Komnas HAM Kembali Ungkap Keberatannya jika Pidana Khusus Terkait HAM Diatur di RKUHP

Kompas.com - 05/05/2019, 17:56 WIB
Aliansi Nasional Reformasi KUHP menggelar diskusi yang isinya meminta pemerintah dan DPR tidak buru-buru mengesahkan RKUHP, di kawasak Cikini, Minggu (5/5/2019). KOMPAS.com/JESSI CARINA Aliansi Nasional Reformasi KUHP menggelar diskusi yang isinya meminta pemerintah dan DPR tidak buru-buru mengesahkan RKUHP, di kawasak Cikini, Minggu (5/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Jelang masa sidang V DPR pekan depan, Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) mengungkapkan kembali keberatannya terkait ketentuan pidana khusus yang diatur dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Sebab, sampai saat ini Komnas HAM belum mendapat jawaban atas catatan mereka ini.

"Kami belum mendapatkan kejelasan apakah pengaturan soal pidana khusus, khususnya terkait dengan pelanggaran HAM yang berat masih ada di RKUHP atau tidak. Kalau masih ada di RKUHP, kami menolak RKUHP itu," ujar Komisioner Komnas HAM Choirul Anam dalam diskusi di kawasan Cikini, Minggu (5/5/2019).

Baca juga: Ombudsman: Ada Potensi Maladministrasi jika Pembahasan RKUHP Tak Terbuka

Penolakan ini sudah menjadi sikap Komnas HAM sejak awal. Komnas HAM bahkan sudah mengirim surat kepada Presiden Jokowi untuk menegaskan sikap mereka itu.

Menurut Anam, RKUHP justru akan mereduksi proses penegakan hukum berat jika pidana khusus diatur di dalamnya. Misalnya, dalam RKUHP terdapat masa kadaluarsa atas sebuah tindak pidana.

Baca juga: DPR Diminta Tak Buru-buru Sahkan RKUHP

Ini bertentangan dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (UU Pengadilan HAM) yang mengatur asas retroaktif dan tidak berlakunya ketentuan kedaluwarsa penuntutan pidana terhadap HAM.

"Pengaturan soal pelanggaran HAM berat, cukuplah di UU No 26 tahun 2000. Kalau memang mau diperbaiki, kami sudah mendorong melakukan revisi," kata Anam.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

AHY: Kemerdekaan Hak Segala Bangsa, Tidak Terkecuali bagi Palestina

AHY: Kemerdekaan Hak Segala Bangsa, Tidak Terkecuali bagi Palestina

Nasional
Kapolri Minta Antisipasi Mobilitas Masyarakat Saat Arus Balik Lebaran

Kapolri Minta Antisipasi Mobilitas Masyarakat Saat Arus Balik Lebaran

Nasional
MUI Kecam Kekerasan Israel terhadap Warga Palestina, Ketegangan di Yerusalem Harus Dihentikan

MUI Kecam Kekerasan Israel terhadap Warga Palestina, Ketegangan di Yerusalem Harus Dihentikan

Nasional
BKN: Belum Ada Rapat Koordinasi Bahas 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK

BKN: Belum Ada Rapat Koordinasi Bahas 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK

Nasional
Presiden Jokowi dan Ibu Negara Akan Shalat Idul Fitri di Istana Bogor

Presiden Jokowi dan Ibu Negara Akan Shalat Idul Fitri di Istana Bogor

Nasional
Seberapa Rela Kita Tidak Mudik demi Memutus Pandemi?

Seberapa Rela Kita Tidak Mudik demi Memutus Pandemi?

Nasional
Mudik ke Konstitusi, Demokrasi, dan Reformasi

Mudik ke Konstitusi, Demokrasi, dan Reformasi

Nasional
Menag: Mari Beribadah dan Lebaran dengan Tetap Menerapkan Protokol Kesehatan

Menag: Mari Beribadah dan Lebaran dengan Tetap Menerapkan Protokol Kesehatan

Nasional
Indonesia Usulkan OKI dan GNB Segera Bertemu Bahas Persoalan Palestina

Indonesia Usulkan OKI dan GNB Segera Bertemu Bahas Persoalan Palestina

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Akan Shalat Idul Fitri di Rumah Dinas

Wapres Ma'ruf Amin Akan Shalat Idul Fitri di Rumah Dinas

Nasional
Di Hadapan Perwakilan ASEAN dan Jepang, KKP Perkenalkan 'E-Jaring'

Di Hadapan Perwakilan ASEAN dan Jepang, KKP Perkenalkan "E-Jaring"

Nasional
Kirim 200 Oksigen Konsentrator, RI Harap India Bisa Tangani Pandemi Covid-19

Kirim 200 Oksigen Konsentrator, RI Harap India Bisa Tangani Pandemi Covid-19

Nasional
KPK Terkesan Mau Singkirkan 75 Pegawai, Anggota Komisi III Minta Hasil TWK Disampaikan secara Transparan

KPK Terkesan Mau Singkirkan 75 Pegawai, Anggota Komisi III Minta Hasil TWK Disampaikan secara Transparan

Nasional
Cek Larangan Mudik, Kapolri Bakal Tinjau Bandara Soekarno-Hatta hingga Terminal

Cek Larangan Mudik, Kapolri Bakal Tinjau Bandara Soekarno-Hatta hingga Terminal

Nasional
Pakai Garuda, Indonesia Berangkatkan Hibah 200 Oksigen Konsentrator untuk India

Pakai Garuda, Indonesia Berangkatkan Hibah 200 Oksigen Konsentrator untuk India

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X