Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polemik Setelah Quick Count, Adu Data TKN dan BPN hingga Tantangan Buka Dapur Penghitungan

Kompas.com - 23/04/2019, 08:00 WIB
Jessi Carina,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemilihan Presiden 2019 tidak serta-merta berakhir setelah hari pemungutan suara pada 17 April 2019.

Setelah sejumlah lembaga survei mengumumkan hasil hitung cepat atau quick count, muncul polemik.

Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tidak percaya hasil quick count sejumlah lembaga yang menempatkan rivalnya, Joko Widodo-Ma'ruf Amin, lebih unggul.

Mereka lebih percaya penghitungan internal dan mengklaim kemenangan Prabowo-Sandiaga.

Baca juga: Pantau Hasil Penghitungan Suara, TKN Jokowi-Maruf Bentuk War Room

Kini, Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga pun saling adu data.

Bahkan, muncul tantangan untuk membuka dapur penghitungan suara masing-masing.

Adu data

Pada Rabu (17/4/2019) malam, Prabowo mengklaim memenangi Pilpres 2019. Ia mengklaim bahwa hasil penghitungan sementara yang dilakukan internal timsesnya, Prabowo-Sandiaga memperoleh 62 persen suara.

Juru Bicara TKN Jokowi-Maruf Amin, Arya Sinulingga, saat konferensi pers di Posko Cemara, Jakarta Pusat, Selasa (12/3/2019).KOMPAS.com/Devina Halim Juru Bicara TKN Jokowi-Maruf Amin, Arya Sinulingga, saat konferensi pers di Posko Cemara, Jakarta Pusat, Selasa (12/3/2019).
"Ini adalah hasil real count dalam posisi lebih dari 320.000 TPS," kata Prabowo saat jumpa pers di Kertanegara, Jakarta, Rabu (17/4/2019) malam.

Baca juga: Moeldoko Persilakan Pihak yang Curiga Ikut Pantau War Room TKN

Juru Bicara TKN Jokowi-Ma'ruf, Arya Sinulingga, meragukan data tersebut.

Dia mengatakan, ada lebih dari 800.000 TPS pada Pemilu 2019. Jika Prabowo mengklaim mendapat data dari 320.000 TPS, itu artinya 40 persen dari total TPS.

Menurut dia, tidak mungkin 40 persen data bisa masuk dalam waktu satu hari. Bahkan, pergerakan data masuk dalam situs Situng Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak berjalan secepat itu.

"Kalau dalam waktu satu hari bisa 40 persen data dimiliki, itu mencurigakan," kata dia.

Baca juga: Pamer War Room Penghitungan Suara, PDI-P Tantang Kubu Prabowo Lakukan Hal Serupa

TKN mengaku mendapatkan informasi mengenai jumlah sampel data yang dipakai BPN hingga akhirnya mengklaim menang.

Menurut Arya, BPN menggunakan sampel sedikit TPS kemudian langsung mengklaim kemenangan.

Contohnya, kata dia, BPN hanya menggunakan sampel 30 TPS di Lampung dan 468 TPS di DKI Jakarta. Padahal, jumlah TPS di dua provinsi itu mencapai puluhan ribu.

Buka dapur penghitungan

TKN juga merasa gerah dengan narasi kecurangan pemilu yang terus diembuskan BPN Prabowo-Sandiaga terus-menerus.

Akhirnya, TKN Jokowi-Ma'ruf membuka war room yang bisa diakses publik.

Wakil Direktur Saksi TKN Lukman Edy menjelaskan, di war room ini terdapat 250 personel yang akan bekerja selama 24 jam setiap hari dalam tiga shift.

PDI-P memamerkan war room atau ruang penghitungan suara pileg dan pilpres 2019 kepada awak media di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Senin (22/4/2019).KOMPAS.com/Ihsanuddin PDI-P memamerkan war room atau ruang penghitungan suara pileg dan pilpres 2019 kepada awak media di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Senin (22/4/2019).
Mereka melakukan rekapitulasi real count dari hasil verifikasi C1 dari TPS seluruh Indonesia. Hasil C1 diperoleh dari aplikasi yang dimiliki TKN, yakni JAMIN, sebuah aplikasi pelaporan saksi mulai dari TPS.

"Aplikasi ini memudahkan saksi untuk melaporkan hasil penghitungan suara serta foto C1 dari TPS," kata Lukman Edy.

Sementara itu, Arya mengatakan, siapa saja boleh datang ke war room yang terletak di Hotel Gran Mulia itu.

Pihak-pihak yang merasa ada kecurangan boleh ikut memeriksa data bersama relawan di war room TKN.

Baca juga: Beberkan Data di Lampung dan Jakarta, TKN Anggap BPN Klaim Menang Berdasar Secuil TPS

Arya menantang balik BPN Prabowo-Sandiaga untuk mau buka-bukaan dapur penghitungan suara mereka.

Menurut dia, klaim kemenangan Prabowo selama ini harus diikuti dengan penjabaran data yang lengkap.

"Kami kemarin sudah membuka real count room kami di salah satu hotel. Wartawan bebas melihat, bisa mengambil gambar, bisa lihat orangnya yang bekerja bagaimana, meng-input datanya pun diperlihatkan di sana," ujar Arya.

"Tetapi sampai hari ini apakah pihak sebelah berani membuka real count room mereka?" kata Arya.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/4/2019). KOMPAS.com/JESSI CARINA Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/4/2019).
Ketika ditanya soal transparansi penghitungan internal mereka, beberapa elite BPN tak secara lugas menjawab tantangan ini.

Anggota Dewan Pengarah BPN Prabowo-Sandiaga, Fadli Zon, mengatakan, pada saatnya nanti BPN akan membuka data itu. Ketika ditanya kapan, Fadli tidak memberi jawaban jelas.

Baca juga: BPN Pertanyakan Hasil Penelusuran TKN soal Real Count Prabowo-Sandiaga

"Nanti dong, kan masih penghitungan. Pada waktunya ada yang bertugas untuk itu," ujar Fadli.

Fadli mengatakan, pusat penghitungan data BPN ada di beberapa tempat. Namun, Fadli tidak menjelaskan lebih lanjut soal penghitungan internal ini.

Dia malah membahas hal lain, yaitu soal peretasan yang dialami oleh BPN sejak quick count.

Sementara itu, Direktur Materi Debat BPN Prabowo-Sandiaga, Sudirman Said, mengatakan dapur penghitungan tidak bisa diperlihatkan seluruhnya kepada publik.

"Di berbagai partai politik koalisi kami, mereka juga punya dan kebijakan masing-masing. Tapi saya kira kan ada bagian-bagian dapur kami. Kalau kita punya dapur kan tidak seluruhnya bisa dipertontonkan," ujar dia.

Baca juga: BPN: Proses Real Count Internal Tak Seluruhnya Bisa Dibuka ke Publik

Sudirman hanya menggambarkan cara kerja tim penghitungan real count ini.

Dia mengungkapkan, pihaknya memiliki tim yang bertugas untuk menghitung dan memantau rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilpres 2019.

Selain BPN, masing-masing partai politik juga memiliki tim yang memiliki tugas sama.

Meski tidak bisa membuka data secara keseluruhan, Sudirman mengatakan, data mereka bisa memperkuat argumen klaim kemenangan.

"Ini bukan war kan. Ini kompetisi. Tentu ada tim yang menghitung. Kami punya lapisan data yang berlapis-lapis yang insya Allah akan memperkuat argumen kami," kata Sudirman.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Nasional
Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Nasional
DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

Nasional
Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Nasional
Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Nasional
Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

Nasional
Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Nasional
Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Nasional
Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com