KPU: Yang Tepat Sekarang Demonstrasi Data, Bukan Demonstrasi Massa

Kompas.com - 10/05/2019, 18:29 WIB
Komisioner KPU Viryan Azis di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat. Kompas.com/Fitria Chusna FarisaKomisioner KPU Viryan Azis di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Viryan Aziz mengatakan, pihak yang tidak sepakat dengan hasil pemilu sebaiknya tidak menggelar demonstrasi massa, melainkan demonstrasi data.

Hal itu disampaikan Viryan menanggapi unjuk rasa terkait dugaan kecurangan pemilu di sekitaran Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta, Jumat (10/5/2019).

"Jadi kalau mau ada yang demonstrasi massa tidak tepat. Yang lebih tepat sekarang itu, yang dibutuhkan demonstrasi data. Demonstrasi massa tidak akan menyelesaikan masalah," ujar Viryan di Kantor KPU, Menteng, Jakarta, Jumat (10/5/2019).

Baca juga: Massa Demo di Depan Bawaslu Membubarkan Diri

"Seberapa pun banyak massa yang turun dalam demo-demo tidak akan merubah hasil pemilu kecuali ada data yang didemokan, disampaikan," lanjut dia.

Viryan mengatakan, jika ada pihak yang tidak sepakat dengan hasil pemilu, mestinya memperdebatkan data di dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi suara.

Viryan mengatakan KPU menghargai massa yang berdemonstrasi di depan Kantor Bawaslu lantaran sedang menyampaikan aspirasinya. Namun demikian, ia kembali mengatakan hal tersebut tak akan mengubah hasil pemilu.

Ia meminta pihak-pihak yang tak sepakat dengan hasil pemilu melaporkan melalui jalur yang sudah disediakan.

Baca juga: Massa Eggi dan Kivlan Adu Mulut dengan Massa Aliansi Santri Indonesia

"Itu proses menyatakan pendapat, iya. Tapi dalam konteks mencegah kecurangan, kalau ada permasalahan-permasalahan, itu lebih tepat bukan demonstrasi massa tapi demonstrasi data," lanjut dia.

"Kan forumnya sudah ada. Seperti ini, secara nasional. Kan sudah berjenjang dari kecamatan kabupatan, kota, provinsi," tutur Viryan.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: 3,7 Juta Keluarga di Jabodetabek Akan Dapat Bansos

Jokowi: 3,7 Juta Keluarga di Jabodetabek Akan Dapat Bansos

Nasional
Ditipu Penumpang, Mulyono Pilih Memaafkan, Ini Ceritanya Selama Perjalanan Purwokerto-Solo

Ditipu Penumpang, Mulyono Pilih Memaafkan, Ini Ceritanya Selama Perjalanan Purwokerto-Solo

Nasional
Ketika Wakil Ketua Komisi III DPR Digantikan Loyalis Zulkifli Hasan

Ketika Wakil Ketua Komisi III DPR Digantikan Loyalis Zulkifli Hasan

Nasional
BNPB: Data Pasien Covid-19 yang Dikirim ke WHO Dilengkapi Usia dan Jenis Kelamin

BNPB: Data Pasien Covid-19 yang Dikirim ke WHO Dilengkapi Usia dan Jenis Kelamin

Nasional
KPK Panggil Seorang Jaksa sebagai Saksi Kasus Nurhadi

KPK Panggil Seorang Jaksa sebagai Saksi Kasus Nurhadi

Nasional
BNPB Sebut Data Covid-19 Antara Kemenkes dan Pemda Tak Sama Bukan Masalah

BNPB Sebut Data Covid-19 Antara Kemenkes dan Pemda Tak Sama Bukan Masalah

Nasional
Riza Patria Jadi Wagub DKI Jakarta, PKS: Ini Realitas Politik Nasional

Riza Patria Jadi Wagub DKI Jakarta, PKS: Ini Realitas Politik Nasional

Nasional
Atasi Covid-19, Menko PMK Sebut Pemerintah Tak Ingin Lepas Tangan

Atasi Covid-19, Menko PMK Sebut Pemerintah Tak Ingin Lepas Tangan

Nasional
Pulang dari Malaysia Lewat Jalur Tikus, 20 TKI Ilegal Diamankan di Sumatera Utara

Pulang dari Malaysia Lewat Jalur Tikus, 20 TKI Ilegal Diamankan di Sumatera Utara

Nasional
Gelombang PHK di Tengah Wabah Corona: 4 Faktor dan 7 Solusi Usulan KSPI

Gelombang PHK di Tengah Wabah Corona: 4 Faktor dan 7 Solusi Usulan KSPI

Nasional
Penjarakan Penghina Presiden Dianggap Kontradiktif dengan Upaya Pengosongan Penjara di Tengah Wabah Corona

Penjarakan Penghina Presiden Dianggap Kontradiktif dengan Upaya Pengosongan Penjara di Tengah Wabah Corona

Nasional
Kemenristek Bentuk Konsorsium Riset Penanganan Covid-19

Kemenristek Bentuk Konsorsium Riset Penanganan Covid-19

Nasional
Catatan Pengadaan Alat Kesehatan Covid-19: Efektivitas Rapid Test dan APD Buatan Lokal

Catatan Pengadaan Alat Kesehatan Covid-19: Efektivitas Rapid Test dan APD Buatan Lokal

Nasional
Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor yang Tak Pernah Dibahas Bersama Jokowi

Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor yang Tak Pernah Dibahas Bersama Jokowi

Nasional
Polri: Pemidanaan dalam Pencegahan Covid-19 Upaya Terakhir

Polri: Pemidanaan dalam Pencegahan Covid-19 Upaya Terakhir

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X