Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Demokrat Sedang Berusaha Melepaskan Diri dari Koalisi Prabowo

Kompas.com - 11/06/2019, 17:25 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio berpendapat, Partai Demokrat saat ini sedang berupaya melepaskan diri dari koalisi pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno agar bisa merapat ke koalisi Joko Widodo.

Sebab, pada Pemilu 2019, elektabilitasnya menurun dibandingkan Pemilu 2014. Hal itu dinilai membuat Demokrat berkeinginan untuk masuk kembali ke pemerintahan demi mendongkrak elektabilitasnya pada Pemilu mendatang.

"Demokrat ini memang, selama dia berada di luar pemerintahan, tidak berkuasa, memilih di tengah atau kemudian join oposisi, elektabilitas mereka turun terus," ujar Hendri kepada Kompas.com, Selasa (11/6/2019).

"Jadi, sangat dimengerti kalau kemudian Demokrat melakukan move-move untuk membuat elektabilitas mereka naik, melalui apa? Melalui mereka masuk lagi ke pemerintahan," lanjut dia.

Baca juga: Wasekjen Gerindra: Kalau Demokrat Enggak Sabar Keluar Koalisi, Silakan Tentukan Sikap

Pada Pemilu 2014, partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono itu memperoleh 12.728.913 suara atau 10,19 persen.

Pada Pemilu 2019, suara mereka menyusut menjadi 10.876.507 atau 7,77 persen.

Wakil Sekjen Partai Gerindra Andre Rosiade sebelumnya mempersilakan jika Demokrat keluar dari koalisi parpol pengusung pasangan capres-cawapres nomor urut 02.

"Kalau Demokrat sudah enggak sabar ingin keluar, silakan, itu haknya Demokrat. Kami tidak akan menghalangi. Silakan Demokrat ambil keputusan," ujar Andre saat dihubungi, Minggu (9/6/2019).

Baca juga: Aria Bima: Pertemuan AHY dengan Jokowi dan Megawati Jangan Dipersepsikan Merapatnya Demokrat...

Andre menegaskan bahwa koalisi pendukung pasangan Prabowo-Sandiaga akan masih terus berjalan, sebab proses Pilpres 2019 belum selesai.

Ia mengatakan, Koalisi Indonesia Adil dan Makmur tetap berkoordinasi terkait permohonan sengketa hasil pilpres yang diajukan Badan Pemenangan Nasional (BPN) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal itu disampaikan Andre menyikapi komentar Wasekjen Demokrat Rachland Nashidik agar kedua kubu membubarkan koalisi lantaran pemilu sudah selesai.

Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU, pasangan Jokowi-Ma'ruf memenangi Pilpres 2019. Namun, Prabowo-Sandiaga menggugat hasil Pilpres ke MK.

Sejumlah politisi Demokrat juga secara terbuka mengkritik internal BPN. Seperti
Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean, yang sempat menjadi jubir Prabowo-Sandiaga.

Dia mengaku berhenti mendukung Prabowo-Sandi. Ferdinand tidak terima Ani Yudhoyono diserang oleh para pendukung Prabowo-Sandiaga di media sosial.

Ferdinand mengaku juga akan mengusulkan kepada partai untuk keluar dari Koalisi Indonesia Adil dan Makmur.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Nasional
Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com