Menhan Diingatkan Hormati Supremasi Hukum Terkait Penahanan Kivlan Zen

Kompas.com - 21/06/2019, 10:41 WIB
Menteri Pertahanan Republik Indonesia Ryamizard Ryacudu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/6/2019). KOMPAS.com/HaryantipuspasariMenteri Pertahanan Republik Indonesia Ryamizard Ryacudu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Praktisi hukum Saor Siagian menilai, pernyataan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu perihal pertimbangan penangguhan penahanan Mayjen (Purn) Kivlan Zen telah menciderai asas dan supremasi hukum.

"Itu menciderai, bukan hanya hukum dan keadilan, melainkan juga asas masyarakat. Tolong hargai supremasi hukum," ujar Saor kepada Kompas.com, Jumat (21/6/2019).

Jika berbicara terkait Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), lanjut Saor, kepolisian telah menetapkan Kivlan sebagai tersangka dengan minimal dua bukti yang kuat.

Baca juga: Menhan Minta Polisi Pertimbangkan Penangguhan Penahanan Kivlan Zen


Ia menekankan, pasal yang disangkakan kepolisian tidak sembarangan, yakni terkait dugaan kepemilikan senjata ilegal dan dugaan rencana pembunuhan sejumlah pejabat negara.

Menurut dia, Ryamizard sebagai seorang menteri atau pembantu presiden, seharusnya mendorong kepolisian supaya bisa menuntaskan proses hukum yang terjadi.

"Jadi apa yang dinyatakan Ryamizard ini bertentangan dengan presiden. Ini kan berbahaya apalagi dia menteri. Biarkan hukum yang bekerja," paparnya.

Baca juga: Panglima TNI Kirim Surat ke Kapolri Minta Penangguhan Penahanan Soenarko

Sebelumnya, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal (Pol) Dedi Prasetyo menuturkan bahwa penangguhan penahanan merupakan kewenangan penyidik.

"Itu kewenangan penyidik. Penyidik yang akan mempertimbangkan itu," kata Dedi di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (20/6/2019).

Ryamizard telah menerima surat permohonan perlindungan dan jaminan penangguhan dari pengacara Mayjen (Purn) Kivlan Zen.

Baca juga: Moeldoko Ingatkan Jangan Ada Intervensi Kasus Kivlan Zen dan Soenarko

Ryamizard mengatakan, pihaknya telah meminta kepolisian untuk mempertimbangkan perlindungan dan jaminan penangguhan penahanan Kivlan Zen.

"Saya sudah bisik-bisiklah dengan teman-teman polisi coba dipertimbangkan lagi lah. Saya kan cuma mempertimbangkan," kata Ryamizard saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/6/2019).

Ryamizard mengatakan, ada beberapa hal yang bisa menjadi pertimbangan polisi untuk menunda penangguhan Kivlan. Salah satunya dengan melihat jasa-jasa Kivlan selama menjadi TNI.

"Ya pertimbangan banyak lah, ada jasanya, segala macam, begitu ya," ujarnya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Khawatir Ada Permainan Tangan Tak Terlihat, Haris Azhar Desak KPK Segera Tangkap Nurhadi

Khawatir Ada Permainan Tangan Tak Terlihat, Haris Azhar Desak KPK Segera Tangkap Nurhadi

Nasional
15 Nelayan yang Ditangkap Aparat Malaysia Dibebaskan Melalui Cara Persuasif

15 Nelayan yang Ditangkap Aparat Malaysia Dibebaskan Melalui Cara Persuasif

Nasional
Pukat UGM: Jokowi Seharusnya Tegur Menkumham Yasonna

Pukat UGM: Jokowi Seharusnya Tegur Menkumham Yasonna

Nasional
Kemenlu Benarkan 5 WNI Hilang di Perairan Malaysia

Kemenlu Benarkan 5 WNI Hilang di Perairan Malaysia

Nasional
Terkendala Biaya, Bayi Kembar Siam di Batam Terancam Tak Dioperasi

Terkendala Biaya, Bayi Kembar Siam di Batam Terancam Tak Dioperasi

Nasional
Kementerian BUMN Fokus Kembalikan Uang Nasabah Jiwasraya

Kementerian BUMN Fokus Kembalikan Uang Nasabah Jiwasraya

Nasional
15 Nelayan yang Ditangkap Aparat Malaysia Dibebaskan Pemerintah

15 Nelayan yang Ditangkap Aparat Malaysia Dibebaskan Pemerintah

Nasional
Terkait Kasus Harun Masiku, Yasonna Diminta Hindari Konflik Kepentingan

Terkait Kasus Harun Masiku, Yasonna Diminta Hindari Konflik Kepentingan

Nasional
Kunjungi Labuan Bajo, Jokowi Tinjau Sarana Wisata dan Resmikan Hotel BUMN

Kunjungi Labuan Bajo, Jokowi Tinjau Sarana Wisata dan Resmikan Hotel BUMN

Nasional
Yasonna Masuk Tim PDI-P dalam Kasus Harun Masiku, Pukat UGM: Sangat Tak Etis

Yasonna Masuk Tim PDI-P dalam Kasus Harun Masiku, Pukat UGM: Sangat Tak Etis

Nasional
PSI Gelar Konvensi untuk Jaring Bakal Calon Wali Kota Tangsel

PSI Gelar Konvensi untuk Jaring Bakal Calon Wali Kota Tangsel

Nasional
Peran Gus Dur di Balik Kebebasan Merayakan Imlek di Indonesia...

Peran Gus Dur di Balik Kebebasan Merayakan Imlek di Indonesia...

Nasional
Yasonna Masuk Tim Hukum PDI-P Terkait Kasus Harun Masiku, Begini Komentar KPK

Yasonna Masuk Tim Hukum PDI-P Terkait Kasus Harun Masiku, Begini Komentar KPK

Nasional
Jokowi: Jiwasraya Sakitnya Sudah Lama, Penyembuhannya Tak Langsung Sehari, Dua Hari...

Jokowi: Jiwasraya Sakitnya Sudah Lama, Penyembuhannya Tak Langsung Sehari, Dua Hari...

Nasional
Koran Sin Po, Pelopor Istilah 'Indonesia' yang Hilang dari Catatan Sejarah...

Koran Sin Po, Pelopor Istilah "Indonesia" yang Hilang dari Catatan Sejarah...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X