Kompas.com - 08/05/2019, 12:16 WIB
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf, Arsul Sani, di Hotel Sultan, Jakarta Pusat. Kompas.com/Fitria Chusna FarisaWakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf, Arsul Sani, di Hotel Sultan, Jakarta Pusat.
Penulis Jessi Carina
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota panitia kerja Rancangan KUHP Komisi III DPR, Arsul Sani mengatakan, pembahasan RKUHP akan dimulai lagi pada masa sidang V ini.

Menurut Arsul, RKUHP harus tuntas sebelum DPR periode 2014-2019 ini berakhir.

"Salah satu komitmen kami dulu, sebelum puncak kampanye pemilu, itu setelah selesai pemilu akan kita teruskan pembahasannya," ujar Arsul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (8/5/2019).

Baca juga: Komnas HAM Kembali Ungkap Keberatannya jika Pidana Khusus Terkait HAM Diatur di RKUHP

"Targetnya ya sebelum 30 September karena kan masa DPR yang sekarang berakhir 30 September," tambah dia.

Sebelum pembahasannya ditunda, Arsul mengatakan ada sekitar 9 sampai 11 isu yang belum disepakati. Salah satunya mengenai perlu atau tidaknya KUHP mengatur pasal tindak pidana khusus dan terorisme.

Beberapa waktu lalu, Komnas HAM sempat meminta Komisi III untuk tidak terburu-buru mengesahkan RKUHP pada periode ini.

Baca juga: DPR Diminta Tak Buru-buru Sahkan RKUHP

Alasannya karena RUU ini begitu rumit dan masih membutuhkan pembahasan yang mendalam. Namun, Arsul menilai RKUHP tetap harus disahkan periode ini juga.

"Kita hormati pandangan yang meminta seperti itu sebagai sebuah sudut pandang. Tetapi kalau kita tunda-tunda terus maka ini juga akan membuat status RKUHP kita terkatung-katung," ujar Arsul.

"Karena DPR itu tidak menganut prinsip carry over. Begitu masuk masa DPR yang baru maka kemudian secara peraturan perundangan itu bisa dimulai lagi dari awal," tambah dia.

Kompas TV Presiden Joko Widodo bertemu pimpinan KPK di Istana Bogor membahas RKUHP.

 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

ICW: 75 Pegawai Dibebas Tugas, Upaya Pimpinan KPK Hambat Perkara Korupsi Besar

ICW: 75 Pegawai Dibebas Tugas, Upaya Pimpinan KPK Hambat Perkara Korupsi Besar

Nasional
Mengingat Kembali Tragedi Trisakti 12 Mei 1998, ketika Mahasiswa di Dalam Kampus Ditembaki

Mengingat Kembali Tragedi Trisakti 12 Mei 1998, ketika Mahasiswa di Dalam Kampus Ditembaki

Nasional
Ada Potensi Kerumunan Usai Shalat Id, Menko PMK Minta Protokol Kesehatan Diperketat

Ada Potensi Kerumunan Usai Shalat Id, Menko PMK Minta Protokol Kesehatan Diperketat

Nasional
Larang Takbir Keliling, Menag: Berpotensi Akibatkan Kerumunan

Larang Takbir Keliling, Menag: Berpotensi Akibatkan Kerumunan

Nasional
Deretan 5 Perwira Tinggi Marinir yang Naik Pangkat

Deretan 5 Perwira Tinggi Marinir yang Naik Pangkat

Nasional
BW Sebut SK Pembebasan Tugas Pegawai KPK Bertentangan dengan Putusan MK

BW Sebut SK Pembebasan Tugas Pegawai KPK Bertentangan dengan Putusan MK

Nasional
75 Pegawai KPK Diperintahkan Lepas Kasus, BW: Akan Terjadi Delay Justice

75 Pegawai KPK Diperintahkan Lepas Kasus, BW: Akan Terjadi Delay Justice

Nasional
'Mereka Bahagia Sekali, Ada yang Terima Rp 15 Juta, Rp 20 Juta...'

"Mereka Bahagia Sekali, Ada yang Terima Rp 15 Juta, Rp 20 Juta..."

Nasional
Pimpinan Komisi III DPR Minta 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Tidak Diberhentikan

Pimpinan Komisi III DPR Minta 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Tidak Diberhentikan

Nasional
75 Pegawainya Dibebastugaskan, KPK Koordinasi dengan BKN dan Kemenpan RB

75 Pegawainya Dibebastugaskan, KPK Koordinasi dengan BKN dan Kemenpan RB

Nasional
75 Pegawai KPK Diperintahkan Lepas Perkara yang Ditanganinya, Hanya Boleh Bekerja Sesuai Arahan Atasan

75 Pegawai KPK Diperintahkan Lepas Perkara yang Ditanganinya, Hanya Boleh Bekerja Sesuai Arahan Atasan

Nasional
Kasus Positif Covid-19 yang Masih Bertambah dan Potensi Lonjakan Usai Libur Lebaran

Kasus Positif Covid-19 yang Masih Bertambah dan Potensi Lonjakan Usai Libur Lebaran

Nasional
NU Imbau Masyarakat Laksanakan Shalat Idul Fitri di Rumah Masing-masing

NU Imbau Masyarakat Laksanakan Shalat Idul Fitri di Rumah Masing-masing

Nasional
Kasus Jual Beli Jabatan Bupati Nganjuk, Makin Tinggi Jabatan, Makin Mahal Setoran

Kasus Jual Beli Jabatan Bupati Nganjuk, Makin Tinggi Jabatan, Makin Mahal Setoran

Nasional
Cegah Covid-19, Satgas: Jangan Silaturahmi secara Fisik Saat Lebaran

Cegah Covid-19, Satgas: Jangan Silaturahmi secara Fisik Saat Lebaran

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X