Alasan Berdirinya KPK Seharusnya Jadi Pertimbangan Pansel Pilih Calon Pimpinan

Kompas.com - 26/06/2019, 17:32 WIB
Indonesia Corruption Watch mengadakan diskusi terkait calon pimpinan KPK di kantor LBH, Jakarta Pusat, Rabu (26/6/2019). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.comIndonesia Corruption Watch mengadakan diskusi terkait calon pimpinan KPK di kantor LBH, Jakarta Pusat, Rabu (26/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, menyatakan, terkait calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2024, salah satu yang menjadi pertimbangan panitia seleksi sejatinya adalah soal tujuan awal berdirinya lembaga antirasuah tersebut.

"Ada hal-hal yang harus juga dikembalikan pada konteks pendirian KPK. Yang harus kita perhatikan adalah konteks pendirian KPK yang sebenarnya berdiri sebagai penegakan hukum dengan cara yang luar biasa dan efektif," ujar Bivitri dalam diskusi terkait capim KPK di kantor LBH, Jakarta Pusat, Rabu (26/6/2019).

Baca juga: Ketua Pansel: Siapa Pun Pimpinan KPK Harus Bisa Tuntaskan Masalah Internal

Konteks pendirian KPK, lanjutnya, menjadi hal yang penting sebagai pertimbangan dalam memilih calon pimpinan. Apalagi KPK berdiri dengan desain lembaga hukum yang unik.

Menurutnya, alasan terbentuknya KPK adalah karena korupsi yang menjangkiti Indonesia sudah luar biasa dan dibutuhkan lembaga antirasuah. Maka dari itu, rekam jejak calon pimpinan sangatlah penting guna mengetahui kualitas sebagai pemimpin.

"KPK juga muncul karena banyak sekali kasus korupsi yang terjadi di kalangan aparat penegak hukum sendiri. Konteksnya pembentukan KPK itu adalah sehingga potensi konflik kepentingan itu sangat-sangat minim," ungkapnya kemudian.

Baca juga: Pansel Tegaskan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Masih Diperlukan

Terkait dengan konteks pendirian KPK, seperti diungkapkan Bivitri, sebaiknya tidak perlu ada perwakilan dari institusi kepolisian maupun kejaksaan sebagai pimpinan KPK. Pasalnya, banyak kasus korupsi yang menyangkut kedua institusi tersebut.

"Tidak ada perwakilan dari kepolisian maupun kejaksaan itu supaya tidak ada potensi kepentigan institusi lain," jelasnya.

Ia mengingatkan, jangan sampai ada persepsi bahwa calon pimpinan KPK harus ada perwakilan dari kepolisian maupun kejaksaan.

"Jadi potensi benturnya kepentingan sangat besar. Ini sangat buruk untuk masa depan korupsi di Indonesia," jelasnya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Nasional
Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Nasional
Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Nasional
Akar Persoalan 'Mati Satu Tumbuh Seribu' Pelaku Terorisme

Akar Persoalan "Mati Satu Tumbuh Seribu" Pelaku Terorisme

Nasional
DPR Diminta Libatkan Seluruh Kalangan Bahas Pasal RKUHP yang Bermasalah

DPR Diminta Libatkan Seluruh Kalangan Bahas Pasal RKUHP yang Bermasalah

Nasional
Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Nasional
PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

Nasional
Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Nasional
Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Nasional
Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Nasional
Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Nasional
Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Nasional
Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Nasional
Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Nasional
Antisipasi Teror Harus Dilakukan Secara Menyeluruh...

Antisipasi Teror Harus Dilakukan Secara Menyeluruh...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X