Kompas.com - 21/06/2019, 20:06 WIB
Ketua KPU Arief Budiman (tengah) mengikuti sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (20/6/2019). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari termohon atau dari pihak KPU. ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTAKetua KPU Arief Budiman (tengah) mengikuti sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (20/6/2019). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari termohon atau dari pihak KPU.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) keberatan dengan pernyataan saksi yang dihadirkan Kuasa Hukum 02, Beti Kristiana, dalam sidang sengketa hasil pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) Rabu (19/6/2019) kemarin.

Beti, dalam kesaksiannya, mengaku menemukan amplop yang digunakan sebagai pembungkus formulir C1. Menurut komisioner KPU Wahyu Setiawan, hal tersebut tidak sesuai fakta.

"Saya tidak nyatakan (kesaksian Beti Kristiana) bohong, saya hanya bisa katakan tidak sesuai fakta," kata Wahyu di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (21/6/2019).

Baca juga: KPU Pertanyakan Keaslian Amplop yang Dibawa Saksi 02

Wahyu mengatakan, pihaknya punya dokumen fakta yang berbeda dengan kesaksian yang disampaikan oleh Beti.

Dokumen tersebut membantah kesaksian Beti yang menyebut datang seorang diri ke kantor Kacamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali, dan menemukan tumpukan amplop berisi C1.

Dokumen ini juga membantah keterangan Beti yang menyebut bahwa kantor kecamatan tersebut sepi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Ibu Beti dan tim itu datang dengan diterima baik-baik dengan patut oleh petugas. Karena kebetulan di kecamatan itu dijaga oleh polisi, Ibu Beti juga diterima oleh polisi. Ini ada fotonya lengkap," ujar Wahyu.

Menurut Wahyu, setelah Mahkamah selesai melakukan pemeriksaan ahli dalam persidangan, pihaknya bakal memberikan pernyataan tertulis bahwa KPU keberatan terhadap pernyataan Beti.

"Kami sampaikan sebagaimana perkembangan sidang. Kami akan sampaikan dalam bentuk keterangan tambahan," katanya.

Dalam persidangan sebelumnya, saksi dari tim hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Beti Kristiana, mengaku melihat tumpukan amplop resmi yang digunakan untuk menyimpan formulir C1. Amplop bertanda tangan itu dalam kondisi terbuka dan kosong.

Selain itu, ia juga menemukan tumpukan lembaran segel suara berhologram yang telah digunting.

Baca juga: Saksi Prabowo-Sandiaga Mengaku Lihat Tumpukan Sampah Berupa Amplop Formulir C1

"Lembaran itu menggunung, setelah dikumpulkan menjadi empat karung lebih," ujar Beti dalam sidang lanjutan sengketa hasil pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Rabu (19/6/2019).

Menurut Beti, tumpukan itu ia lihat di halaman kantor Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali, pada 18 April 2019 pukul 19.30 WIB atau sehari setelah pencoblosan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Harapkan Banyak Testing, Satgas Covid-19 Gunakan Rapid Test Antigen untuk Skrining

Harapkan Banyak Testing, Satgas Covid-19 Gunakan Rapid Test Antigen untuk Skrining

Nasional
ASN Dilarang Ambil Cuti Sesudah dan Sebelum Hari Libur Nasional

ASN Dilarang Ambil Cuti Sesudah dan Sebelum Hari Libur Nasional

Nasional
150 Dokter di Yogyakarta Positif Covid-19, Pasokan Oksigen Menurun

150 Dokter di Yogyakarta Positif Covid-19, Pasokan Oksigen Menurun

Nasional
Pengaktifan Jabatan Wakil Panglima TNI Berpotensi Timbulkan Dualisme Garis Komando

Pengaktifan Jabatan Wakil Panglima TNI Berpotensi Timbulkan Dualisme Garis Komando

Nasional
Pemerintah Diminta Bikin Regulasi Cegah Praktik Penyiksaan dan Penghukuman Kejam

Pemerintah Diminta Bikin Regulasi Cegah Praktik Penyiksaan dan Penghukuman Kejam

Nasional
Kasus Kebocoran 279 Juta Data WNI, Polri Sudah Geledah Kantor BPJS Kesehatan

Kasus Kebocoran 279 Juta Data WNI, Polri Sudah Geledah Kantor BPJS Kesehatan

Nasional
UPDATE: 181.435 Orang, Rekor Kasus Aktif Covid-19 Tertinggi di Indonesia

UPDATE: 181.435 Orang, Rekor Kasus Aktif Covid-19 Tertinggi di Indonesia

Nasional
Pemerintah Diminta Evaluasi dan Perketat Alat Tes Covid-19 sebagai Syarat Perjalanan

Pemerintah Diminta Evaluasi dan Perketat Alat Tes Covid-19 sebagai Syarat Perjalanan

Nasional
Pukat UGM: Ada 7 Ketentuan dalam UU KPK soal Pemberhentian Komisioner

Pukat UGM: Ada 7 Ketentuan dalam UU KPK soal Pemberhentian Komisioner

Nasional
AJI Ingatkan Keselamatan Jurnalis dengan Imbau Konferensi Pers Daring

AJI Ingatkan Keselamatan Jurnalis dengan Imbau Konferensi Pers Daring

Nasional
UPDATE 25 Juni: 12.912.623 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 25.482.036 Dosis Pertama

UPDATE 25 Juni: 12.912.623 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 25.482.036 Dosis Pertama

Nasional
Keterisian Beberapa RS Rujukan Covid-19 di Kota Bandung Sudah di Atas 100 Persen

Keterisian Beberapa RS Rujukan Covid-19 di Kota Bandung Sudah di Atas 100 Persen

Nasional
Kubu Moeldoko Layangkan Gugatan ke PTUN, Demokrat: Memalukan

Kubu Moeldoko Layangkan Gugatan ke PTUN, Demokrat: Memalukan

Nasional
Update: Sebaran 422 Pasien Covid-19 Meninggal di Indonesia, Jawa Tengah 103 Orang

Update: Sebaran 422 Pasien Covid-19 Meninggal di Indonesia, Jawa Tengah 103 Orang

Nasional
Pengamat Duga Ada Kepentingan Kelompok Tertentu di Balik Rencana Bali Dijadikan 'Pilot Project' Wisata Berbasis Vaksin

Pengamat Duga Ada Kepentingan Kelompok Tertentu di Balik Rencana Bali Dijadikan "Pilot Project" Wisata Berbasis Vaksin

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X