Kompas.com - 09/04/2019, 21:31 WIB
Ilustrasi pemilu. ShutterstockIlustrasi pemilu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Intelijen dan Keamanan Stanislaus Riyanta menilai bahwa penyelenggaraan Pilpres 2019 tak lepas dari ancaman yang berpotensi menimbulkan konflik di tengah masyarakat.

Ia berpandangan, keterbelahan atau polarisasi masyarakat ke dalam dua kubu pasangan capres-cawapres sangat berbahaya. Situasi ini diperparah dengan adanya politik identitas.

"Polarisasi terjadi ini berbahaya. Diperparah dengan politik identitas. Potensi konflik jadi sangat besar," ujar Stanislaus dalam diskusi yang digelar Indonesian Public Institute (IPI) di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (9/4/2019).

Menurut Stanislaus, maraknya politik identitas seharusnya menjadi perhatian berbagai pihak.

Pasalnya, Indonesia memiliki catatan konflik yang terjadi akibat berlatarbelakang perbedaan identitas, seperti misalnya kasus kerusuhan di Ambon.

Baca juga: SBY Sempat Ingatkan Prabowo agar Kampanye Akbar Tak Tunjukkan Politik Identitas

"Kita punya banyak catatan konflik yang berasal dari identitas," kata Stanislaus.

Ancaman lain yang muncul, lanjut Stanislaus, adalah penyebaran hoaks atau kabar bohong.

Penyebaran hoaks ini terjadi di kedua kubu pendukung pasangan calon.

"Ancaman lain hoaks yang menyebar di kedua kubu dengan menggunakan konten identitas," ucapnya.

Hal lain yang patut menjadi perhatian adalah narasi yang kerap dilontarkan oleh salah satu kubu pasangan capres-cawapres.

Narasi yang dimaksud terkait keyakinan kubu pasangan calon dapat memenangkan Pilpres 2019 dan dugaan adanya kecurangan.

Stanislaus mengatakan, narasi seperti itu termasuk dalam propaganda yang bertujuan untuk mendelegitimasi pihak lawan oleh kubu yang tidak siap menerima kekalahan.

Oleh sebab itu, ia berharap kedua kubu pasangan calon tidak melontarkan narasi-narasi yang justu dapat menimbulkan konflik di masyarakat dan memperparah polarisasi.

"Narasi seperti 'kita pasti menang kalau tidak menang berarti kita dicurangi', ini adalah narasi-narasi berbahaya.bSebenarnya narasi itu dapat memancing kegaduhan pada waktu nanti pemungutan atau penghitungan suara," ucap Stanislaus.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Mobilitas Warga di Tempat Wisata Tinggi Sekali Selama Lebaran

Jokowi: Mobilitas Warga di Tempat Wisata Tinggi Sekali Selama Lebaran

Nasional
Okupansi Hotel di 4 Provinsi Naik 43 hingga 80 Persen, Jokowi Singgung 'Gas dan Rem'

Okupansi Hotel di 4 Provinsi Naik 43 hingga 80 Persen, Jokowi Singgung "Gas dan Rem"

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Tahap 3 Akan Dimulai di 4 Kota Besar, Jakarta Jadi Pilot Project

Vaksinasi Covid-19 Tahap 3 Akan Dimulai di 4 Kota Besar, Jakarta Jadi Pilot Project

Nasional
Jokowi Minta Pemda Tekan Keterisian RS Rujukan Covid-19 hingga di Bawah 50 Persen

Jokowi Minta Pemda Tekan Keterisian RS Rujukan Covid-19 hingga di Bawah 50 Persen

Nasional
Covid-19 Melonjak di Negara Tetangga, Jokowi: Hati-hati Pandemi Gelombang Kedua

Covid-19 Melonjak di Negara Tetangga, Jokowi: Hati-hati Pandemi Gelombang Kedua

Nasional
Polri Masih Perbaiki Berkas Perkara Unlawful Killing Laskar FPI

Polri Masih Perbaiki Berkas Perkara Unlawful Killing Laskar FPI

Nasional
Tingkatkan Akurasi Data Penyaluran Bansos, Kemensos Manfaatkan Sistem Digital

Tingkatkan Akurasi Data Penyaluran Bansos, Kemensos Manfaatkan Sistem Digital

Nasional
Jokowi: Hati-hati, Kasus Aktif Covid-19 Meningkat di 15 Provinsi

Jokowi: Hati-hati, Kasus Aktif Covid-19 Meningkat di 15 Provinsi

Nasional
Kuasa Hukum RJ Lino Minta Majelis Hakim Nyatakan Penyidikan yang Dilakukan KPK Tidak Sah

Kuasa Hukum RJ Lino Minta Majelis Hakim Nyatakan Penyidikan yang Dilakukan KPK Tidak Sah

Nasional
Jokowi: Jumlah Warga yang Nekat Mudik Ternyata Masih Banyak, 1,5 Juta

Jokowi: Jumlah Warga yang Nekat Mudik Ternyata Masih Banyak, 1,5 Juta

Nasional
Jokowi Akui Tracing dan Treatment dalam Penanganan Covid-19 Lemah

Jokowi Akui Tracing dan Treatment dalam Penanganan Covid-19 Lemah

Nasional
Jokowi: Semakin Banyak Testing Covid-19 Semakin Baik

Jokowi: Semakin Banyak Testing Covid-19 Semakin Baik

Nasional
Vaksin Covid-19 Novavax dan Pfizer Tiba Juni-Juli untuk Program Vaksinasi Pemerintah

Vaksin Covid-19 Novavax dan Pfizer Tiba Juni-Juli untuk Program Vaksinasi Pemerintah

Nasional
3 Laporan Terkait Azis Syamsuddin Sudah Lengkap, MKD DPR RI Akan Panggil Pelapor

3 Laporan Terkait Azis Syamsuddin Sudah Lengkap, MKD DPR RI Akan Panggil Pelapor

Nasional
Jokowi ke Kepala Daerah Se-Indonesia: Hati-hati Pasca-Lebaran

Jokowi ke Kepala Daerah Se-Indonesia: Hati-hati Pasca-Lebaran

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X