi kepolisian maupun kejaksaan sebagai pimpinan KPK. Pasalnya, banyak kasus korupsi yang menyangkut kedua institusi tersebut.

"Tidak ada perwakilan dari kepolisian maupun kejaksaan itu supaya tidak ada potensi kepentigan institusi lain," jelasnya.

Ia mengingatkan, jangan sampai ada persepsi bahwa calon pimpinan KPK harus ada perwakilan dari kepolisian maupun kejaksaan.

"Jadi potensi benturnya kepentingan sangat besar. Ini sangat buruk untuk masa depan korupsi di Indonesia," jelasnya.

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Polri Benarkan Pemberi Miras ke Mahasiswa Papua Kapolsek Sukajadi Bandung

Polri Benarkan Pemberi Miras ke Mahasiswa Papua Kapolsek Sukajadi Bandung

Nasional
Gabung Jakarta, Bekasi Harap Tak Ada Lagi Setoran Bea Balik Nama Kendaraan

Gabung Jakarta, Bekasi Harap Tak Ada Lagi Setoran Bea Balik Nama Kendaraan

Nasional
Presiden Jokowi Sapa Para Talenta Musik yang Manggung di Istana

Presiden Jokowi Sapa Para Talenta Musik yang Manggung di Istana

Nasional
KPK: Ada Capim Diduga Pernah Terima Gratifikasi, tapi Masih Diloloskan Pansel

KPK: Ada Capim Diduga Pernah Terima Gratifikasi, tapi Masih Diloloskan Pansel

Nasional
Diduga Berada di Jatim, Polri Masih Buru Penyuplai Data Kependudukan yang Dijual Lewat Situs Web

Diduga Berada di Jatim, Polri Masih Buru Penyuplai Data Kependudukan yang Dijual Lewat Situs Web

Nasional
Pakar Minta Pemerintah Lakukan Perencanaan Matang Ibu Kota Baru

Pakar Minta Pemerintah Lakukan Perencanaan Matang Ibu Kota Baru

Nasional
Soal Ustaz Abdul Somad, Mahfud MD: Kalau Mau Minta Maaf Bagus...

Soal Ustaz Abdul Somad, Mahfud MD: Kalau Mau Minta Maaf Bagus...

Nasional
Ditantang Jajak Pendapat Bekasi Gabung Jakarta, Wakil Wali Kota Bekasi: Tunggu Kajian

Ditantang Jajak Pendapat Bekasi Gabung Jakarta, Wakil Wali Kota Bekasi: Tunggu Kajian

Nasional
Polri: Dinonaktifkan, Oknum Polisi Pemberi 2 Kardus Miras ke Mahasiswa Papua

Polri: Dinonaktifkan, Oknum Polisi Pemberi 2 Kardus Miras ke Mahasiswa Papua

Nasional
Anggota Komisi II Sayangkan Pemerintah Tak Satu Suara soal Ibu Kota Baru

Anggota Komisi II Sayangkan Pemerintah Tak Satu Suara soal Ibu Kota Baru

Nasional
Ketua MPR Sebut Amandemen Terbatas Tak Buat MPR Jadi Lembaga Tertinggi

Ketua MPR Sebut Amandemen Terbatas Tak Buat MPR Jadi Lembaga Tertinggi

Nasional
Optimalisasi Otonomi Daerah Dinilai Lebih Bijak Ketimbang Pemindahan Ibu Kota

Optimalisasi Otonomi Daerah Dinilai Lebih Bijak Ketimbang Pemindahan Ibu Kota

Nasional
RUU Siber Disebut untuk Tegaskan Kewenangan BSSN

RUU Siber Disebut untuk Tegaskan Kewenangan BSSN

Nasional
Mahfud MD Sebut Warga Papua Merasa Dibuat Jadi Warga Kelas Dua

Mahfud MD Sebut Warga Papua Merasa Dibuat Jadi Warga Kelas Dua

Nasional
Pengamat: Banyak PR yang Lebih Mendesak dari Pemindahan Ibu Kota

Pengamat: Banyak PR yang Lebih Mendesak dari Pemindahan Ibu Kota

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X