Menhan: Proses Beli 11 Sukhoi Terhambat karena Mekanisme Imbal Dagang dengan Rusia

Kompas.com - 12/06/2019, 18:30 WIB
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu saat menemui wartawan usai bersilahturahmi dengan Buya Syafii MaarifKOMPAS.com / WIJAYA KUSUMA Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu saat menemui wartawan usai bersilahturahmi dengan Buya Syafii Maarif

JAKARTA, KOMPAS.com - Proses pembelian 11 pesawat Sukhoi masih tertahan di Kementerian Perdagangan (Kemendag) karena mekanisme imbal dagang antara Indonesia dan Rusia belum selesai.

Indonesia membayar pembelian pesawat Sukhoi dengan uang dan imbal dagang. 

"Kalau antara saya dengan pabrik udah selesai. Kan sudah tanda tangan. Kontrak. Yang belum selesai adalah Kementerian Perdagangan. Karena ini kan pakai uang dengan pakai imbal dagang. 50 pakai uang 50 persen pakai imbal dagang," ujar Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Rabu (12/6/2019).

Baca juga: Mayora Diminta Bikin Pabrik di Rusia, Mendag Minta Sukhoi Bangun Pabrik di Indonesia

"Artinya kita menjual karet, kelapa sawit, itu. Ini yang belum selesai. Kalau saya sih enggak ada masalah. Udah selesai. Tanda tangan kok. Udah salaman. Tinggal nunggu yang kedua aja tuh imbal dagang. Tinggal nunggu pesawatnya aja," lanjut dia.

Saat ditanyai bagaimana perkembangan proses di Kementerian Perdagangan, Ryamizard mengatakan belum mengetahuinya.

"Enggak tau saya, enggak nanya. Kalau pertanyaannya dengan pabrik dan saya mah baik-baik aja. Udah selesai kok, tanda tangan," lanjut dia.

Baca juga: Kemendag Bantah Ada Intervensi AS dalam Pembelian Sukhoi

Terkait imbal beli, Indonesia dan Rusia akan membuat kelompok kerja yang mengatur soal mekanisme dan komoditas apa saja yang termasuk dalam kesepakatan. Diketahui, Indonesia membeli 11 Sukhoi Su-35 dari Rusia seharga 1,14 milar dollar AS.

Sementara itu, Indonesia menawarkan sejumlah komoditas kepada Rusia senilai 570 juta dollar AS. Saat ini, keduanya masih menyusun aturan main kelompok kerja itu.

Namun, keduanya terkendala soal komoditas yang disepakati.



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Amnesty Internasional Indonesia Temukan 4 Korban Diduga Dianiaya Aparat saat Kerusuhan 21-22 Mei

Amnesty Internasional Indonesia Temukan 4 Korban Diduga Dianiaya Aparat saat Kerusuhan 21-22 Mei

Nasional
Polisi Berhak Bubarkan Aksi Tak Berizin dan Tak Taati Aturan

Polisi Berhak Bubarkan Aksi Tak Berizin dan Tak Taati Aturan

Nasional
Di Konferensi Pasukan Perdamaian Dunia, Wapres Tekankan Pentingnya Diplomasi

Di Konferensi Pasukan Perdamaian Dunia, Wapres Tekankan Pentingnya Diplomasi

Nasional
Kembali Jerat Mantan Bupati Bogor, KPK Ingatkan Efek Domino Korupsi di Daerah

Kembali Jerat Mantan Bupati Bogor, KPK Ingatkan Efek Domino Korupsi di Daerah

Nasional
KPU Disarankan Libatkan Mahasiswa Sebagai Petugas KPPS

KPU Disarankan Libatkan Mahasiswa Sebagai Petugas KPPS

Nasional
Sempat Tak Hadir, Menag dan Khofifah Dipanggil Lagi Jadi Saksi di Pengadilan Tipikor

Sempat Tak Hadir, Menag dan Khofifah Dipanggil Lagi Jadi Saksi di Pengadilan Tipikor

Nasional
UGM: Petugas KPPS Meninggal Tak Hanya karena Lelah, tapi juga Faktor Psikologis

UGM: Petugas KPPS Meninggal Tak Hanya karena Lelah, tapi juga Faktor Psikologis

Nasional
Harry Tanoe: Semakin Banyak yang Merapat ke Koalisi, Semakin Bagus...

Harry Tanoe: Semakin Banyak yang Merapat ke Koalisi, Semakin Bagus...

Nasional
Dari Kalteng, 2 Teroris dan 32 Anggota Keluarganya Jalani Program Deradikalisasi di Jakarta

Dari Kalteng, 2 Teroris dan 32 Anggota Keluarganya Jalani Program Deradikalisasi di Jakarta

Nasional
KPK Harap Kemenkumham Bersikap Terbuka soal Pemindahan Koruptor e Nusakambangan

KPK Harap Kemenkumham Bersikap Terbuka soal Pemindahan Koruptor e Nusakambangan

Nasional
Jusuf Kalla Tak Masalah Parpol Pengusung Prabowo Berkoalisi dengan Jokowi

Jusuf Kalla Tak Masalah Parpol Pengusung Prabowo Berkoalisi dengan Jokowi

Nasional
Jokowi Minta Konglomerat Indonesia Bangun Hotel di 10 Destinasi Wisata Baru, Khususnya Mandalika

Jokowi Minta Konglomerat Indonesia Bangun Hotel di 10 Destinasi Wisata Baru, Khususnya Mandalika

Nasional
Prabowo Bahas Masa Depan Koalisi Pasca Putusan MK

Prabowo Bahas Masa Depan Koalisi Pasca Putusan MK

Nasional
Diumumkan Lebih Cepat, MK Diprediksi Sudah Kantongi Putusan Sengketa Hasil Pilpres

Diumumkan Lebih Cepat, MK Diprediksi Sudah Kantongi Putusan Sengketa Hasil Pilpres

Nasional
5 Saran World Bank untuk Pemerintah, Mulai dari Pendidikan hingga Investasi

5 Saran World Bank untuk Pemerintah, Mulai dari Pendidikan hingga Investasi

Nasional

Close Ads X