Pantau Tahapan Pemilu di 5 Provinsi, Komnas HAM Desak Penuntasan Perekaman E-KTP

Kompas.com - 04/04/2019, 15:41 WIB
Tim Pemantau Pileg dan Pilpres 2019 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyampaikan hasil pemantauan di 5 provinsi, yaitu di Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Selatan. DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comTim Pemantau Pileg dan Pilpres 2019 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyampaikan hasil pemantauan di 5 provinsi, yaitu di Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Selatan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Pemantau Pileg dan Pilpres 2019 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM) telah melakukan pemantauan di lima provinsi, yaitu di Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Selatan.

Pemantauan itu dilakukan pada 18 hingga 29 Maret 2019 silam. Ketua tim pemantau, Hairansyah mengatakan pemantauan ini guna melihat kesiapan penyelenggaraan Pemilu 2019 dalam perspektif HAM.

"Tim pemantau menemukan fakta lapangan terkait proses kepemiluan berdimensi pelanggaran HAM. Temuan Komnas HAM, di Kalimantan Tengah, baru 79 persen penduduk berusia 17 tahun atau sudah menikah yang memiliki e-KTP atau sudah melakukan perekaman," kata Hairansyah di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis (4/4/2019).

Hairansyah menyebutkan sejumlah temuan lainnya. Misalnya, di Jawa Timur, ada sekitar 4 juta orang yang belum memiliki e-KTP atau belum melakukan perekaman e-KTP.


Baca juga: Viral Video yang Tuding Jokowi Disiapkan Menang 57 Persen, Ini Kata KPU

"Sedangkan di Provinsi Banten ada sekitar 637 pemilih yang belum melakukan perekaman e-KTP," kata dia.

Sementara itu, Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Amiruddin mengingatkan, agar pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk memastikan hak pilih warga negara yang belum memiliki atau merekam data e-KTP.

Menurut Amiruddin, pihak terkait seperti Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus proaktif membantu warga yang sudah punya hak pilih dalam menyelesaikan persoalan administratif.

"Di Indonesia itu syarat memilih itu, misalnya adalah dewasa, 17 tahun. Nah syaratnya kan hanya itu yang lainnya adalah syarat administratif yang merupakan kewajiban negara untuk menyediakannya. Nah ini kan dibalik-balik kita, e-KTP itu kewajiban negara untuk menyediakannya agar orang bisa menggunakan haknya gitu," kata dia.

"Bukan karena enggak punya e-KTP dia enggak bisa milih. Harus dicari jalan keluarnya. Karena masalah kayak gini terjadi terus di setiap Pemilu," katanya.

Amiruddin meminta pihak terkait dalam penyelenggaraan pemilu tak terpaku pada urusan administratif. Menurut dia, selama seseorang sudah memiliki hak pilih, negara harus menjamin hak tersebut terpenuhi.

Baca juga: KPU Jateng Janji Kekurangan 3,3 Juta Surat Suara Akan Terpenuhi Sebelum Pemilu

"Ini penting supaya jangan ada orang yang punya hak pilih tidak bisa memilih karena persoalan tertentu. Kami melakukan pemantauan bukan untuk menggantikan peran KPU, Bawaslu dan lainnya. Tapi ingin lebih jauh memperingatkan Pemilu itu harus berjalan secara baik," katanya.

Ia mengingatkan Pemilu 2019 akan mendudukan calon pemimpin yang mewakili masyarakat. Mereka nantinya akan menentukan arah kebijakan negara yang berpengaruh pada setiap individu warga negara.

"Kalau prosesnya karena masalah administratif sekian orang enggak bisa ikut memilih misalnya, kualitas dari kebijakan publiknya akan menjadi kurang baik juga nanti," kata dia.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soroti Isu Pengangguran dalam Pidato Refleksi Politik, SBY Singgung Arab Spring

Soroti Isu Pengangguran dalam Pidato Refleksi Politik, SBY Singgung Arab Spring

Nasional
Eks Koruptor Boleh Maju Pilkada Setelah 5 Tahun, PKB: Kita Tetap Cari yang Bersih

Eks Koruptor Boleh Maju Pilkada Setelah 5 Tahun, PKB: Kita Tetap Cari yang Bersih

Nasional
Nadiem Minta Dinas Pendidikan Petakan Sebaran Guru di Daerah

Nadiem Minta Dinas Pendidikan Petakan Sebaran Guru di Daerah

Nasional
PDI-P Jamin Tak Calonkan Kader Eks Koruptor dalam Pilkada

PDI-P Jamin Tak Calonkan Kader Eks Koruptor dalam Pilkada

Nasional
 PP 71/2019 Jadi Andalan Pemerintah Awasi Konten Pornografi dan Terorisme

PP 71/2019 Jadi Andalan Pemerintah Awasi Konten Pornografi dan Terorisme

Nasional
Dukung Jokowi Capai Pertumbuhan Ekonomi 5,3 Persen, Ini Saran SBY

Dukung Jokowi Capai Pertumbuhan Ekonomi 5,3 Persen, Ini Saran SBY

Nasional
Gugatan Ditolak MK, Faldo Maldini: Keberpihakan pada Anak Muda Hanya Ucapan

Gugatan Ditolak MK, Faldo Maldini: Keberpihakan pada Anak Muda Hanya Ucapan

Nasional
Rampas Pistol Polisi, Perampok Toko Mas di Batubara Tewas Ditembak

Rampas Pistol Polisi, Perampok Toko Mas di Batubara Tewas Ditembak

Nasional
Nadiem Hapus UN, Muhadjir: Yang Penting Niatnya Bukan untuk Gagah-gagahan

Nadiem Hapus UN, Muhadjir: Yang Penting Niatnya Bukan untuk Gagah-gagahan

Nasional
SBY: Pemilu Masih 5 Tahun Lagi, Malu kalau Sudah Mulai Kontestasi

SBY: Pemilu Masih 5 Tahun Lagi, Malu kalau Sudah Mulai Kontestasi

Nasional
KPK Anggap Putusan MK Batasi Ruang Gerak Koruptor

KPK Anggap Putusan MK Batasi Ruang Gerak Koruptor

Nasional
Polisi Dalami Bom Diduga Molotov yang Dilempar ke Rumah Warga di Sleman

Polisi Dalami Bom Diduga Molotov yang Dilempar ke Rumah Warga di Sleman

Nasional
SBY Tegaskan Demokrat di Luar Pemerintahan, tetapi Dukung Kerja Pemerintah

SBY Tegaskan Demokrat di Luar Pemerintahan, tetapi Dukung Kerja Pemerintah

Nasional
Hasto Sebut PDI-P Juga Akan Ikuti SBY Bikin Pidato Refleksi Akhir Tahun

Hasto Sebut PDI-P Juga Akan Ikuti SBY Bikin Pidato Refleksi Akhir Tahun

Nasional
Refleksi Politik SBY: Pemilu 2019 Buruk, Politik Identitas Berlebihan

Refleksi Politik SBY: Pemilu 2019 Buruk, Politik Identitas Berlebihan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X