JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio berpendapat, Partai Demokrat saat ini sedang berupaya melepaskan diri dari koalisi pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno agar bisa merapat ke koalisi Joko Widodo.

Sebab, pada Pemilu 2019, elektabilitasnya menurun dibandingkan Pemilu 2014. Hal itu dinilai membuat Demokrat berkeinginan untuk masuk kembali ke pemerintahan demi mendongkrak elektabilitasnya pada Pemilu mendatang.

"Demokrat ini memang, selama dia berada di luar pemerintahan, tidak berkuasa, memilih di tengah atau kemudian join oposisi, elektabilitas mereka turun terus," ujar Hendri kepada Kompas.com, Selasa (11/6/2019).

"Jadi, sangat dimengerti kalau kemudian Demokrat melakukan move-move untuk membuat elektabilitas mereka naik, melalui apa? Melalui mereka masuk lagi ke pemerintahan," lanjut dia.

Baca juga: Wasekjen Gerindra: Kalau Demokrat Enggak Sabar Keluar Koalisi, Silakan Tentukan Sikap

Pada Pemilu 2014, partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono itu memperoleh 12.728.913 suara atau 10,19 persen.

Pada Pemilu 2019, suara mereka menyusut menjadi 10.876.507 atau 7,77 persen.

Wakil Sekjen Partai Gerindra Andre Rosiade sebelumnya mempersilakan jika Demokrat keluar dari koalisi parpol pengusung pasangan capres-cawapres nomor urut 02.

"Kalau Demokrat sudah enggak sabar ingin keluar, silakan, itu haknya Demokrat. Kami tidak akan menghalangi. Silakan Demokrat ambil keputusan," ujar Andre saat dihubungi, Minggu (9/6/2019).

Baca juga: Aria Bima: Pertemuan AHY dengan Jokowi dan Megawati Jangan Dipersepsikan Merapatnya Demokrat...

Andre menegaskan bahwa koalisi pendukung pasangan Prabowo-Sandiaga akan masih terus berjalan, sebab proses Pilpres 2019 belum selesai.

Ia mengatakan, Koalisi Indonesia Adil dan Makmur tetap berkoordinasi terkait permohonan sengketa hasil pilpres yang diajukan Badan Pemenangan Nasional (BPN) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal itu disampaikan Andre menyikapi komentar Wasekjen Demokrat Rachland Nashidik agar kedua kubu membubarkan koalisi lantaran pemilu sudah selesai.

Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU, pasangan Jokowi-Ma'ruf memenangi Pilpres 2019. Namun, Prabowo-Sandiaga menggugat hasil Pilpres ke MK.

Sejumlah politisi Demokrat juga secara terbuka mengkritik internal BPN. Seperti
Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean, yang sempat menjadi jubir Prabowo-Sandiaga.

Dia mengaku berhenti mendukung Prabowo-Sandi. Ferdinand tidak terima Ani Yudhoyono diserang oleh para pendukung Prabowo-Sandiaga di media sosial.

Ferdinand mengaku juga akan mengusulkan kepada partai untuk keluar dari Koalisi Indonesia Adil dan Makmur.