MK Diharapkan Beri Kesempatan ke Semua Pihak yang Ajukan Gugatan

Kompas.com - 22/05/2019, 16:07 WIB
Ketua Lembaga Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (KoDe Inisiatif) Veri Junaidi ditemui usai peresmian Pojok Pengawasan yang bertempat di lobi gedung Bawaslu, Jalan MH Thamrin Nomor 14, Jakarta Pusat, Senin (2/10/2017).Fachri Fachrudin Ketua Lembaga Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (KoDe Inisiatif) Veri Junaidi ditemui usai peresmian Pojok Pengawasan yang bertempat di lobi gedung Bawaslu, Jalan MH Thamrin Nomor 14, Jakarta Pusat, Senin (2/10/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif Veri Junaidi berharap Mahkamah Konstitusi ( MK) memberikan kesempatan sama kepada semua pihak yang mengajukan gugatan sengketa pemilu.

"Berharap MK bisa menyelesaikan sengketa hasil pemilu dengan sangat baik, mendengarkan semua pihak, memberikan kesempatan semua pihak untuk membuktikan setiap dalilnya," kata Veri saat dihubungi oleh Kompas.com, Rabu (22/5/2019).

Ia mengungkapkan bahwa pasangan calon yang ingin mengajukan gugatan memiliki waktu paling lama 3 hari setelah penetapan hasil rekapitulasi Pemilu 2019.

Baca juga: BPN Enggan Sebut Demonstran Penolak Hasil Pilpres sebagai Pendukung Prabowo-Sandiaga


Hal itu tertuang dalam Pasal 475 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. MK pun memiliki waktu 14 hari untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Sementara itu, untuk peserta pemilihan legislatif (pileg) memiliki waktu paling lama 3x24 jam untuk mengajukan permohonan.

Hal itu tertuang dalam Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Veri pun menuturkan bahwa jalur konstitusional melalui MK juga diharapkan dapat menyelesaikan konflik.

"Sehingga MK tidak hanya soal menang kalah tapi juga resolusi konflik," ungkapnya.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Close Ads X