Kompas.com - 09/04/2019, 16:23 WIB
Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti dalam diskusi tentang hak pilih dan ketersediaan logistik untuk pemilu aman dan damai di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (9/4/2019). KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTO Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti dalam diskusi tentang hak pilih dan ketersediaan logistik untuk pemilu aman dan damai di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (9/4/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawslu) untuk tidak meremehkan praktik politik uang, khususnya pada Pemilihan Anggota Legislatif 2019.

Menurut dia, Bawaslu seharusnya melakukan terobosan baru untuk mengawasi secara ketat jelang pelaksanaan Pemilu 2019 yang tersisa delapan hari lagi.

"Persoalan politik uang jangan dianggap remeh-temeh oleh Bawaslu, khususnya di legislatif ya. Apalagi masyarakat kan lebih fokus ke pilpres, otomatis isu-isu atau masalah yang ada di pileg tidak mencuat ke publik dan politik uang merajalela," ujar Ray dalam sebuah diskusi, di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (9/4/2019).

Baca juga: Cerita Caleg: Hoki Ace Hasan Melenggang ke Senayan dan Tantangan Politik Uang

Ray mengemukakan, Bawaslu tidak memiliki terobosan dalam konteks pencegahan praktik politik uang.

Menurut dia, langkah lebih baik dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tidak melantik caleg yang terpilih namun belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Negara (LHKPN).

Terobosan yang dilakukan KPU dan KPK, lanjut dia, tidak tampak pada kebijakan Bawaslu.

"Sekarang saja sudah banyak kok caleg yang mengumpulkan e-KTP warga dan menjanjikan sejumlah uang. Mereka bermain terang-terangan, seperti sembako, kalau tidak diantisipasi nanti akan bermasalah," kata dia.

Baca juga: Bawaslu Wajo Periksa 21 Saksi Terkait Pernyataan Politik Uang Akbar Faisal di ILC

Oleh karena itu, Ray menyambut baik kebijakan KPU dan KPK yang enggan melantik caleg terpilih tetapi belum menyerahkan LHKPN.

Hal tersebut memiliki dasar hukum yang kuat dan mencegah pejabat koruptif.

Sejauh ini berdasarkan catatan kepolisian, ada 554 laporan terkait pelanggaran pemilu. Sebanyak 132 laporan di antaranya merupakan tindak pidana pemilu dan pelanggaran politik uang menjadi yang terbanyak, yaitu sejumlah 31 perkara.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jalan Panjang Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura: Mulai Dibahas 1998, Diteken di Era Jokowi

Jalan Panjang Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura: Mulai Dibahas 1998, Diteken di Era Jokowi

Nasional
Siapa yang Diuntungkan dari Penandatanganan Kesepakatan FIR Jakarta – Singapura?

Siapa yang Diuntungkan dari Penandatanganan Kesepakatan FIR Jakarta – Singapura?

Nasional
Manuver Cak Imin di Jawa Timur Gagal Pikat PBNU

Manuver Cak Imin di Jawa Timur Gagal Pikat PBNU

Nasional
Melihat Lonjakan Kasus Covid-19, Kasus Positif Tembus 7.010 Kemarin

Melihat Lonjakan Kasus Covid-19, Kasus Positif Tembus 7.010 Kemarin

Nasional
Gus Yahya Tegaskan NU Dilarang Berpolitik Praktis, Pengurus yang Dukung Bakal Capres Ditegur

Gus Yahya Tegaskan NU Dilarang Berpolitik Praktis, Pengurus yang Dukung Bakal Capres Ditegur

Nasional
Mantan Bupati Kepulauan Talaud, Sri Wahyumi, Kembali Masuk Penjara

Mantan Bupati Kepulauan Talaud, Sri Wahyumi, Kembali Masuk Penjara

Nasional
Menyoal Pengambilalihan Ruang Udara Strategis RI dari Singapura yang Belum Berakhir

Menyoal Pengambilalihan Ruang Udara Strategis RI dari Singapura yang Belum Berakhir

Nasional
Ekstra Puding Jadi Bayaran Bupati Langkat untuk Penghuni Kerangkeng yang Dipekerjakan

Ekstra Puding Jadi Bayaran Bupati Langkat untuk Penghuni Kerangkeng yang Dipekerjakan

Nasional
Anak Eks Pejabat Ditjen Pajak Diduga Turut Cuci Uang: Beli Jam Tangan Senilai Hampir Rp 900 Juta

Anak Eks Pejabat Ditjen Pajak Diduga Turut Cuci Uang: Beli Jam Tangan Senilai Hampir Rp 900 Juta

Nasional
KSP: Pengambilalihan Pengelolaan Wilayah Udara di Kepri Tegaskan Integritas Teritorial NKRI

KSP: Pengambilalihan Pengelolaan Wilayah Udara di Kepri Tegaskan Integritas Teritorial NKRI

Nasional
Indonesia Ambilalih FIR di Kepri, KSP: Selanjutnya Pastikan Kesiapan Infrastruktur

Indonesia Ambilalih FIR di Kepri, KSP: Selanjutnya Pastikan Kesiapan Infrastruktur

Nasional
Kronologi Perubahan Nama Satuan Elite TNI AU Korps Paskhas Jadi Kopasgat

Kronologi Perubahan Nama Satuan Elite TNI AU Korps Paskhas Jadi Kopasgat

Nasional
Johan Budi 'Ceramahi' Pimpinan KPK: Tak Ada Gunanya Ajari Orang, kalau Anda Tak Berintegritas

Johan Budi "Ceramahi" Pimpinan KPK: Tak Ada Gunanya Ajari Orang, kalau Anda Tak Berintegritas

Nasional
Ketum PBNU Tegur PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

Ketum PBNU Tegur PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

Nasional
Ketua DPR Harap Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Kuatkan Komitmen Penegakan Hukum

Ketua DPR Harap Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Kuatkan Komitmen Penegakan Hukum

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.