Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Pemilu 2019 Tak Lepas dari Politik Identitas dan Hoaks

Kompas.com - 09/04/2019, 21:31 WIB
Kristian Erdianto,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Intelijen dan Keamanan Stanislaus Riyanta menilai bahwa penyelenggaraan Pilpres 2019 tak lepas dari ancaman yang berpotensi menimbulkan konflik di tengah masyarakat.

Ia berpandangan, keterbelahan atau polarisasi masyarakat ke dalam dua kubu pasangan capres-cawapres sangat berbahaya. Situasi ini diperparah dengan adanya politik identitas.

"Polarisasi terjadi ini berbahaya. Diperparah dengan politik identitas. Potensi konflik jadi sangat besar," ujar Stanislaus dalam diskusi yang digelar Indonesian Public Institute (IPI) di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (9/4/2019).

Menurut Stanislaus, maraknya politik identitas seharusnya menjadi perhatian berbagai pihak.

Pasalnya, Indonesia memiliki catatan konflik yang terjadi akibat berlatarbelakang perbedaan identitas, seperti misalnya kasus kerusuhan di Ambon.

Baca juga: SBY Sempat Ingatkan Prabowo agar Kampanye Akbar Tak Tunjukkan Politik Identitas

"Kita punya banyak catatan konflik yang berasal dari identitas," kata Stanislaus.

Ancaman lain yang muncul, lanjut Stanislaus, adalah penyebaran hoaks atau kabar bohong.

Penyebaran hoaks ini terjadi di kedua kubu pendukung pasangan calon.

"Ancaman lain hoaks yang menyebar di kedua kubu dengan menggunakan konten identitas," ucapnya.

Hal lain yang patut menjadi perhatian adalah narasi yang kerap dilontarkan oleh salah satu kubu pasangan capres-cawapres.

Narasi yang dimaksud terkait keyakinan kubu pasangan calon dapat memenangkan Pilpres 2019 dan dugaan adanya kecurangan.

Stanislaus mengatakan, narasi seperti itu termasuk dalam propaganda yang bertujuan untuk mendelegitimasi pihak lawan oleh kubu yang tidak siap menerima kekalahan.

Oleh sebab itu, ia berharap kedua kubu pasangan calon tidak melontarkan narasi-narasi yang justu dapat menimbulkan konflik di masyarakat dan memperparah polarisasi.

"Narasi seperti 'kita pasti menang kalau tidak menang berarti kita dicurangi', ini adalah narasi-narasi berbahaya.bSebenarnya narasi itu dapat memancing kegaduhan pada waktu nanti pemungutan atau penghitungan suara," ucap Stanislaus.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PAN Tak Gentar jika PDI-P Usung Ahok di Pilgub Sumut

PAN Tak Gentar jika PDI-P Usung Ahok di Pilgub Sumut

Nasional
PN Jaksel Kabulkan Pencabutan Gugatan Praperadilan Sekjen DPR

PN Jaksel Kabulkan Pencabutan Gugatan Praperadilan Sekjen DPR

Nasional
Jadi Saksi TPPU SYL, Bos Maktour: Saya Pelayan Allah, Wajib Layani Siapapun yang Datang

Jadi Saksi TPPU SYL, Bos Maktour: Saya Pelayan Allah, Wajib Layani Siapapun yang Datang

Nasional
Jokowi Panggil Nadiem Makarim ke Istana, Bahas UKT Mahal

Jokowi Panggil Nadiem Makarim ke Istana, Bahas UKT Mahal

Nasional
INA Digital Mulai Operasi September 2024, Prioritaskan 9 Layanan

INA Digital Mulai Operasi September 2024, Prioritaskan 9 Layanan

Nasional
Jampidsus Dilaporkan ke KPK atas Dugaan Korupsi Lelang Barang Rampasan Negara

Jampidsus Dilaporkan ke KPK atas Dugaan Korupsi Lelang Barang Rampasan Negara

Nasional
Sindir Kementerian yang Punya 5.000 Aplikasi, Jokowi: Ruwet, Perlu Kita Setop

Sindir Kementerian yang Punya 5.000 Aplikasi, Jokowi: Ruwet, Perlu Kita Setop

Nasional
Entaskan Defisit Protein Hewani Daerah Pelosok, Dompet Dhuafa Kenalkan Program Tebar Hewan Kurban di Kurbanaval Goes To Hypermart

Entaskan Defisit Protein Hewani Daerah Pelosok, Dompet Dhuafa Kenalkan Program Tebar Hewan Kurban di Kurbanaval Goes To Hypermart

Nasional
Tanggapi Keluhan Ikang Fawzi soal Layanan, Dirut BPJS: Jangan Digeneralisir, Saat Itu Lagi Perbaikan

Tanggapi Keluhan Ikang Fawzi soal Layanan, Dirut BPJS: Jangan Digeneralisir, Saat Itu Lagi Perbaikan

Nasional
Kabulkan Eksepsi Gazalba Saleh, Hakim: Jaksa KPK Bisa Ajukan Lagi

Kabulkan Eksepsi Gazalba Saleh, Hakim: Jaksa KPK Bisa Ajukan Lagi

Nasional
Ada 27.000 Aplikasi Milik Pemerintah, Jokowi: Tidak Terintegrasi dan Tumpang Tindih

Ada 27.000 Aplikasi Milik Pemerintah, Jokowi: Tidak Terintegrasi dan Tumpang Tindih

Nasional
Kabulkan Eksepsi Gazalba Saleh, Hakim: KPK Tak Dapat Delegasi dari Jaksa Agung

Kabulkan Eksepsi Gazalba Saleh, Hakim: KPK Tak Dapat Delegasi dari Jaksa Agung

Nasional
Jajak Pendapat Litbang 'Kompas', Hanya 18 Persen Responden yang Tahu UU MK Sedang Direvisi

Jajak Pendapat Litbang "Kompas", Hanya 18 Persen Responden yang Tahu UU MK Sedang Direvisi

Nasional
Caleg PKS Aceh Tamiang Berstatus Buron Kasus Narkoba, Sempat Kabur 3 Minggu

Caleg PKS Aceh Tamiang Berstatus Buron Kasus Narkoba, Sempat Kabur 3 Minggu

Nasional
Jaksa Agung dan Kapolri Duduk Semobil di Tengah Isu Jampidsus Dikuntit Densus

Jaksa Agung dan Kapolri Duduk Semobil di Tengah Isu Jampidsus Dikuntit Densus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com