Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 16/04/2019, 13:35 WIB
Christoforus Ristianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo mengungkapkan, praktik politik uang menjelang hari pemungutan suara yang kini ditangani kepolisian ada 35 kasus. Tiga dari 35 kasus itu sudah diidentifikasikan sebagai tindak pidana pemilu.

"Jadi seluruhnya politik uang sampai hari ini yang ditangani aparat kepolisian ada 35 kasus. Sudah ada 3 kasus yang naik ke proses sidik, artinya 32 kasus lainnya masih proses assessment oleh Panwaslu," ujar Dedi di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, Selasa (16/4/2019).

Baca juga: Bawaslu Tangkap Seorang Pria di Posko Pemenangan M Taufik, Diduga Terlibat Politik Uang

Dedi merincikan, 35 kasus tersebut terjadi di sejumlah wilayah, yaitu di Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Bekasi, Cianjur, Semarang, Karimunjawa, Boyolali, Bantul, Halmahera Utara.

Kemudian Singkawang, Nusa Tenggara Barat (NTB), Gorontalo Utara, Fakfak, Bitung Timur, Poso, Bulungan, Pasaman Barat, Bener Meriah, Baubau, Tidore, Palu, Balukumba, Kupang, Bone, dan Sumbawa.

Dedi menjelaskan, 32 kasus lainnya kini sedang diidentifikasi oleh Panwaslu. Jika ada kasus yang melanggar tindak pidana pemilu, maka akan segera dilimpahkan ke Sentra Gakkumdu.

Baca juga: Identifikasi TPS Rawan, Bawaslu Jatim Temukan 691 TPS Jadi Tempat Praktik Politik Uang

"Akan segera dilimpahkan ke Gakkumdu. Mereka punya waktu 14 hari untuk segera selesaikan proses tersebut," jelasnya.

Kepolisian, lanjutnya, hingga kini masih mengacu pada sejumlah wilayah rawan praktik politik uang yang telah ditetapkan sebelum masa tenang. Polri juga kemungkinan tidak akan mengubah pemetaan wilayah-wilayah tersebut menjelang Pemilu 2019.

"Tidak ada perubahan, hingga saat ini masih mengacu pada data terakhir yang kita buat, yakni ada tujuh zona indeks kerawanan pemilu," paparnya.

Kompas TV Bawaslu Kabupaten Ponorogo telah menangkap seorang warga yang diduga merupakan relawan salah satu calon legislatif. Untuk mengusut kasus ini, Bawaslu Kabupaten Ponorogo telah memeriksa pihak pelapor dan terlapor yang diduga terkait dengan politik uang. Dugaan politik uang di pemilu legislatif ini awalnya diketahui warga di wilayah Kecamatan Jenangan, Ponorogo. #PolitikUang #Ponorogo #Bawaslu
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Terkini Lainnya

KPK Panggil Wakil Ketua MPR Jadi Saksi Korupsi APD Covid-19

KPK Panggil Wakil Ketua MPR Jadi Saksi Korupsi APD Covid-19

Nasional
Bea Cukai Pangkalan Bun Gagalkan Penyelundupan 50 Bungkus Rokok Ilegal

Bea Cukai Pangkalan Bun Gagalkan Penyelundupan 50 Bungkus Rokok Ilegal

Nasional
90 Proyek Strategis Nasional Belum Selesai, Jokowi Tambah 14 Proyek Lagi

90 Proyek Strategis Nasional Belum Selesai, Jokowi Tambah 14 Proyek Lagi

Nasional
Pimpinan Baleg Usul Kegiatan DPR Terpusat di Jakarta, tapi Ditolak Pemerintah

Pimpinan Baleg Usul Kegiatan DPR Terpusat di Jakarta, tapi Ditolak Pemerintah

Nasional
KPK Periksa Eks Dirut Garuda Emirsyah Satar dan 9 Terpidana Korupsi Jadi Saksi Dugaan Pungli di Rutan

KPK Periksa Eks Dirut Garuda Emirsyah Satar dan 9 Terpidana Korupsi Jadi Saksi Dugaan Pungli di Rutan

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot dalam Sidang PBB, Airlangga: Itu Biasa ...

Netralitas Jokowi Disorot dalam Sidang PBB, Airlangga: Itu Biasa ...

Nasional
Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Nasional
Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Nasional
Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Nasional
RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com