KPK Jalin Kerja Sama dengan Otoritas Singapura dalam Penanganan Kasus Sjamsul Nursalim

Kompas.com - 13/06/2019, 08:31 WIB
Juru Bicara KPK Febri Diansyah di kantor KPK, Jakarta Selatan, Senin (10/6/2019). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.comJuru Bicara KPK Febri Diansyah di kantor KPK, Jakarta Selatan, Senin (10/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan, pihaknya mempererat kerja sama dengan otoritas Singapura dalam menangani kasus dugaan korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia ( BLBI), yang melibatkan Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjih Nursalim.

Hal itu dilakukan lantaran kedua tersangka menetap di Singapura.

"Kerja sama internasional menjadi hal yang penting di sini. KPK sudah beberapa kali dalam beberapa perkara memiliki komitmen yang sama dengan otoritas yang ada di Singapura," kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (12/6/2019).

Menurut Febri, KPK sedang berupaya berkomunikasi lebih lanjut dengan otoritas Singapura dalam penanganan kasus ini. Febri memandang ada kesadaran bersama antara otoritas Singapura dan Indonesia bahwa kejahatan korupsi harus dihadapi bersama-sama.

Baca juga: KPK Tetapkan Sjamsul Nursalim Tersangka Kasus BLBI

"Ada kesadaran bersama yang kami harapkan itu bisa berlaku secara terus-menerus ya pemahaman bersama bahwa korupsi ini adalah kejahatan yang serius bersifat transnasional yang memang harus dihadapi bersama-sama. Nanti akan kami komunikasikan lebih lanjut," kata dia.

Akan tetapi, Febri belum bisa menjelaskan secara rinci langkah-langkah apa yang ditempuh KPK dalam kerja sama internasional ini.

"Secara teknis kami belum bisa dijelaskan lebih lanjut, karena proses penyidikan ini kan masih berjalan. Kebutuhan-kebutuhan untuk kerja sama internasional ataupun untuk hal-hal teknis lain sesuai dengan hukum acara dapat dilakukan, tapi belum bisa kami sampaikan secara detail," ujar dia.

Baca juga: KPK Lacak Aset yang Diduga Terkait Sjamsul Nursalim

Dalam pengembangan kasus BLBI, KPK menetapkan obligor Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Nursalim sebagai tersangka.

Penetapan tersangka pasangan suami istri ini berdasarkan hasil pengembangan perkara terpidana mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Tumenggung.

Perbuatan Syafruddin diduga telah memperkaya Sjamsul dan Itjih sebanyak Rp 4,58 triliun.

Halaman:
Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemendagri Minta Alat Peraga Kampanye Berupa APD Covid-19 Diperbanyak

Kemendagri Minta Alat Peraga Kampanye Berupa APD Covid-19 Diperbanyak

Nasional
KPK Minta Calon Kepala Daerah Cermati Biaya Kampanye agar Tak Korupsi

KPK Minta Calon Kepala Daerah Cermati Biaya Kampanye agar Tak Korupsi

Nasional
Kemendagri Konfirmasi ke Pemprov Sultra soal Kasus Pencabulan Anak Plt Bupati Buton Utara

Kemendagri Konfirmasi ke Pemprov Sultra soal Kasus Pencabulan Anak Plt Bupati Buton Utara

Nasional
KPK Identifikasi 6 Modus Korupsi Kepala Daerah untuk Kembalikan Biaya Politik

KPK Identifikasi 6 Modus Korupsi Kepala Daerah untuk Kembalikan Biaya Politik

Nasional
Kapolri: Sejak Januari-Agustus 2020, Polri Ungkap 29.615 Kasus Narkoba

Kapolri: Sejak Januari-Agustus 2020, Polri Ungkap 29.615 Kasus Narkoba

Nasional
Menko PMK Minta E-Warong Bantu Sosialisasikan Pentingnya Gizi Anak

Menko PMK Minta E-Warong Bantu Sosialisasikan Pentingnya Gizi Anak

Nasional
Dalam RUU Cipta Kerja, Pesangon PHK Ditanggung oleh Pengusaha dan Pemerintah

Dalam RUU Cipta Kerja, Pesangon PHK Ditanggung oleh Pengusaha dan Pemerintah

Nasional
Ketua Komisi III DPR: Suksesnya KPK Tak Bisa Diukur dari Banyaknya Orang yang Ditangkap

Ketua Komisi III DPR: Suksesnya KPK Tak Bisa Diukur dari Banyaknya Orang yang Ditangkap

Nasional
Bawaslu: 224 Calon Petahana Berpotensi Salah Gunakan Netralitas ASN di Pilkada

Bawaslu: 224 Calon Petahana Berpotensi Salah Gunakan Netralitas ASN di Pilkada

Nasional
KPK Catat 397 Pejabat Politik Terjerat Korupsi Sejak 2004 hingga Mei 2020

KPK Catat 397 Pejabat Politik Terjerat Korupsi Sejak 2004 hingga Mei 2020

Nasional
Muhadjir Kunjungi RSUD di Pekalongan yang Baru Punya 18 Tempat Tidur untuk Pasien Covid-19

Muhadjir Kunjungi RSUD di Pekalongan yang Baru Punya 18 Tempat Tidur untuk Pasien Covid-19

Nasional
ICW Sebut Kinerja KPK Menurun, Anggota Komisi III: Jangan Lihat dari Penindakan Saja

ICW Sebut Kinerja KPK Menurun, Anggota Komisi III: Jangan Lihat dari Penindakan Saja

Nasional
Kemendagri: Masyarakat Bisa Cetak E-KTP Mandiri di Mesin seperti ATM

Kemendagri: Masyarakat Bisa Cetak E-KTP Mandiri di Mesin seperti ATM

Nasional
Komnas Perempuan Minta Agar di RUU PKS Penahanan Kepala Daerah Tak Perlu Izin Presiden/Menteri

Komnas Perempuan Minta Agar di RUU PKS Penahanan Kepala Daerah Tak Perlu Izin Presiden/Menteri

Nasional
Satgas: Menekan Angka Kematian Covid-19 Dimulai Lewat Meminimalkan Penularan

Satgas: Menekan Angka Kematian Covid-19 Dimulai Lewat Meminimalkan Penularan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X