Komaruddin Hidayat Ingatkan Peserta Pemilu dan Masyarakat Tidak Rusak Prestasi Bangsa

Kompas.com - 16/04/2019, 15:13 WIB
Cendekiawan Muslim, Prof Dr Komaruddin Hidayat saat hadir dalam peluncuran buku berjudul Hypno Parenting karya Dewi Yogo Pratomo, di Plaza Senayan, Jakarta, Selasa (10/1/2012) malam. KOMPAS IMAGES/BANAR FIL ARDHI BANAR FIL ARDHICendekiawan Muslim, Prof Dr Komaruddin Hidayat saat hadir dalam peluncuran buku berjudul Hypno Parenting karya Dewi Yogo Pratomo, di Plaza Senayan, Jakarta, Selasa (10/1/2012) malam. KOMPAS IMAGES/BANAR FIL ARDHI

JAKARTA, KOMPAS.com - Cendekiawan Muslim Komarudin Hidayat meminta peserta pemilu dan masyarakat untuk tidak merusak prestasi Indonesia pada pelaksaan Pemilu yang digelar Rabu, 17 April 2019.

"Kita sudah mengalami berbagai turbelensi nasional sejak tahun 1965 dan kita beberapa kali sudah mengadakan pemilu dengan lancar. Prestasi ini jangan kita rusak," ujar Komaruddin saat menghadiri dialog kebangsaan PBNU bertajuk "Memperteguh Semangat Kebangsaan dalam Bingkai NKRI" di Hotel Kartika Chandra, Jakarta Selatan, Selasa (16/4/2019).

Baca juga: Peserta Pemilu Diimbau Tak Gelar Pawai Kemenangan Pascapencoblosan 17 April

 

Menurutnya, prestasi keberhasilan pelaksanaan pemilu di Indonesia harganya sangat mahal jika ada oknum tertentu yang hendak menguasi bangsa karena kepentingan politik tertentu. Siapapun yang menang, lanjut Komaruddin, adalah putra terbaik bangsa.

"Kalau prestasi ini dirusak, akan mahal sekali secara moral, ekonomi, dan sosial. Jadi, tolonglah apa yang kita raih selama ini jangan dirusak dan siapapun yang menang adalah putra bangsa," paparnya.

Menang dan kalah dalam pemilu, seperti diungkapkan Komaruddin, adalah suatu hal yang biasa saja. Baginya, siapapun yang terpilih, sejatinya tidak menimbulkan permusuhan.

Baca juga: Jelang Pemilu, Polisi Tangani 35 Praktik Politik Uang, 3 di Antaranya Pidana Pemilu

 

Mantan Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (UIN) Jakarta ini mengimbau, siapapun yang kalah tidak perlu memusuhi yang menang, begitu pun sebaliknya.

"Oposisi boleh, tapi oposisi yang konstruktif dan rasional. Jangan kemudian menganggu pemerintahan karena kalau diganggu terus tidak akan bisa terbangun negara ini," jelas Komaruddin.

Ia mengingatkan, kemenangan dalam pemilu bukanlah milik kedua paslon, melainkan milik masyarakat.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kementerian PAN-RB Siapkan Penerimaan 189.000 Pegawai Pemda di Seluruh Indonesia

Kementerian PAN-RB Siapkan Penerimaan 189.000 Pegawai Pemda di Seluruh Indonesia

Nasional
ICW Menentang Rencana KPK Terbitkan SP3

ICW Menentang Rencana KPK Terbitkan SP3

Nasional
Kasus Pengadaan Alkes Unair, Mantan Pejabat Kemenkes Didakwa Rugikan Negara Rp 14,1 Miliar

Kasus Pengadaan Alkes Unair, Mantan Pejabat Kemenkes Didakwa Rugikan Negara Rp 14,1 Miliar

Nasional
KPK: Terungkapnya Kasus Suap di Ditjen Pajak Berasal dari Laporan Masyarakat

KPK: Terungkapnya Kasus Suap di Ditjen Pajak Berasal dari Laporan Masyarakat

Nasional
KPK: Pencegahan Pejabat Ditjen Pajak ke Luar Negeri Terkait Dugaan Suap

KPK: Pencegahan Pejabat Ditjen Pajak ke Luar Negeri Terkait Dugaan Suap

Nasional
Jokowi: Angka Kematian Pasien Covid-19 di Indonesia Masih Lebih Tinggi Dibanding Rata-rata Dunia

Jokowi: Angka Kematian Pasien Covid-19 di Indonesia Masih Lebih Tinggi Dibanding Rata-rata Dunia

Nasional
Jokowi Minta Kasus Aktif Covid-19 Turun Tanpa Kurangi Testing Harian

Jokowi Minta Kasus Aktif Covid-19 Turun Tanpa Kurangi Testing Harian

Nasional
Januari hingga Juni, Jokowi Targetkan 40 Juta Orang Divaksinasi

Januari hingga Juni, Jokowi Targetkan 40 Juta Orang Divaksinasi

Nasional
ICJR: Kita Mengkhianati Akal Sehat jika UU ITE Tak Direvisi

ICJR: Kita Mengkhianati Akal Sehat jika UU ITE Tak Direvisi

Nasional
Jokowi Minta Masyarakat Tak Khawatir dengan Mutasi Virus Corona B.1.1.7

Jokowi Minta Masyarakat Tak Khawatir dengan Mutasi Virus Corona B.1.1.7

Nasional
Jokowi: 4,6 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca Tiba di Indonesia Maret Ini

Jokowi: 4,6 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca Tiba di Indonesia Maret Ini

Nasional
Satu Tahun Pandemi, Kejagung Lakukan Lebih dari 500.000 Sidang Online

Satu Tahun Pandemi, Kejagung Lakukan Lebih dari 500.000 Sidang Online

Nasional
Jemaah Haji 2021 Wajib Vaksin, Kemenag dan Kemenkes Diminta Koordinasi

Jemaah Haji 2021 Wajib Vaksin, Kemenag dan Kemenkes Diminta Koordinasi

Nasional
Istana Bantah Wapres Ma'ruf Amin Tak Dilibatkan dalam Susun Aturan Investasi Miras

Istana Bantah Wapres Ma'ruf Amin Tak Dilibatkan dalam Susun Aturan Investasi Miras

Nasional
Polri Akan Tindak Polisi di Sumut yang Tembakkan Pistol di Warung Tuak

Polri Akan Tindak Polisi di Sumut yang Tembakkan Pistol di Warung Tuak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X