Salin Artikel

Komisi III Targetkan Pembahasan RKUHP Rampung Sebelum 30 September

Menurut Arsul, RKUHP harus tuntas sebelum DPR periode 2014-2019 ini berakhir.

"Salah satu komitmen kami dulu, sebelum puncak kampanye pemilu, itu setelah selesai pemilu akan kita teruskan pembahasannya," ujar Arsul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (8/5/2019).

"Targetnya ya sebelum 30 September karena kan masa DPR yang sekarang berakhir 30 September," tambah dia.

Sebelum pembahasannya ditunda, Arsul mengatakan ada sekitar 9 sampai 11 isu yang belum disepakati. Salah satunya mengenai perlu atau tidaknya KUHP mengatur pasal tindak pidana khusus dan terorisme.

Beberapa waktu lalu, Komnas HAM sempat meminta Komisi III untuk tidak terburu-buru mengesahkan RKUHP pada periode ini.

Alasannya karena RUU ini begitu rumit dan masih membutuhkan pembahasan yang mendalam. Namun, Arsul menilai RKUHP tetap harus disahkan periode ini juga.

"Kita hormati pandangan yang meminta seperti itu sebagai sebuah sudut pandang. Tetapi kalau kita tunda-tunda terus maka ini juga akan membuat status RKUHP kita terkatung-katung," ujar Arsul.

"Karena DPR itu tidak menganut prinsip carry over. Begitu masuk masa DPR yang baru maka kemudian secara peraturan perundangan itu bisa dimulai lagi dari awal," tambah dia.

https://nasional.kompas.com/read/2019/05/08/12162511/komisi-iii-targetkan-pembahasan-rkuhp-rampung-sebelum-30-september

Terkini Lainnya

'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke