SBY Sempat Ingatkan Prabowo agar Kampanye Akbar Tak Tunjukkan Politik Identitas

Kompas.com - 07/04/2019, 15:44 WIB
Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bersama Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di JCC Senayan, Jakarta, Selasa (15/1/2019). Abror Rizky/Fotografer SBYPasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bersama Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di JCC Senayan, Jakarta, Selasa (15/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY) sempat mengingatkan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto untuk mengedepankan kebhinnekaan dan inklusivitas dalam kampanye akbar di Gelora Bung Karno, Minggu (7/4/2019) tadi.

Pesan itu terungkap dalam surat yang disampaikan SBY kepada tiga petinggi Demokrat, yaitu Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsudin, Waketum Partai Demokrat Syarief Hassan dan Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan.

Surat itu ditulis SBY dari Singapura tertanggal 6 April 2019.

"Saya menerima berita dari tanah air tentang set up, run down dan tampilan fisik kampanye akbar atau rapat umum pasangan capres-cawapres 02, Bapak Prabowo Subianto-Bapak Sandiaga Uno, di Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta. Karena menurut saya apa yang akan dilakukan dalam kampanye akbar di GBK tersebut tidak lazim dan tidak mencerminkan kampanye nasional yang inklusif," kata SBY dalam suratnya.

Baca juga: Charta Politika: Coattail Effect Prabowo-Sandi Minim untuk Demokrat, Figur SBY Masih Kuat

Dalam suratnya, SBY mengatakan, melalui sejumlah unsur pimpinan Partai Demokrat ia meminta konfirmasi apakah berita yang ia dengar itu benar atau tidak. Malam harinya, SBY mendapat kepastian bahwa informasi yang didapat dari lingkaran Prabowo, bahwa berita yang ia dengar itu mengandung kebenaran.

"Sehubungan dengan itu, saya minta kepada Bapak bertiga agar dapat memberikan saran kepada Bapak Prabowo Subianto, Capres yang diusung Partai Demokrat, untuk memastikan hal-hal sebagai berikut:"

"Penyelenggaraan kampanye nasional (dimana Partai Demokrat menjadi bagian didalamnya) tetap dan senantiasa mencerminkan 'inclusiveness', dengan sasanti 'Indonesia Untuk Semua' Juga mencerminkan kebhinekaan atau kemajemukan. Juga mencerminkan persatuan. 'Unity in diversity'. Cegah demonstrasi apalagi 'show of force' identitas, baik yang berbasiskan agama, etnis serta kedaerahan, maupun yang bernuasa ideologi, paham dan polarisasi politik yang ekstrim," tulis SBY.

Baca juga: Lewat Surat, SBY Sebut Pilpres 2019 Lebih Keras daripada Pemilu Sebelumnya

SBY menekankan proses kampanye harus memosisikan kandidat sebagai pemimpin untuk semua pihak. SBY mengingatkan, bahwa pemimpin yang mengedepankan permainan identitas akan menjadi pemimpin rapuh.

"Saya sangat yakin, paling tidak berharap, tidak ada pemikiran seperti itu (sekecil apapun) pada diri Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Saya pribadi, yang mantan Capres dan mantan Presiden, terus terang tidak suka jika rakyat Indonesia harus dibelah sebagai 'pro Pancasila' dan 'pro Kilafah'," tulis SBY.

SBY tak ingin masyarakat menjadi terbelah dan saling bermusuhan. Menurutnya, banyak contoh negara menjadi hancur karena akibat konflik di masyarakatnya. Oleh karena itu, SBY berpesan kepada Prabowo dan Jokowi untuk mengedepankan kampanye visi, misi, program kerja.

"Dari pada rakyat dibakar sikap dan emosinya untuk saling membenci dan memusuhi saudara-saudaranya yang berbeda dalam pilihan politik, apalagi secara ekstrim, lebih baik diberi tahu , apa yang akan dilakukan Pak Jokowi atau Pak Prabowo jika mendapat amanah untuk memimpin Indonesia 5 tahun mendatang (2019-2024). Apa solusinya, apa kebijakannya," tulis SBY.

Halaman:
Baca tentang
Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Limpahkan Berkas Perkara Dzulmi Eldin ke Pengadilan Tipikor Medan

KPK Limpahkan Berkas Perkara Dzulmi Eldin ke Pengadilan Tipikor Medan

Nasional
Moeldoko Sebut KRI Suharso Paling Siap Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess

Moeldoko Sebut KRI Suharso Paling Siap Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess

Nasional
Wapres Ma'ruf Minta Bawaslu Jaga Kredibilitas dan Kepercayaan Publik

Wapres Ma'ruf Minta Bawaslu Jaga Kredibilitas dan Kepercayaan Publik

Nasional
Mendagri Sayangkan Banyak Pemda Belum Paham Pentingnya Minat Baca Masyarakat

Mendagri Sayangkan Banyak Pemda Belum Paham Pentingnya Minat Baca Masyarakat

Nasional
Ditanya Mengapa Jokowi Bicara Reshuffle ke Pegiat Medsos, Ini Jawaban Moeldoko

Ditanya Mengapa Jokowi Bicara Reshuffle ke Pegiat Medsos, Ini Jawaban Moeldoko

Nasional
Pulau Sebaru Kecil Akan jadi Ring 1 Selama Observasi WNI dari Kapal World Dream

Pulau Sebaru Kecil Akan jadi Ring 1 Selama Observasi WNI dari Kapal World Dream

Nasional
Lurah: 4.100 KK Terdampak Banjir di Cipinang Melayu

Lurah: 4.100 KK Terdampak Banjir di Cipinang Melayu

Nasional
Kasus Nurhadi Cs, KPK Geledah Kantor Firma Hukum di Surabaya

Kasus Nurhadi Cs, KPK Geledah Kantor Firma Hukum di Surabaya

Nasional
Yasonna Sebut Ada 1.276 WNI Eks ISIS di Suriah, Hanya 297 Pegang Paspor

Yasonna Sebut Ada 1.276 WNI Eks ISIS di Suriah, Hanya 297 Pegang Paspor

Nasional
Ketua dan Komisioner KPU Tak Penuhi Panggilan KPK karena Banjir

Ketua dan Komisioner KPU Tak Penuhi Panggilan KPK karena Banjir

Nasional
3 Perahu Tak Cukup untuk Evakuasi Warga, Ketua RW 03 Cipinang Melayu: Butuhnya 6

3 Perahu Tak Cukup untuk Evakuasi Warga, Ketua RW 03 Cipinang Melayu: Butuhnya 6

Nasional
Seleksi Calon Dirut TVRI Dihentikan Sementara

Seleksi Calon Dirut TVRI Dihentikan Sementara

Nasional
Istana Sempat Kebanjiran, Menteri PUPR: Di Mana Banjirnya? Enggak Ada

Istana Sempat Kebanjiran, Menteri PUPR: Di Mana Banjirnya? Enggak Ada

Nasional
Benny Tjokro Klaim Keterlibatan Sahamnya di Jiwasraya Hanya Sekitar 2 Persen

Benny Tjokro Klaim Keterlibatan Sahamnya di Jiwasraya Hanya Sekitar 2 Persen

Nasional
BMKG Sudah Ingatkan soal Cuaca Ekstrem ke Pemerintah Daerah

BMKG Sudah Ingatkan soal Cuaca Ekstrem ke Pemerintah Daerah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X