KPU: Yang Tepat Sekarang Demonstrasi Data, Bukan Demonstrasi Massa

Kompas.com - 10/05/2019, 18:29 WIB
Komisioner KPU Viryan Azis di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat. Kompas.com/Fitria Chusna FarisaKomisioner KPU Viryan Azis di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Viryan Aziz mengatakan, pihak yang tidak sepakat dengan hasil pemilu sebaiknya tidak menggelar demonstrasi massa, melainkan demonstrasi data.

Hal itu disampaikan Viryan menanggapi unjuk rasa terkait dugaan kecurangan pemilu di sekitaran Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta, Jumat (10/5/2019).

"Jadi kalau mau ada yang demonstrasi massa tidak tepat. Yang lebih tepat sekarang itu, yang dibutuhkan demonstrasi data. Demonstrasi massa tidak akan menyelesaikan masalah," ujar Viryan di Kantor KPU, Menteng, Jakarta, Jumat (10/5/2019).

Baca juga: Massa Demo di Depan Bawaslu Membubarkan Diri


"Seberapa pun banyak massa yang turun dalam demo-demo tidak akan merubah hasil pemilu kecuali ada data yang didemokan, disampaikan," lanjut dia.

Viryan mengatakan, jika ada pihak yang tidak sepakat dengan hasil pemilu, mestinya memperdebatkan data di dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi suara.

Viryan mengatakan KPU menghargai massa yang berdemonstrasi di depan Kantor Bawaslu lantaran sedang menyampaikan aspirasinya. Namun demikian, ia kembali mengatakan hal tersebut tak akan mengubah hasil pemilu.

Ia meminta pihak-pihak yang tak sepakat dengan hasil pemilu melaporkan melalui jalur yang sudah disediakan.

Baca juga: Massa Eggi dan Kivlan Adu Mulut dengan Massa Aliansi Santri Indonesia

"Itu proses menyatakan pendapat, iya. Tapi dalam konteks mencegah kecurangan, kalau ada permasalahan-permasalahan, itu lebih tepat bukan demonstrasi massa tapi demonstrasi data," lanjut dia.

"Kan forumnya sudah ada. Seperti ini, secara nasional. Kan sudah berjenjang dari kecamatan kabupatan, kota, provinsi," tutur Viryan.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dukcapil: Seluruh Layanan Administrasi Kependudukan Gratis, Laporkan jika Ada Pungli

Dukcapil: Seluruh Layanan Administrasi Kependudukan Gratis, Laporkan jika Ada Pungli

Nasional
Serikat Pekerja: Buat Apa Investor kalau Nasib Rakyat Semakin Sulit?

Serikat Pekerja: Buat Apa Investor kalau Nasib Rakyat Semakin Sulit?

Nasional
Jokowi Diminta Bentuk Komite Kepresidenan Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM

Jokowi Diminta Bentuk Komite Kepresidenan Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM

Nasional
Kabinet Jokowi-Ma'ruf Dinilai Tak Punya Program Terpadu Tangani Intoleransi

Kabinet Jokowi-Ma'ruf Dinilai Tak Punya Program Terpadu Tangani Intoleransi

Nasional
MAKI Gelar Sayembara Mencari Harun Masiku dan Nurhadi Berhadiah iPhone 11

MAKI Gelar Sayembara Mencari Harun Masiku dan Nurhadi Berhadiah iPhone 11

Nasional
Jokowi Diminta Jawab Janji Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM dan Intoleransi

Jokowi Diminta Jawab Janji Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM dan Intoleransi

Nasional
Setara: Tak Ada Harapan atas Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM di Era Jokowi

Setara: Tak Ada Harapan atas Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM di Era Jokowi

Nasional
Usai Sukses Observasi, Pemerintah Akan Perbaiki Bandara di Natuna

Usai Sukses Observasi, Pemerintah Akan Perbaiki Bandara di Natuna

Nasional
Gerindra: Prabowo Menjalankan Visi Presiden Jokowi Terkait Pertahanan

Gerindra: Prabowo Menjalankan Visi Presiden Jokowi Terkait Pertahanan

Nasional
Atasi Macet, Bima Arya Berencana Kurangi Angkot dari Pusat Kota Bogor

Atasi Macet, Bima Arya Berencana Kurangi Angkot dari Pusat Kota Bogor

Nasional
Insan Pers Tolak Pemerintah Ikut Campuri Dunia Pers Lewat Omnibus Law

Insan Pers Tolak Pemerintah Ikut Campuri Dunia Pers Lewat Omnibus Law

Nasional
Presiden Bisa Ubah UU, Syarief Hasan Ingatkan 'Itu Hak Legislasi DPR'

Presiden Bisa Ubah UU, Syarief Hasan Ingatkan "Itu Hak Legislasi DPR"

Nasional
Bima Arya Janji Tuntaskan Polemik GKI Yasmin Pertengahan 2020

Bima Arya Janji Tuntaskan Polemik GKI Yasmin Pertengahan 2020

Nasional
Syarief Hasan Sebut Pembahasan Wacana GBHN Tak Melebar, Ini Jaminannya

Syarief Hasan Sebut Pembahasan Wacana GBHN Tak Melebar, Ini Jaminannya

Nasional
Dapat Rp 30 Miliar dari DKI, Bima Arya Apresiasi Anies Baswedan

Dapat Rp 30 Miliar dari DKI, Bima Arya Apresiasi Anies Baswedan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X