Kejagung Terima 14 SPDP untuk 79 Tersangka Kerusuhan 22 Mei

Kompas.com - 17/06/2019, 14:06 WIB
 Kepala Pusat Penerangan Kejaksaan Agung Mukri Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (23/11/2018). KOMPAS.com/Reza Jurnaliston Kepala Pusat Penerangan Kejaksaan Agung Mukri Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (23/11/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) untuk 79 tersangka perusuh di beberapa titik di Jakarta pada 2-22 Mei 2019.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung RI Mukri menuturkan, ada 14 SPDP untuk penyidikan 79 tersangka perusuh tersebut.

"Sudah ada, jumlahnya sekitar 14 SPDP ya. Jadi, Kejaksaan Tinggi sudah menerima," ujar Mukri saat ditemui di Kantor Badiklat Kejaksaan, Jakarta Selatan, Senin (17/6/2019).

Baca juga: Menanti Penjelasan Polri soal Korban Kerusuhan 21-22 Mei 2019...

Mukri menambahkan, SPDP 79 tersangka perusuh tersebut adalah yang ditahan di Polda Metro Jaya. Adapun jaksa yang ditunjuk untuk menangani perkara ini adalah maksimal 70 orang.

"Jaksa yang ditunjuk masing-masing untuk 14 SPDP adalah terdiri dari 4-5 orang," ungkapnya kemudian.

Sebagai informasi, aksi demonstrasi menolak hasil Pilpres 2019 pada 21-22 Mei 2019 berbuntut kericuhan di beberapa titik di Ibu Kota, seperti depan Gedung Bawaslu, Tanah Abang, dan Petamburan.

Baca juga: Ustaz Lancip Hari Ini Akan Diperiksa soal Ceramahnya tentang 60 Korban Tewas Saat Kerusuhan 22 Mei

Kepolisian sebelumnya sudah menjerat sejumlah orang yang diduga terlibat kerusuhan di sejumlah daerah di DKI.

Menurut Polri, kerusuhan itu direncanakan dengan menunggangi aksi unjuk rasa menolak hasil Pilpres 2019.

Ada pihak yang ingin menciptakan martir agar memicu kemarahan rakyat terhadap aparat keamanan. Mereka ingin kerusuhan meluas.

Catatan redaksi:
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung RI Mukri meralat pernyataanya pada Selasa (18/6/2019) terkait jumlah tersangka kerusuhan yang ada dalam berita ini. Sebelumnya disebutkan ada 447 orang, kemudian diralat menjadi 79 orang.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Harap Beroperasinya KRL Jogja-Solo Tingkatkan Pariwisata

Jokowi Harap Beroperasinya KRL Jogja-Solo Tingkatkan Pariwisata

Nasional
Kritik Penanganan Pandemi, Presiden PKS: Bangsa Indonesia Masih Dalam Kondisi yang Tidak Baik-baik Saja

Kritik Penanganan Pandemi, Presiden PKS: Bangsa Indonesia Masih Dalam Kondisi yang Tidak Baik-baik Saja

Nasional
Saat Artidjo Alkostar Berikan Vonis Bebas kepada “Office Boy” yang Dijerat Kasus Korupsi…

Saat Artidjo Alkostar Berikan Vonis Bebas kepada “Office Boy” yang Dijerat Kasus Korupsi…

Nasional
Wapres Ingin Dakwah dan Pendidikan Beradaptasi dengan Teknologi Informasi

Wapres Ingin Dakwah dan Pendidikan Beradaptasi dengan Teknologi Informasi

Nasional
Mahfud Kenang Ketegasan Artidjo Beri Hukuman Berlipat ke Sesama Alumni HMI

Mahfud Kenang Ketegasan Artidjo Beri Hukuman Berlipat ke Sesama Alumni HMI

Nasional
ICW Nilai Penghargaan Antikorupsi yang Diterima Gubernur Sulsel Harus Dicabut

ICW Nilai Penghargaan Antikorupsi yang Diterima Gubernur Sulsel Harus Dicabut

Nasional
Resmikan KRL Yogya-Solo, Jokowi: Kereta ini Lebih Cepat dari Prameks

Resmikan KRL Yogya-Solo, Jokowi: Kereta ini Lebih Cepat dari Prameks

Nasional
Bivitri: Bung Hatta Anti-Corruption Award Diberikan kepada Nurdin Abdullah dalam Kapasitasnya sebagai Bupati

Bivitri: Bung Hatta Anti-Corruption Award Diberikan kepada Nurdin Abdullah dalam Kapasitasnya sebagai Bupati

Nasional
Gelar Rakernas, Sekjen PKS: Kami Mau Menang 2024

Gelar Rakernas, Sekjen PKS: Kami Mau Menang 2024

Nasional
Fraksi PAN Minta Pemerintah Kaji Ulang Aturan Investasi Miras

Fraksi PAN Minta Pemerintah Kaji Ulang Aturan Investasi Miras

Nasional
Jokowi: Vaksinasi Massal di Yogyakarta untuk Dukung Pariwisata dan Ekonomi Bangkit Kembali

Jokowi: Vaksinasi Massal di Yogyakarta untuk Dukung Pariwisata dan Ekonomi Bangkit Kembali

Nasional
Jokowi Tinjau Vaksinasi Covid-19 Pedagang Pasar Beringharjo Yogyakarta

Jokowi Tinjau Vaksinasi Covid-19 Pedagang Pasar Beringharjo Yogyakarta

Nasional
Banjir Rasa Pilpres

Banjir Rasa Pilpres

Nasional
ICW Minta KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Gubernur Sulsel dalam Proyek Infrastruktur Lain

ICW Minta KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Gubernur Sulsel dalam Proyek Infrastruktur Lain

Nasional
Apa Itu Restorative Justice yang Belakangan Kerap Disebut Kapolri?

Apa Itu Restorative Justice yang Belakangan Kerap Disebut Kapolri?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X