Kader Jadi Pengacara Prabowo-Sandi di MK, Ini yang Akan Dilakukan Golkar

Kompas.com - 27/05/2019, 08:04 WIB
Juru Bicara TKN Jokowi-Maruf, Ace Hasan Syadzily, di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat. Kompas.com/Fitria Chusna FarisaJuru Bicara TKN Jokowi-Maruf, Ace Hasan Syadzily, di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat.
Penulis Jessi Carina
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - DPP Partai Golkar akan segera mengambil sikap terkait kadernya, Dorel Almir, yang menjadi pengacara pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam gugatan sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Partai Golkar saat ini tengah mempelajari lebih lanjut keterlibatan Dorel dalam perkara ini.

"Partai Golkar akan mempelajari keterlibatan bersangkutan untuk dikaji sesuai dengan penegakan disiplin partai sebagaimana peraturan organisasi internal kami," ujar Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily ketika dikonfirmasi, Senin (27/5/2019).

Ace mengatakan Dorel merupakan kader Partai Golkar yang berprofesi sebagai pengacara. Dorel sudah sering menangani perkara dalam sidang-sidang di MK. Namun, dia mengatakan langkah Dorel kali ini di luar penugasan partai.

Baca juga: TKN Jokowi Akan Konsultasi ke MK Terkait Gugatan Prabowo-Sandi

Partai Golkar sendiri merupakan salah satu partai yang masuk dalam Koalisi Indonesia Kerja pendukung Jokowi-Ma'ruf. Langkah Dorel yang malah membela lawan politik dari paslon yang didukung partainya tentu berlawanan dengan sikap Golkar.

"Apa yang dilakukan Saudara Dorel Almir di luar penugasan dari Partai Golkar. Bisa jadi karena profesionalitasnya sebagai pengacara yang sering berperkara di MK," kata dia.

Sebelumnya, Tim Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno secara resmi telah mendaftarkan gugatan sengketa hasil pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jumat (24/5/2019) malam. 

Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandiaga, Bambang Widjojanto memimpin pelaporan itu.

Dia memperkenalkan 8 pengacara yang akan membela Prabowo-Sandiaga dalam sidang gugatan hasil pilpres ini.

"Ada 8 orang yang jadi lawyer Pak Prabowo-Sandi. Saya sebut ya, Zulfadli, Dorel Almir, Iskandar Sonhadji, Iwan Satriawan, Lutfhi Yazid, Teuku Nasrullah, Denny Indrayana, dan Bambang Widjajanto," ujar Bambang.

Dorel beberapa kali pernah mengajukan ke MK atas beberapa perkara. Dia pernah menggugat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) ke MK.

Pasal yang digugat yakni Pasal 240 ayat 1 huruf n terkait dengan persyaratan bakal caleg DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Baca juga: Kader Golkar Jadi Pengacara Prabowo-Sandiaga di MK

Dorel menilai, pasal tersebut potensial merugikan hak konsitusi orang-orang yang telah lama menjadi anggota parpol. Sebab Pasal 240 ayat 1 huruf n tidak mengatur batasan waktu anggota partai politik untuk menjadi bacaleg.

Dia juga pernah menggugat ketentuan tentang masa jabatan presiden dan wakil presiden dalam Undang-Undang Pemilu. Dorel menjadi kuasa hukum dari Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa dan Perkumpulan Rakyat Proletar yang menjadi pemohon.

Mereka menggugat Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i yang mengatur pencalonan diri sebagai presiden atau wapres maka calon terkait belum pernah menjabat dua kali pada masa jabatan yang sama. 



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 3 Agustus: Tambah 66, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 5.302

UPDATE 3 Agustus: Tambah 66, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 5.302

Nasional
UPDATE 3 Agustus: Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 70.237 Orang, Tambah 1.262

UPDATE 3 Agustus: Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 70.237 Orang, Tambah 1.262

Nasional
Angka Kesembuhan Pasien Covid-19 di Indonesia Naik Jadi 61,79 Persen

Angka Kesembuhan Pasien Covid-19 di Indonesia Naik Jadi 61,79 Persen

Nasional
Pengadilan Tinggi DKI Kuatkan Vonis Mantan Dirut Garuda Emirsyah Satar

Pengadilan Tinggi DKI Kuatkan Vonis Mantan Dirut Garuda Emirsyah Satar

Nasional
Satgas Covid-19: Pandemi Selalu Sporadis, Bisa Muncul dari Mana Saja

Satgas Covid-19: Pandemi Selalu Sporadis, Bisa Muncul dari Mana Saja

Nasional
Komentari Pemecatan Evi Novida, Komisioner KPU Daerah Disanksi DKPP

Komentari Pemecatan Evi Novida, Komisioner KPU Daerah Disanksi DKPP

Nasional
UPDATE: Kini Ada 113.134 Kasus Covid-19 di Indonesia, Bertambah 1.679

UPDATE: Kini Ada 113.134 Kasus Covid-19 di Indonesia, Bertambah 1.679

Nasional
Satgas: Angka Kematian akibat Covid-19 di Indonesia Makin Menurun

Satgas: Angka Kematian akibat Covid-19 di Indonesia Makin Menurun

Nasional
Alasan Partai Gerindra Dukung Denny Indrayana di Pilkada Kalsel

Alasan Partai Gerindra Dukung Denny Indrayana di Pilkada Kalsel

Nasional
KJRI Jeddah: Ibadah Haji 2020 Selesai, Jemaah Ambil Nafar Awal

KJRI Jeddah: Ibadah Haji 2020 Selesai, Jemaah Ambil Nafar Awal

Nasional
KPK Susun Pedoman Cegah Disparitas Tuntutan dengan Vonis Kasus Korupsi

KPK Susun Pedoman Cegah Disparitas Tuntutan dengan Vonis Kasus Korupsi

Nasional
LPSK: Pelaku Perdagangan Orang juga Lakukan Pemalsuan Dokumen

LPSK: Pelaku Perdagangan Orang juga Lakukan Pemalsuan Dokumen

Nasional
Dukung Denny Indrayana, Prabowo Dengar Masukan Tokoh Adat, Agama, hingga DPRD

Dukung Denny Indrayana, Prabowo Dengar Masukan Tokoh Adat, Agama, hingga DPRD

Nasional
Satgas Covid-19: Ada Rentang Waktu, Pandemi Flu Terjadi 11-50 Tahun Sekali

Satgas Covid-19: Ada Rentang Waktu, Pandemi Flu Terjadi 11-50 Tahun Sekali

Nasional
KJRI Pastikan Tak Ada WNI yang Ditahan Karena Jadi Jemaah Haji Ilegal

KJRI Pastikan Tak Ada WNI yang Ditahan Karena Jadi Jemaah Haji Ilegal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X