Polemik Setelah Quick Count, Adu Data TKN dan BPN hingga Tantangan Buka Dapur Penghitungan

Kompas.com - 23/04/2019, 08:00 WIB
PDI-P memamerkan war room atau ruang penghitungan suara pileg dan pilpres 2019 kepada awak media di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Senin (22/4/2019). KOMPAS.com/IhsanuddinPDI-P memamerkan war room atau ruang penghitungan suara pileg dan pilpres 2019 kepada awak media di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Senin (22/4/2019).

Baca juga: Pamer War Room Penghitungan Suara, PDI-P Tantang Kubu Prabowo Lakukan Hal Serupa

TKN mengaku mendapatkan informasi mengenai jumlah sampel data yang dipakai BPN hingga akhirnya mengklaim menang.

Menurut Arya, BPN menggunakan sampel sedikit TPS kemudian langsung mengklaim kemenangan.

Contohnya, kata dia, BPN hanya menggunakan sampel 30 TPS di Lampung dan 468 TPS di DKI Jakarta. Padahal, jumlah TPS di dua provinsi itu mencapai puluhan ribu.

Buka dapur penghitungan

TKN juga merasa gerah dengan narasi kecurangan pemilu yang terus diembuskan BPN Prabowo-Sandiaga terus-menerus.

Akhirnya, TKN Jokowi-Ma'ruf membuka war room yang bisa diakses publik.

Wakil Direktur Saksi TKN Lukman Edy menjelaskan, di war room ini terdapat 250 personel yang akan bekerja selama 24 jam setiap hari dalam tiga shift.

Mereka melakukan rekapitulasi real count dari hasil verifikasi C1 dari TPS seluruh Indonesia. Hasil C1 diperoleh dari aplikasi yang dimiliki TKN, yakni JAMIN, sebuah aplikasi pelaporan saksi mulai dari TPS.

"Aplikasi ini memudahkan saksi untuk melaporkan hasil penghitungan suara serta foto C1 dari TPS," kata Lukman Edy.

Sementara itu, Arya mengatakan, siapa saja boleh datang ke war room yang terletak di Hotel Gran Mulia itu.

Pihak-pihak yang merasa ada kecurangan boleh ikut memeriksa data bersama relawan di war room TKN.

Baca juga: Beberkan Data di Lampung dan Jakarta, TKN Anggap BPN Klaim Menang Berdasar Secuil TPS

Arya menantang balik BPN Prabowo-Sandiaga untuk mau buka-bukaan dapur penghitungan suara mereka.

Halaman:
Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Nasional
 Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Nasional
Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Nasional
Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Nasional
Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Nasional
Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Nasional
Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Nasional
PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

Nasional
Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Nasional
Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Nasional
MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

Nasional
Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Nasional
Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Nasional
Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X