Polemik Setelah Quick Count, Adu Data TKN dan BPN hingga Tantangan Buka Dapur Penghitungan

Kompas.com - 23/04/2019, 08:00 WIB
Ilustrasi KOMPAS.comIlustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemilihan Presiden 2019 tidak serta-merta berakhir setelah hari pemungutan suara pada 17 April 2019.

Setelah sejumlah lembaga survei mengumumkan hasil hitung cepat atau quick count, muncul polemik.

Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tidak percaya hasil quick count sejumlah lembaga yang menempatkan rivalnya, Joko Widodo-Ma'ruf Amin, lebih unggul.

Mereka lebih percaya penghitungan internal dan mengklaim kemenangan Prabowo-Sandiaga.

Baca juga: Pantau Hasil Penghitungan Suara, TKN Jokowi-Maruf Bentuk War Room

Kini, Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga pun saling adu data.

Bahkan, muncul tantangan untuk membuka dapur penghitungan suara masing-masing.

Adu data

Pada Rabu (17/4/2019) malam, Prabowo mengklaim memenangi Pilpres 2019. Ia mengklaim bahwa hasil penghitungan sementara yang dilakukan internal timsesnya, Prabowo-Sandiaga memperoleh 62 persen suara.

Juru Bicara TKN Jokowi-Maruf Amin, Arya Sinulingga, saat konferensi pers di Posko Cemara, Jakarta Pusat, Selasa (12/3/2019).KOMPAS.com/Devina Halim Juru Bicara TKN Jokowi-Maruf Amin, Arya Sinulingga, saat konferensi pers di Posko Cemara, Jakarta Pusat, Selasa (12/3/2019).
"Ini adalah hasil real count dalam posisi lebih dari 320.000 TPS," kata Prabowo saat jumpa pers di Kertanegara, Jakarta, Rabu (17/4/2019) malam.

Baca juga: Moeldoko Persilakan Pihak yang Curiga Ikut Pantau War Room TKN

Juru Bicara TKN Jokowi-Ma'ruf, Arya Sinulingga, meragukan data tersebut.

Dia mengatakan, ada lebih dari 800.000 TPS pada Pemilu 2019. Jika Prabowo mengklaim mendapat data dari 320.000 TPS, itu artinya 40 persen dari total TPS.

Menurut dia, tidak mungkin 40 persen data bisa masuk dalam waktu satu hari. Bahkan, pergerakan data masuk dalam situs Situng Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak berjalan secepat itu.

"Kalau dalam waktu satu hari bisa 40 persen data dimiliki, itu mencurigakan," kata dia.

Baca juga: Pamer War Room Penghitungan Suara, PDI-P Tantang Kubu Prabowo Lakukan Hal Serupa

TKN mengaku mendapatkan informasi mengenai jumlah sampel data yang dipakai BPN hingga akhirnya mengklaim menang.

Menurut Arya, BPN menggunakan sampel sedikit TPS kemudian langsung mengklaim kemenangan.

Contohnya, kata dia, BPN hanya menggunakan sampel 30 TPS di Lampung dan 468 TPS di DKI Jakarta. Padahal, jumlah TPS di dua provinsi itu mencapai puluhan ribu.

Buka dapur penghitungan

TKN juga merasa gerah dengan narasi kecurangan pemilu yang terus diembuskan BPN Prabowo-Sandiaga terus-menerus.

Akhirnya, TKN Jokowi-Ma'ruf membuka war room yang bisa diakses publik.

Wakil Direktur Saksi TKN Lukman Edy menjelaskan, di war room ini terdapat 250 personel yang akan bekerja selama 24 jam setiap hari dalam tiga shift.

PDI-P memamerkan war room atau ruang penghitungan suara pileg dan pilpres 2019 kepada awak media di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Senin (22/4/2019).KOMPAS.com/Ihsanuddin PDI-P memamerkan war room atau ruang penghitungan suara pileg dan pilpres 2019 kepada awak media di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Senin (22/4/2019).
Mereka melakukan rekapitulasi real count dari hasil verifikasi C1 dari TPS seluruh Indonesia. Hasil C1 diperoleh dari aplikasi yang dimiliki TKN, yakni JAMIN, sebuah aplikasi pelaporan saksi mulai dari TPS.

"Aplikasi ini memudahkan saksi untuk melaporkan hasil penghitungan suara serta foto C1 dari TPS," kata Lukman Edy.

Sementara itu, Arya mengatakan, siapa saja boleh datang ke war room yang terletak di Hotel Gran Mulia itu.

Pihak-pihak yang merasa ada kecurangan boleh ikut memeriksa data bersama relawan di war room TKN.

Baca juga: Beberkan Data di Lampung dan Jakarta, TKN Anggap BPN Klaim Menang Berdasar Secuil TPS

Arya menantang balik BPN Prabowo-Sandiaga untuk mau buka-bukaan dapur penghitungan suara mereka.

Menurut dia, klaim kemenangan Prabowo selama ini harus diikuti dengan penjabaran data yang lengkap.

"Kami kemarin sudah membuka real count room kami di salah satu hotel. Wartawan bebas melihat, bisa mengambil gambar, bisa lihat orangnya yang bekerja bagaimana, meng-input datanya pun diperlihatkan di sana," ujar Arya.

"Tetapi sampai hari ini apakah pihak sebelah berani membuka real count room mereka?" kata Arya.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/4/2019). KOMPAS.com/JESSI CARINA Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/4/2019).
Ketika ditanya soal transparansi penghitungan internal mereka, beberapa elite BPN tak secara lugas menjawab tantangan ini.

Anggota Dewan Pengarah BPN Prabowo-Sandiaga, Fadli Zon, mengatakan, pada saatnya nanti BPN akan membuka data itu. Ketika ditanya kapan, Fadli tidak memberi jawaban jelas.

Baca juga: BPN Pertanyakan Hasil Penelusuran TKN soal Real Count Prabowo-Sandiaga

"Nanti dong, kan masih penghitungan. Pada waktunya ada yang bertugas untuk itu," ujar Fadli.

Fadli mengatakan, pusat penghitungan data BPN ada di beberapa tempat. Namun, Fadli tidak menjelaskan lebih lanjut soal penghitungan internal ini.

Dia malah membahas hal lain, yaitu soal peretasan yang dialami oleh BPN sejak quick count.

Sementara itu, Direktur Materi Debat BPN Prabowo-Sandiaga, Sudirman Said, mengatakan dapur penghitungan tidak bisa diperlihatkan seluruhnya kepada publik.

"Di berbagai partai politik koalisi kami, mereka juga punya dan kebijakan masing-masing. Tapi saya kira kan ada bagian-bagian dapur kami. Kalau kita punya dapur kan tidak seluruhnya bisa dipertontonkan," ujar dia.

Baca juga: BPN: Proses Real Count Internal Tak Seluruhnya Bisa Dibuka ke Publik

Sudirman hanya menggambarkan cara kerja tim penghitungan real count ini.

Dia mengungkapkan, pihaknya memiliki tim yang bertugas untuk menghitung dan memantau rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilpres 2019.

Selain BPN, masing-masing partai politik juga memiliki tim yang memiliki tugas sama.

Meski tidak bisa membuka data secara keseluruhan, Sudirman mengatakan, data mereka bisa memperkuat argumen klaim kemenangan.

"Ini bukan war kan. Ini kompetisi. Tentu ada tim yang menghitung. Kami punya lapisan data yang berlapis-lapis yang insya Allah akan memperkuat argumen kami," kata Sudirman.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku
Komentar


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Angka Kepercayaan Publik yang Menurun Jadi Pelecut Bagi KPK

Angka Kepercayaan Publik yang Menurun Jadi Pelecut Bagi KPK

Nasional
Mayoritas Peserta Rapimnas Golkar Dukung Airlangga Lanjutkan Kepemimpinan

Mayoritas Peserta Rapimnas Golkar Dukung Airlangga Lanjutkan Kepemimpinan

Nasional
Ketua Majelis Syuro: Saya Ingin PKS Tak Jadi Partai Menengah di Pemilu 2024

Ketua Majelis Syuro: Saya Ingin PKS Tak Jadi Partai Menengah di Pemilu 2024

Nasional
Saat Hakim Minta Eks Dirut PT INTI Tak Berkamuflase...

Saat Hakim Minta Eks Dirut PT INTI Tak Berkamuflase...

Nasional
Eks Dirut PT INTI Ungkap Alasan Ingin Dapat Pengadaan Semi BHS 6 Bandara di AP II

Eks Dirut PT INTI Ungkap Alasan Ingin Dapat Pengadaan Semi BHS 6 Bandara di AP II

Nasional
Gandeng Perusahaan China, Pemerintah Bangun PLTG 1,3 Miliar Dollar AS di Bali

Gandeng Perusahaan China, Pemerintah Bangun PLTG 1,3 Miliar Dollar AS di Bali

Nasional
Aburizal Ingin Pemilihan Ketum Golkar Melalui Musyawarah Mufakat

Aburizal Ingin Pemilihan Ketum Golkar Melalui Musyawarah Mufakat

Nasional
Eks Dirut PT INTI Mengaku Beri Uang Rp 2 Miliar ke Eks Dirkeu AP II untuk Lunasi Utang

Eks Dirut PT INTI Mengaku Beri Uang Rp 2 Miliar ke Eks Dirkeu AP II untuk Lunasi Utang

Nasional
Menko PMK: Sebelum Lulus Pembekalan Pranikah Enggak Boleh Nikah

Menko PMK: Sebelum Lulus Pembekalan Pranikah Enggak Boleh Nikah

Nasional
Menhub Minta GrabWheels Beroperasi Terbatas Seperti di Tempat Hiburan

Menhub Minta GrabWheels Beroperasi Terbatas Seperti di Tempat Hiburan

Nasional
Soal Sertifikasi Perkawinan, Komisi VIII DPR: Jangan Sampai Memberatkan Warga

Soal Sertifikasi Perkawinan, Komisi VIII DPR: Jangan Sampai Memberatkan Warga

Nasional
Erick Thohir: Ahok Harus Mundur dari PDI-P jika Jabat Pimpinan BUMN

Erick Thohir: Ahok Harus Mundur dari PDI-P jika Jabat Pimpinan BUMN

Nasional
Aburizal Bakrie: 2024 Golkar Harus Bisa Mencalonkan Presiden Sendiri

Aburizal Bakrie: 2024 Golkar Harus Bisa Mencalonkan Presiden Sendiri

Nasional
Kepastian Posisi Ahok di BUMN Bakal Terjawab Awal Desember

Kepastian Posisi Ahok di BUMN Bakal Terjawab Awal Desember

Nasional
10 Tahun 18 Kali Diserang Teroris, Polri: Deradikalisasi Perlu Kerja Sama Seluruh Stakeholder

10 Tahun 18 Kali Diserang Teroris, Polri: Deradikalisasi Perlu Kerja Sama Seluruh Stakeholder

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X