KPU: Yang Tepat Sekarang Demonstrasi Data, Bukan Demonstrasi Massa

Kompas.com - 10/05/2019, 18:29 WIB
Komisioner KPU Viryan Azis di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat. Kompas.com/Fitria Chusna FarisaKomisioner KPU Viryan Azis di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Viryan Aziz mengatakan, pihak yang tidak sepakat dengan hasil pemilu sebaiknya tidak menggelar demonstrasi massa, melainkan demonstrasi data.

Hal itu disampaikan Viryan menanggapi unjuk rasa terkait dugaan kecurangan pemilu di sekitaran Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta, Jumat (10/5/2019).

"Jadi kalau mau ada yang demonstrasi massa tidak tepat. Yang lebih tepat sekarang itu, yang dibutuhkan demonstrasi data. Demonstrasi massa tidak akan menyelesaikan masalah," ujar Viryan di Kantor KPU, Menteng, Jakarta, Jumat (10/5/2019).

Baca juga: Massa Demo di Depan Bawaslu Membubarkan Diri

"Seberapa pun banyak massa yang turun dalam demo-demo tidak akan merubah hasil pemilu kecuali ada data yang didemokan, disampaikan," lanjut dia.

Viryan mengatakan, jika ada pihak yang tidak sepakat dengan hasil pemilu, mestinya memperdebatkan data di dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi suara.

Viryan mengatakan KPU menghargai massa yang berdemonstrasi di depan Kantor Bawaslu lantaran sedang menyampaikan aspirasinya. Namun demikian, ia kembali mengatakan hal tersebut tak akan mengubah hasil pemilu.

Ia meminta pihak-pihak yang tak sepakat dengan hasil pemilu melaporkan melalui jalur yang sudah disediakan.

Baca juga: Massa Eggi dan Kivlan Adu Mulut dengan Massa Aliansi Santri Indonesia

"Itu proses menyatakan pendapat, iya. Tapi dalam konteks mencegah kecurangan, kalau ada permasalahan-permasalahan, itu lebih tepat bukan demonstrasi massa tapi demonstrasi data," lanjut dia.

"Kan forumnya sudah ada. Seperti ini, secara nasional. Kan sudah berjenjang dari kecamatan kabupatan, kota, provinsi," tutur Viryan.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

MUI Minta Masyarakat Patuhi Panduan Kemenag soal Ibadah Ramadhan di Tengah Pandemi

MUI Minta Masyarakat Patuhi Panduan Kemenag soal Ibadah Ramadhan di Tengah Pandemi

Nasional
Jokowi Instruksikan Dana Desa Digunakan untuk Program Padat Karya Tunai

Jokowi Instruksikan Dana Desa Digunakan untuk Program Padat Karya Tunai

Nasional
Puan Dorong Pemerintah Miliki Data Valid soal Distribusi APD

Puan Dorong Pemerintah Miliki Data Valid soal Distribusi APD

Nasional
Presiden Perlu Perjelas Keputusan dalam Penanganan Wabah Covid-19

Presiden Perlu Perjelas Keputusan dalam Penanganan Wabah Covid-19

Nasional
Korpri Usul THR Diprioritaskan untuk Guru dan Pensiunan PNS

Korpri Usul THR Diprioritaskan untuk Guru dan Pensiunan PNS

Nasional
Jokowi Beri BLT Rp 600.000 Per Keluarga, Ini Syaratnya

Jokowi Beri BLT Rp 600.000 Per Keluarga, Ini Syaratnya

Nasional
Pemerintah Diingatkan Siap Menghadapi Lonjakan Pasien Covid-19

Pemerintah Diingatkan Siap Menghadapi Lonjakan Pasien Covid-19

Nasional
Jokowi: Perbanyak Program Padat Karya Tunai, Biasa 10, Sekarang 50!

Jokowi: Perbanyak Program Padat Karya Tunai, Biasa 10, Sekarang 50!

Nasional
Jokowi Putuskan Keluarga Miskin Jabodetabek Dapat Sembako Rp 600.000 Per Bulan

Jokowi Putuskan Keluarga Miskin Jabodetabek Dapat Sembako Rp 600.000 Per Bulan

Nasional
Pemudik Tak Patuhi Pembatasan Penumpang, Polri: Suruh Balik Kanan!

Pemudik Tak Patuhi Pembatasan Penumpang, Polri: Suruh Balik Kanan!

Nasional
Kemenlu Anggarkan Rp 110 Miliar untuk Penanganan Covid-19

Kemenlu Anggarkan Rp 110 Miliar untuk Penanganan Covid-19

Nasional
Kemenkes: Screening Covid-19 Pakai Dua Cara, Termasuk Rapid Test

Kemenkes: Screening Covid-19 Pakai Dua Cara, Termasuk Rapid Test

Nasional
UPDATE: Tambah 37 Kasus, WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri Jadi 286 Orang

UPDATE: Tambah 37 Kasus, WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri Jadi 286 Orang

Nasional
Percepatan Pemeriksaan Covid-19, Anggota Komisi IX Minta Akses Alat Rapid Test Dipermudah

Percepatan Pemeriksaan Covid-19, Anggota Komisi IX Minta Akses Alat Rapid Test Dipermudah

Nasional
Pekerja Indonesia di Sabah dan Sarawak Tak Tahu Rencana Akan Dipulangkan

Pekerja Indonesia di Sabah dan Sarawak Tak Tahu Rencana Akan Dipulangkan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X