TKN Jokowi Akan Konsultasi ke MK Terkait Gugatan Prabowo-Sandi

Kompas.com - 27/05/2019, 06:05 WIB
Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/6/2019).KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/6/2019).
Penulis Jessi Carina
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Kampanye Nasional ( TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin berencana untuk mendatangi Mahkamah Konstitusi ( MK), hari ini, Senin (27/5/2019).

Wakil Ketua TKN Arsul Sani mengatakan, tim akan berkonsultasi dengan MK terkait status pihak pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf dalam sengketa hasil Pilpres 2019 yang diajukan pasangan calon nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga.

"Kami akan konsultasi ke MK untuk menjadi pihak terkait dalam permohonan gugatan Prabowo-Sandiaga terhadap hasil pilpres," ujar Arsul melalui keterangan tertulis, Senin.

Baca juga: Pengamat: MK Bukan Mahkamah Kalkulator


Arsul mengatakan, hasil konsultasi dengan MK akan dibahas lebih lanjut dalam rapat internal. Setelah itu tim hukum yang dibentuk TKN akan segera mengambil langkah untuk mengajukan permohonan sebagai pihak terkait.

Adapun, jajaran TKN yang akan datang dalam konsultasi hari ini selain Arsul adalah Direktur Hukum dan Advokasi TKN Ade Irfan Pulungan, Wakil Direktur Hukum dan Advokasi TKN Juri Ardiantoro, dan Koordinator Urusan Penanganan Pelanggaran TKN Nelson Simanjuntak.

Sebelumnya, Tim Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno secara resmi telah mendaftarkan gugatan sengketa hasil pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jumat (24/5/2019) pukul 22.44 WIB. 

Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandiaga, Bambang Widjojanto memimpin pelaporan itu.

Baca juga: Sekjen PDI-P: Percayakan ke MK, Jangan Buat Skenario Curang Sebelum Sidang

Di sisi lain, TKN Jokowi-Ma'ruf telah menyiapkan tim hukum untuk menghadapi gugatan sengketa hasil pemilu di MK. Tim hukum tersebut terdiri dari advokat senior dan ahli kepemiluan.

Tim ini diketuai oleh Yusril Ihza Mahendra yang merupakan advokat sekaligus Ketua Umum Partai Bulan Bintang.

Kompas TV Terkait pernyataan Ketua Tim Hukum BPN Prabowo-Sandiaga, Bambang Widjojanto, Presiden Joko Widodo meminta jangan ada yang merendahkan Mahkamah Konstitusi karena MK sebagai institusi negara dibangun melalui sistem ketata-negaraan Indonesia. #MahkamahKonstitusi #BambangWidjojanto #JokoWidodo

 

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
komentar di artikel lainnya
Close Ads X