Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri Minta Kesbangpol di Daerah Awasi Praktik Serangan Fajar

Kompas.com - 11/04/2019, 13:45 WIB
Jessi Carina,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di daerah-daerah untuk mengawasi potensi praktik serangan fajar jelang pencoblosan Pemilu 2019.

"Kami infokan ke Kesbangpol di daerah untuk ikut terlibat mengawasi tengah malam itu agar jangan sampai ada politik uang," ujar Tjahjo di Kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Kamis (11/4/2019).

Tjahjo mengatakan Bakesbangpol bisa bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk mengawasi lingkungan warga pada malam hari.

Baca juga: Cerita Caleg: Hoki Ace Hasan Melenggang ke Senayan dan Tantangan Politik Uang

Menurut dia, petugas bisa mengawasi jangan sampai ada pihak yang mendatangi rumah warga untuk memberi amplop serangan fajar.

Tjahjo mengatakan, masyarakat juga harus melawan politik uang. Masyarakat harus berani menolak jika ada tim dari peserta pemilu yang melakukan praktik politik uang.

Baca juga: Bawaslu Diminta Tidak Remehkan Praktik Politik Uang

"Masyarakat harus punya kepedulian untuk menolak kalau ada politik uang dan memberikan sanksi sosial kalau ada politik uang," ujar Tjahjo.

Pemilihan Legislatif dan Presiden 2019 akan dilaksanakan serentak pada 17 April 2019. Beberapa hari lagi, masa kampanye Pemilu 2019 juga akan segera berakhir. Setelah itu kegiatan kampanye tidak diperbolehkan selama masa tenang.

Kompas TV Trend kasus politik uang terus meningkat ditiap pelaksanaan pemilu. Terakhir PPATK merilis perubahan modus politik uang pada Pemilu kali ini, bukan dengan uang tunai melainkan dengan pembagian kartu asuransi. Tak hanya itu, modus penarikan uang dalam tiga tahun sebelum Pemilu juga diduga jadi modus untuk mengelabui PPATK dan Bawaslu. Bagaimana menjaga kualitas Pemilu dan melindungi hak pilih masyarakat dari segala bentuk intimidasi, termasuk ancaman politik uang?

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com