Kompas.com - 22/05/2019, 17:28 WIB
Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan terkait kerusuhan pascapengumunan hasil pemilu 2019 di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (22/5/2019). Presiden mengatakan tidak akan memberi toleransi kepada pihak-pihak yg akan mengganggu keamanan, proses demokrasi dan persatuan negara serta tidak akan memberikan ruang untuk perusuh yg akan merusak Negara Kesatuan Repubik Indonesia. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/hp. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho GumayPresiden Joko Widodo menyampaikan keterangan terkait kerusuhan pascapengumunan hasil pemilu 2019 di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (22/5/2019). Presiden mengatakan tidak akan memberi toleransi kepada pihak-pihak yg akan mengganggu keamanan, proses demokrasi dan persatuan negara serta tidak akan memberikan ruang untuk perusuh yg akan merusak Negara Kesatuan Repubik Indonesia. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/hp.
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meyakini hakim Mahkamah Konstitusi akan bekerja dengan obyektif dan independen dalam memutus gugatan hasil pilpres 2019 yang rencananya akan diajukan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Saya meyakini bahwa hakim di MK akan memutuskan sesuai dengan fakta-fakta yang ada, berdasarkan fakta yang ada," kata Jokowi dalam jumpa pers di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (22/5/2019).

Jokowi menegaskan, konstitusi sudah mengatur bahwa segala perselisihan dan sengketa pemilu diselesaikan melalui MK. Tidak ada cara lain yang bisa ditempuh jika keberatan dengan hasil pemilu.

Baca juga: MK Diharapkan Beri Kesempatan ke Semua Pihak yang Ajukan Gugatan

"Dan saya menghargai Pak Prabowo-Sandi yang telah (berencana) membawa sengketa pilpres itu ke MK," kata Jokowi.

Oleh karena itu, Jokowi menegaskan pemerintahannya tidak akan memberi ruang kepada siapapun yang akan menganggu keamanan nasional.

"Kita tidak akan memberikan ruang untuk perusuh-perusuh yang akan merusak negara kita. Tidak ada pilihan, TNI dan Polri akan menindak tegas sesuai aturan hukum yang berlaku," ujar Presiden.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: MK Siap Tangani Sengketa Perselisihan Hasil Pemilu

Dalam jumpa pers tersebut, Jokowi didampingi Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal pol Tito Karnavian. Hadir pula Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Jumpa pers tersebut menyikapi aksi unjuk rasa yang berakhir kerusuhan pada Selasa (21/5/2019) dini hari hingga, Rabu pagi, di beberapa lokasi di Jakarta.

Pemerintah menduga, aksi kerusuhan tersebut sudah direncanakan. Hal itu terlihat dari kronologi kejadian. 



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Tambah 47.791 Orang, Total Kasus Covid-19 di Indonesia Kini Ada 3.287.727

UPDATE: Tambah 47.791 Orang, Total Kasus Covid-19 di Indonesia Kini Ada 3.287.727

Nasional
Panglima TNI Marah Korban Kekerasan Prajuritnya adalah Warga Berkebutuhan Khusus

Panglima TNI Marah Korban Kekerasan Prajuritnya adalah Warga Berkebutuhan Khusus

Nasional
Anggota Komisi IX: Kondisi Anggaran Negara Sedang Tidak Baik-baik Saja, DPR Jangan Tambah Beban

Anggota Komisi IX: Kondisi Anggaran Negara Sedang Tidak Baik-baik Saja, DPR Jangan Tambah Beban

Nasional
Dituntut 11 Tahun Penjara, Eks Mensos Juliari Batubara Ajukan Pembelaan

Dituntut 11 Tahun Penjara, Eks Mensos Juliari Batubara Ajukan Pembelaan

Nasional
Syarat Umrah Calon Jemaah Indonesia, Karantina 14 Hari di Negara Lain hingga Aturan Vaksin

Syarat Umrah Calon Jemaah Indonesia, Karantina 14 Hari di Negara Lain hingga Aturan Vaksin

Nasional
Tangani 8 Kasus Penimbunan Obat-Oksigen, Bareskrim Sita 365.876 Tablet dan 48 Tabung

Tangani 8 Kasus Penimbunan Obat-Oksigen, Bareskrim Sita 365.876 Tablet dan 48 Tabung

Nasional
Berbelit-Belit dalam Persidangan, Salah Satu Hal yang Beratkan Tuntutan ke Juliari Batubara

Berbelit-Belit dalam Persidangan, Salah Satu Hal yang Beratkan Tuntutan ke Juliari Batubara

Nasional
Polri: Ada 33 Kasus Penimbunan Obat Covid-19 dan Oksigen

Polri: Ada 33 Kasus Penimbunan Obat Covid-19 dan Oksigen

Nasional
Ketua Satgas Covid-19 Tegaskan Penggunaan Masker adalah Wajib

Ketua Satgas Covid-19 Tegaskan Penggunaan Masker adalah Wajib

Nasional
Terkuaknya Dugaan Komunikasi Lili Pintauli dengan Tersangka Korupsi dalam Sidang...

Terkuaknya Dugaan Komunikasi Lili Pintauli dengan Tersangka Korupsi dalam Sidang...

Nasional
Ketua KPK: Pengukuhan Hutan Penting untuk Kepastian Hukum dan Investasi

Ketua KPK: Pengukuhan Hutan Penting untuk Kepastian Hukum dan Investasi

Nasional
Siapkan Penyelenggaraan Umrah, Kemenag Akan Bentuk Tim Lintas Kementerian

Siapkan Penyelenggaraan Umrah, Kemenag Akan Bentuk Tim Lintas Kementerian

Nasional
Menteri LHK Ungkap Masuknya Limbah Medis dari Luar Negeri ke Indonesia

Menteri LHK Ungkap Masuknya Limbah Medis dari Luar Negeri ke Indonesia

Nasional
598 Dokter Meninggal Akibat Terpapar Covid-19 Selama Pandemi

598 Dokter Meninggal Akibat Terpapar Covid-19 Selama Pandemi

Nasional
Siapkan Anggaran Rp 1,3 Triliun, Jokowi Minta Limbah Medis Segera Dimusnahkan

Siapkan Anggaran Rp 1,3 Triliun, Jokowi Minta Limbah Medis Segera Dimusnahkan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X