Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 16/04/2019, 15:13 WIB
Christoforus Ristianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Cendekiawan Muslim Komarudin Hidayat meminta peserta pemilu dan masyarakat untuk tidak merusak prestasi Indonesia pada pelaksaan Pemilu yang digelar Rabu, 17 April 2019.

"Kita sudah mengalami berbagai turbelensi nasional sejak tahun 1965 dan kita beberapa kali sudah mengadakan pemilu dengan lancar. Prestasi ini jangan kita rusak," ujar Komaruddin saat menghadiri dialog kebangsaan PBNU bertajuk "Memperteguh Semangat Kebangsaan dalam Bingkai NKRI" di Hotel Kartika Chandra, Jakarta Selatan, Selasa (16/4/2019).

Baca juga: Peserta Pemilu Diimbau Tak Gelar Pawai Kemenangan Pascapencoblosan 17 April

 

Menurutnya, prestasi keberhasilan pelaksanaan pemilu di Indonesia harganya sangat mahal jika ada oknum tertentu yang hendak menguasi bangsa karena kepentingan politik tertentu. Siapapun yang menang, lanjut Komaruddin, adalah putra terbaik bangsa.

"Kalau prestasi ini dirusak, akan mahal sekali secara moral, ekonomi, dan sosial. Jadi, tolonglah apa yang kita raih selama ini jangan dirusak dan siapapun yang menang adalah putra bangsa," paparnya.

Menang dan kalah dalam pemilu, seperti diungkapkan Komaruddin, adalah suatu hal yang biasa saja. Baginya, siapapun yang terpilih, sejatinya tidak menimbulkan permusuhan.

Baca juga: Jelang Pemilu, Polisi Tangani 35 Praktik Politik Uang, 3 di Antaranya Pidana Pemilu

 

Mantan Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (UIN) Jakarta ini mengimbau, siapapun yang kalah tidak perlu memusuhi yang menang, begitu pun sebaliknya.

"Oposisi boleh, tapi oposisi yang konstruktif dan rasional. Jangan kemudian menganggu pemerintahan karena kalau diganggu terus tidak akan bisa terbangun negara ini," jelas Komaruddin.

Ia mengingatkan, kemenangan dalam pemilu bukanlah milik kedua paslon, melainkan milik masyarakat.

Kompas TV Antusiasme Warga Negara Indonesia (WNI) dalam mengikuti pencoblosan pemilu 2019 di luar negeri sangat tinggi. Dari sejumlah negara yang menyelenggarakan pemungutan suara, terlihat antrean WNI yang ingin memberikan hak suara mereka dalam memilih calon pemimpin dan calon wakil mereka di parlemen untuk lima tahun mendatang. Namun hal ini tidak dibarengi oleh kesiapan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) di sejumlah TPS. Salah satunyaricuh pencoblosan di Sydney, Australia. Ratusan WNI yang masuk dalam daftar pemilih khusus tidak bisa menyalurkan hak suara. #PemiluLuarNegeri #Pemilu2019 #PemiluSerentak
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

Tunggu PDI-P untuk Gulirkan Hak Angket, PKB: Bagusnya Bareng-bareng

Tunggu PDI-P untuk Gulirkan Hak Angket, PKB: Bagusnya Bareng-bareng

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Hanan Supangkat Terkait Kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo

KPK Cegah Pengusaha Hanan Supangkat Terkait Kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo

Nasional
Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Nasional
Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Nasional
KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

Nasional
Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Nasional
SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

Nasional
Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Nasional
Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Nasional
Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Nasional
TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Nasional
Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Nasional
Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com