Pengamat: Pemilu 2019 Tak Lepas dari Politik Identitas dan Hoaks

Kompas.com - 09/04/2019, 21:31 WIB
Ilustrasi pemilu. ShutterstockIlustrasi pemilu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Intelijen dan Keamanan Stanislaus Riyanta menilai bahwa penyelenggaraan Pilpres 2019 tak lepas dari ancaman yang berpotensi menimbulkan konflik di tengah masyarakat.

Ia berpandangan, keterbelahan atau polarisasi masyarakat ke dalam dua kubu pasangan capres-cawapres sangat berbahaya. Situasi ini diperparah dengan adanya politik identitas.

"Polarisasi terjadi ini berbahaya. Diperparah dengan politik identitas. Potensi konflik jadi sangat besar," ujar Stanislaus dalam diskusi yang digelar Indonesian Public Institute (IPI) di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (9/4/2019).

Menurut Stanislaus, maraknya politik identitas seharusnya menjadi perhatian berbagai pihak.

Pasalnya, Indonesia memiliki catatan konflik yang terjadi akibat berlatarbelakang perbedaan identitas, seperti misalnya kasus kerusuhan di Ambon.

Baca juga: SBY Sempat Ingatkan Prabowo agar Kampanye Akbar Tak Tunjukkan Politik Identitas

"Kita punya banyak catatan konflik yang berasal dari identitas," kata Stanislaus.

Ancaman lain yang muncul, lanjut Stanislaus, adalah penyebaran hoaks atau kabar bohong.

Penyebaran hoaks ini terjadi di kedua kubu pendukung pasangan calon.

"Ancaman lain hoaks yang menyebar di kedua kubu dengan menggunakan konten identitas," ucapnya.

Hal lain yang patut menjadi perhatian adalah narasi yang kerap dilontarkan oleh salah satu kubu pasangan capres-cawapres.

Narasi yang dimaksud terkait keyakinan kubu pasangan calon dapat memenangkan Pilpres 2019 dan dugaan adanya kecurangan.

Stanislaus mengatakan, narasi seperti itu termasuk dalam propaganda yang bertujuan untuk mendelegitimasi pihak lawan oleh kubu yang tidak siap menerima kekalahan.

Oleh sebab itu, ia berharap kedua kubu pasangan calon tidak melontarkan narasi-narasi yang justu dapat menimbulkan konflik di masyarakat dan memperparah polarisasi.

"Narasi seperti 'kita pasti menang kalau tidak menang berarti kita dicurangi', ini adalah narasi-narasi berbahaya.bSebenarnya narasi itu dapat memancing kegaduhan pada waktu nanti pemungutan atau penghitungan suara," ucap Stanislaus.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Untuk Vaksinasi Gotong-royong, Bio Farma Jajaki Sinopharm dan Moderna

Untuk Vaksinasi Gotong-royong, Bio Farma Jajaki Sinopharm dan Moderna

Nasional
Kementerian BUMN Sebut Vaksinasi Gotong Royong Tidak Bentrok dengan Vaksinasi oleh Pemerintah

Kementerian BUMN Sebut Vaksinasi Gotong Royong Tidak Bentrok dengan Vaksinasi oleh Pemerintah

Nasional
Pengamat: Nasdem Gelar Konvensi untuk Cari Capres Alternatif, Bisa Anies atau Ridwan Kamil

Pengamat: Nasdem Gelar Konvensi untuk Cari Capres Alternatif, Bisa Anies atau Ridwan Kamil

Nasional
Wapres Akui Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama Lamban

Wapres Akui Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama Lamban

Nasional
Resmi Dilantik, Bupati IDP Bertekat Wujudkan Visi Luwu Utara

Resmi Dilantik, Bupati IDP Bertekat Wujudkan Visi Luwu Utara

Nasional
Beri Dukungan ke Anggota Keluarga yang Terpapar Covid-19, Satgas Sarankan 4 Hal Ini

Beri Dukungan ke Anggota Keluarga yang Terpapar Covid-19, Satgas Sarankan 4 Hal Ini

Nasional
Tahanan KPK Bukan Prioritas, Pimpinan DPR Minta Kemenkes Mengevaluasi

Tahanan KPK Bukan Prioritas, Pimpinan DPR Minta Kemenkes Mengevaluasi

Nasional
Biaya Vaksinasi Gotong Royong untuk Buruh dan Karyawan Swasta Ditanggung Perusahaan

Biaya Vaksinasi Gotong Royong untuk Buruh dan Karyawan Swasta Ditanggung Perusahaan

Nasional
Vaksinasi Gotong Royong Tak Pakai Sinovac, AstraZeneca, Novavax, dan Pfizer

Vaksinasi Gotong Royong Tak Pakai Sinovac, AstraZeneca, Novavax, dan Pfizer

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong untuk Percepat Kekebalan Komunitas

Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong untuk Percepat Kekebalan Komunitas

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong Gratis untuk Karyawan dan Keluarga

Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong Gratis untuk Karyawan dan Keluarga

Nasional
UPDATE 26 Februari: Sebaran 8.232 Kasus Baru Covid-19 di 34 Provinsi, Jabar Tertinggi

UPDATE 26 Februari: Sebaran 8.232 Kasus Baru Covid-19 di 34 Provinsi, Jabar Tertinggi

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital Pintu Masuk UMKM ke 'Marketplace'

Jokowi Sebut Transformasi Digital Pintu Masuk UMKM ke "Marketplace"

Nasional
UPDATE: 1.583.581 Nakes Sudah Divaksinasi, 865.870 di Antaranya Telah Disuntik Dosis Kedua

UPDATE: 1.583.581 Nakes Sudah Divaksinasi, 865.870 di Antaranya Telah Disuntik Dosis Kedua

Nasional
Sekjen DPR Sebut Vaksinasi di DPR Berlakukan Protokol Ketat, Bukan Tertutup

Sekjen DPR Sebut Vaksinasi di DPR Berlakukan Protokol Ketat, Bukan Tertutup

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X