Gagal di Dapil Sumbar, PDI-P Dinilai Tersandung Politik Identitas

Kompas.com - 13/05/2019, 11:53 WIB
Peta sebaran hitung cepat atau quick count Pilpres 2019 yang dirilis oleh Litbang Kompas pada Rabu (17/4/2019) hingga pukul 21.00 WIB di Sumatera bagian tengah yang meliputi Sumatera Barat, Riau, Jambi, Kepulauan Riau dan Bengkulu. dok Litbang KompasPeta sebaran hitung cepat atau quick count Pilpres 2019 yang dirilis oleh Litbang Kompas pada Rabu (17/4/2019) hingga pukul 21.00 WIB di Sumatera bagian tengah yang meliputi Sumatera Barat, Riau, Jambi, Kepulauan Riau dan Bengkulu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (UIN) Jakarta Adi Prayitno menilai, politik identitas dan sentimen negatif masyarakat Sumatera Barat membuat PDI-P gagal meraih kursi DPR RI di Pileg 2019.

"Kalau dilihat kecenderungannya, masyarakat di Sumatera Barat ini kan termasuk wilayah yang fragmentasi politiknya cukup ekstrem. Sumbar termasuk wilayah yang memang sentimennya anti PDI-P sekaligus anti Joko Widodo," ujar Adi kepada Kompas.com, Senin (13/5/2019).

Baca juga: Gerindra dan PAN Raih Tiga Kursi DPR di Sumbar, PDI-P Nihil

Ia menjelaskan, PDI-P dan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo menjadi dua paket yang ditolak oleh masyarakat Sumbar. Pasalnya, PDI-P dan Jokowi dianggap tidak memperjuangkan aspirasi masyarakat maupun kelompok Islam di Sumbar.

Sentimen tersebut, lanjutnya, telah mengkristal dalam preferensi politik masyarakat Sumbar lantaran efek kampanye nasional yang dikemukakan oleh pendukung pasangan calon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Pengamat politik Adi Prayitno saat acara diskusi bertajuk Analisis Hasil Survei: Mengapa Bisa Beda?, di Upnormal Coffee, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (26/3/2019).KOMPAS.com/Devina Halim Pengamat politik Adi Prayitno saat acara diskusi bertajuk Analisis Hasil Survei: Mengapa Bisa Beda?, di Upnormal Coffee, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (26/3/2019).

"Kampanye politik nasional kan ada dua narasi besar yang selalu dihadapkan, pasangan 01 dan partai pengusungnya dianggap tidak ramah terhadap umat Islam. Sedangkan pasangan 02 dan partai pengusungnya dianggap memperjuangkan aspirasi umat Islam," papar Adi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Jokowi-Maruf Kalah di Bengkulu, PDI-P Justru Raih Suara Terbanyak

Tak pelak, seperti diungkapkan Adi, PDI-P tidak mendapatkan satu kursi pun di tingkat DPR karena sentimen negatif tersebut. Hal itu berkelindan dengan partai-partai pendukung Prabowo-Sandiaga yang mendapatkan efek positif sehingga mampu meloloskan caleg DPR-nya di dapil Sumbar.

"Partai pengusung 02 mendapatkan insentif elektoral yang cukup signifikan, seperti PAN dan Gerindra," imbuhnya.

Baca juga: PDI-P Raih Suara Terbanyak di Kalimantan Barat

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat telah menyelesaikan rekapitulasi suara Pemilu 2019, Minggu (12/5/2019) malam.

Hasilnya, Partai Gerindra dan PAN mendapat masing-masing tiga kursi di DPR RI periode 2019-2024. Gerindra dan PAN mengirimkan dua wakilnya dari daerah pemilihan Sumbar I dan masing-masing satu wakil di Sumbar II. Sementara PDI Perjuangan kehilangan kursi.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Tak Semua Pasien Covid-19 Harus ke RS, Dahulukan yang Bergejala Sedang-Berat

Satgas: Tak Semua Pasien Covid-19 Harus ke RS, Dahulukan yang Bergejala Sedang-Berat

Nasional
Menakar Arah Revisi UU ITE Setelah Penerbitan Pedoman Kriteria Implementasi

Menakar Arah Revisi UU ITE Setelah Penerbitan Pedoman Kriteria Implementasi

Nasional
Laksda Anwar Saadi Ditunjuk Jadi Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer

Laksda Anwar Saadi Ditunjuk Jadi Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer

Nasional
Epidemiolog: PPKM Mikro Oke, tetapi 3M Harus Ditingkatkan

Epidemiolog: PPKM Mikro Oke, tetapi 3M Harus Ditingkatkan

Nasional
Panglima TNI Mutasi 104 Perwira Tinggi, Berikut Daftarnya

Panglima TNI Mutasi 104 Perwira Tinggi, Berikut Daftarnya

Nasional
Pemerintah Diharapkan Berani PSBB atau Lockdown, Jangan Lempar Tanggung Jawab ke Pemda

Pemerintah Diharapkan Berani PSBB atau Lockdown, Jangan Lempar Tanggung Jawab ke Pemda

Nasional
Pesan AHY kepada Kepala Daerah Kader Demokrat: Tak Ada yang Lebih Bernilai dari Nyawa

Pesan AHY kepada Kepala Daerah Kader Demokrat: Tak Ada yang Lebih Bernilai dari Nyawa

Nasional
Positivity Rate Dekati 15 Persen, Satgas Covid-19 Minta untuk Diwaspadai dan Kendalikan

Positivity Rate Dekati 15 Persen, Satgas Covid-19 Minta untuk Diwaspadai dan Kendalikan

Nasional
'Pemerintah Harus Cermat dan Peka Hadapi Suasana Kejiwaan Masyarakat...'

"Pemerintah Harus Cermat dan Peka Hadapi Suasana Kejiwaan Masyarakat..."

Nasional
Rekrut Tenaga Kesehatan dalam Waktu Singkat, Kemenkes Pastikan Mereka Layak Bekerja

Rekrut Tenaga Kesehatan dalam Waktu Singkat, Kemenkes Pastikan Mereka Layak Bekerja

Nasional
IGD RS Fatmawati Sementara Hanya Menangani Covid-19, Tak Terima Pasien Penyakit Lain

IGD RS Fatmawati Sementara Hanya Menangani Covid-19, Tak Terima Pasien Penyakit Lain

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Bersifat Wajib, Ombudsman Dorong Pemerintah Intensifkan Edukasi Masyarakat

Vaksinasi Covid-19 Bersifat Wajib, Ombudsman Dorong Pemerintah Intensifkan Edukasi Masyarakat

Nasional
Rekor 20.574 Kasus Covid-19 Sehari, Pemerintah Diminta Segera Terapkan PSBB atau Karantina Wilayah

Rekor 20.574 Kasus Covid-19 Sehari, Pemerintah Diminta Segera Terapkan PSBB atau Karantina Wilayah

Nasional
Revisi UU Otsus Papua, Pansus Minta Ada Evaluasi Tahunan setelah UU Berjalan

Revisi UU Otsus Papua, Pansus Minta Ada Evaluasi Tahunan setelah UU Berjalan

Nasional
2022, TNI AL Fokuskan Anggaran untuk Alutsista Siap Tempur dan Operasi

2022, TNI AL Fokuskan Anggaran untuk Alutsista Siap Tempur dan Operasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X