Geledah Kantor Wali Kota, KPK Sidik Dugaan Korupsi di Tasikmalaya

Kompas.com - 24/04/2019, 21:36 WIB
Juru bicara KPK Febri Diansyah memberi keterangan pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (18/12/2018). KPK kembali menetapkan Bupati nonaktif Mojokerto Mustofa Kamal Pasa sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebesar Rp34 miliar yang diduga bersumber dari hasil gratifikasi sejumlah proyek di Mojokerto. Sebelumnya KPK telah menetapkan Mustofa sebagai tersangka suap Pengurusan Izin Pemanfaatan Ruang dan IMB sejumlah menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/kye. Indrianto Eko SuwarsoJuru bicara KPK Febri Diansyah memberi keterangan pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (18/12/2018). KPK kembali menetapkan Bupati nonaktif Mojokerto Mustofa Kamal Pasa sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebesar Rp34 miliar yang diduga bersumber dari hasil gratifikasi sejumlah proyek di Mojokerto. Sebelumnya KPK telah menetapkan Mustofa sebagai tersangka suap Pengurusan Izin Pemanfaatan Ruang dan IMB sejumlah menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/kye.

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Febri Diansyah membenarkan tim KPK menggeledah sejumlah lokasi di wilayah Kota Tasikmalaya, salah satunya kantor Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman.

"Memang ada proses penggeledahan di kantor Wali Kota Tasikmalaya itu dilakukan tadi pagi dan siang ya. Tim menyita sejumlah dokumen terkait dengan pembahasan anggaran di sana," kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (24/4/2019) malam.

Menurut Febri, tim saat ini masih bergerak di lapangan untuk melakukan sejumlah kegiatan tertentu yang dibutuhkan.

Baca juga: Wali Kota dan Sekda Pemkot Tasikmalaya Diperiksa Maraton Selama 8 Jam

Febri memastikan penggeledahan ini untuk kepentingan penyidikan baru yang sedang dilakukan oleh KPK.

"Kalau sudah penggeledahan, sudah pasti ada penyidikan, tapi kasusnya apa, tersangkanya siapa kami belum bisa sampaikan saat ini. Karena tim masih di lapangan dan ada beberapa kegiatan yang masih harus dilakukan. Jadi mari kita berikan kesempatan pada tim untuk bekerja secara maksimal," papar Febri.

KPK, kata Febri, akan menyampaikan informasi lebih rinci ketika tim sudah mengumpulkan berbagai informasi dan bukti secara lengkap.

"Kalau sudah ada update yang lebih lengkap kami akan menjelaskan secara resmi kasusnya apa, tersangkanya siapa dan konstruksi perkaranya bagaimana," ungkapnya.

"Saya belum bisa mengonfirmasi iya atau tidak. Yang bisa saya sampaikan ada peristiwa penggeledahan hari ini yang dilakukan. Penjelasan saya kira cukup dulu," kata dia. 

Pada Rabu pagi, sebanyak 15 orang lebih berompi KPK dan membawa beberapa koper besar langsung masuk ke ruang wali kota di lantai dua sebelah kiri gedung Balai Kota Tasikmalaya.

Baca juga: Wali Kota Tasikmalaya Langsung Dibawa KPK ke Jakarta

"Tadi saya sempat ditanya surat tugas terlebih dahulu, tapi tahu dari KPK langsung disuruh masuk saja," jelas petugas keamanan Kantor Wali Kota Tasikmalaya, yang enggan disebutkan namanya.

Saat itu, Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman, berada di ruangan yang sama tempat berlangsungnya penggeledahan oleh tim KPK tersebut.

Beberapa pejabat, saat itu sempat terlihat mondar mandir di lantai dua kantor wali kota, seperti Sekda Kota Tasikmalaya Ivan Dicksan, dan beberapa pejabat Pemkot Tasikmalaya lainnya seperti dari Dinas PUPR Kota Tasikmalaya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat Pemerintah Ajak Penyintas Covid-19 Sumbangkan Plasma Konvalesen...

Saat Pemerintah Ajak Penyintas Covid-19 Sumbangkan Plasma Konvalesen...

Nasional
Epidemiolog Sayangkan Tak Ada Pengumuman ke Publik Saat Airlangga Idap Covid-19

Epidemiolog Sayangkan Tak Ada Pengumuman ke Publik Saat Airlangga Idap Covid-19

Nasional
Kemensos Beri Trauma Healing Korban Gempa Sulawesi Barat

Kemensos Beri Trauma Healing Korban Gempa Sulawesi Barat

Nasional
Hakim Sebut Andi Irfan Jaya Pembuat Action Plan untuk Bebaskan Djoko Tjandra

Hakim Sebut Andi Irfan Jaya Pembuat Action Plan untuk Bebaskan Djoko Tjandra

Nasional
Perantara Suap Djoko Tjandra ke Jaksa Pinangki Divonis 6 Tahun Penjara

Perantara Suap Djoko Tjandra ke Jaksa Pinangki Divonis 6 Tahun Penjara

Nasional
BNPB Distribusikan Bantukan ke 4 Desa Terisolasi akibat Gempa Sulbar

BNPB Distribusikan Bantukan ke 4 Desa Terisolasi akibat Gempa Sulbar

Nasional
Menaker Sebut 3 RPP Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja dalam Penyempurnaan

Menaker Sebut 3 RPP Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja dalam Penyempurnaan

Nasional
Kontroversi Swab Test Rizieq Shihab, Bima Arya Bakal Sanksi RS Ummi

Kontroversi Swab Test Rizieq Shihab, Bima Arya Bakal Sanksi RS Ummi

Nasional
Soal Mobil Jokowi di Kalsel, Istana: Itu Hanya Genangan Air, Tak Halangi Presiden

Soal Mobil Jokowi di Kalsel, Istana: Itu Hanya Genangan Air, Tak Halangi Presiden

Nasional
Airlangga Hartarto Penyintas Covid-19, Pejabat Publik Diminta Terbuka jika Terpapar

Airlangga Hartarto Penyintas Covid-19, Pejabat Publik Diminta Terbuka jika Terpapar

Nasional
Kasus Kontroversi 'Swab Test', Bima Arya Ditanya Kronologi Rizieq Shihab Dirawat di RS Ummi

Kasus Kontroversi "Swab Test", Bima Arya Ditanya Kronologi Rizieq Shihab Dirawat di RS Ummi

Nasional
Ketua PMI Jusuf Kalla Ajak Penyintas Covid-19 Donor Plasma Konvalesen

Ketua PMI Jusuf Kalla Ajak Penyintas Covid-19 Donor Plasma Konvalesen

Nasional
Diperiksa KPK, Gubernur Bengkulu Bantah Terlibat Kasus Suap Edhy Prabowo

Diperiksa KPK, Gubernur Bengkulu Bantah Terlibat Kasus Suap Edhy Prabowo

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Mandiri Dinilai Berpotensi Gagalkan Target Herd Immunity

Vaksinasi Covid-19 Mandiri Dinilai Berpotensi Gagalkan Target Herd Immunity

Nasional
Airlangga Hartarto Penyintas Covid-19, Epidemiolog Ingatkan soal Keterbukaan Pemerintah

Airlangga Hartarto Penyintas Covid-19, Epidemiolog Ingatkan soal Keterbukaan Pemerintah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X