JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto sempat memperkenalkan para calon menteri yang akan duduk di kabinet pemerintahannya jika terpilih pada Pilpres 2019 mendatang.
Peristiwa itu terjadi saat Prabowo berkampanye di lapangan Sidolig, Bandung, Jawa Barat, Kamis (28/3/2019).
Baca juga: Sebut Pembagian Jatah Menteri, Strategi Politik Apa yang Sedang Diterapkan Kubu Prabowo?
Ketua Umum Partai Gerindra itu menegaskan bahwa dirinya harus memperkenalkan para calon menterinya agar rakyat Indonesia tidak salah pilih alias 'membeli kucing dalam karung'.
"Itu orang orang yang akan duduk di kabinet saya. Jadi buat apa sembunyi sembunyi kalian mau beli kucing dalam karung," ujar Prabowo.
Kemudian Prabowo memanggil beberapa tokoh untuk diperkenalkan dihadapan masyarakat Jawa Barat.
Baca juga: Hashim: Kalau Prabowo Menang, 7 Menteri untuk PAN, PKS 6, Demokrat Masih Dipertimbangkan
Beberapa tokoh tersebut antara lain Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Presiden PKS Sohibul Iman dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.
Ada pula mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Sekjen PAN Eddy Soeparno, Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan, dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.
"Saya tanya AHY pantas enggak jadi menteri? Pantes? Kenapa? Eh jangan karena ganteng saja ya, dia ganteng tapi lulusan Harvard," kata Prabowo.
Baca juga: Prabowo Sebut AHY Kandidat Menteri, Kata Hashim Masih Dipertimbangkan
"Kalian tau berapa orang Indonesia lulusan Harvard tiap tahun? Mungkin dua atau tiga orang," ucapnya.
Lalu, Prabowo menyebut Sohibul Iman sebagai lulusan S3 ilmu industri dari salah satu universitas di Jepang dan Eddy Soeparno sebagai ahli keuangan.
Sementara Zulkifli Hasan dan Ahmad Heryawan disebut pantas menjadi menteri karena pernah duduk di pemerintahan pusat maupun daerah.
Baca juga: Kriteria Utama Prabowo dalam Memilih Calon Menteri
"Pak Hinca itu koboi dari Sumatera Utara. Jadi jangan beli kucing dalam karung, saya tidak rela rakyat saya seperti ini. Negara kita akan kuat kalau rakyat sejahtera, rakyat sejahtera kalau uangnya di Indonesia tidak keluar terus," kata Prabowo.
Pernyataan Prabowo itu kemudian diperkuat oleh Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional (BPN) Hashim Djojohadikusumo.
Hashim mengungkapkan adanya pembicaraan mengenai kursi menteri antara dia dan Prabowo.
Baca juga: Soal Pembagian Kursi Menteri, Timses Jokowi Sebut Koalisi Prabowo Berkarakter Pragmatis
Menurut Hashim, ada kesepakatan untuk memberikan jatah tujuh kursi menteri untuk Partai Amanat Nasional (PAN) dan enam kursi untuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Sementara, partai politik pengusung lain, misalnya Partai Demokrat dan Partai Berkarya, menurut Hashim, masih dalam pertimbangan.
"Ya, kita sudah sepakat. Kalau Prabowo-Sandi menang, sudah ada tujuh menteri untuk PAN. Enam kursi untuk PKS," ujar Hashim.
Terkait pembagian jatah kursi menteri, PAN dan PKS mengaku belum pembicaraan secara khusus dengan Prabowo.
Baca juga: Tak Bahas Jatah Menteri, PAN Pilih Fokus di Pilpres dan Pileg
Ketua DPP PAN Yandri Susanto mengungkapkan bahwa hingga saat ini internal partainya belum membicarakan mengenai jatah posisi menteri.
Menurut Yandri, saat ini PAN tengah fokus dalam memenangkan pasangan Prabowo-Sandiaga dan memperoleh suara ada pemilu legislatif (Pileg) 2019).
"Di internal PAN belum dibahas. Kami sedang fokus pemenangan Prabowo Sandi dan Pileg PAN," ujar Yandri melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Selasa (2/4/2019).
Baca juga: PKS: Kami Siap Mewakafkan Kader Terbaik Jadi Menteri
Hal senada juga diungkapkan oleh Juru bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Suhud Alynudin.
Suhud menuturkan bahwa pihaknya belum membicarakan soal jumlah menteri yang berasal dari PKS.
"Soal jumlah menteri belum ada pembicaraan lanjutan antara Pak Prabowo dengan PKS," ujar Suhud saat dihubungi, Selasa (2/4/2019).
Kendati demikian, kata Suhud, partainya siap memberikan kader-kader terbaiknya untuk menjadi menteri dalam pemerintahan Prabowo.
"Tentu saja sebagai partai kader kami siap mewakafkan kader-kader terbaik untuk memperkuat kabinet Pak Prabowo," kata Suhud.
Baca juga: PKS: Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo soal Jumlah Menteri
Menurut Suhud, saat ini PKS masih fokus pada pemenangan Pilpres dan Pileg.
Selain itu, Ia juga menuturkan bahwa internal PKS belum membicarakan secara khusus siapa aja yang disiapkan untuk masuk dalam kabinet Prabowo.
"Kami masih fokus pada pemenangan Pilpres dan Pileg. Saat ini Kami ingin pastikan seluruh elemen pemenangan, baik struktur partai, kader dan juga para calon anggota legislatif, bergerak memenangkan pilpres dan pileg yang sudah hitungan hari," tutur dia.
Sementara itu, Komandan Satuan Tugas Bersama Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai, pembahasan mengenai pembagian jatah menteri belum penting untuk dilakukan saat ini.
"Kami bukannya tidak melihat itu sebagai sesuatu yang penting, tapi hari ini urgensinya belum di sana karena kalau kita berbicara tentang jabatan menteri, berapa porsinya, di pos apa saja, maka ini khawatirnya justru akan melukai perasaan rakyat," kata Agus di sela-sela melakukan kunjungan ke Kota Semarang, Jawa Tengah, Senin (2/4/2019) malam.
Baca juga: Menurut AHY, Bicara Jatah Menteri Melukai Perasaan Rakyat
Agus menegaskan, Partai Demokrat saat ini fokus dalam menghadapi Pemilu 2019, baik pemilihan presiden maupun pemilihan anggota legislatif di tingkat nasional, provinsi, ataupun kabupaten/kota.
"Kalau (Pemilu) 17 April 2019 sudah selesai, barulah kita berbicara ke mana kemudian pemerintahan nasional bisa lebih adaptif dan efektif dalam menjalankan birokrasi di roda pemerintahan yang terbuka, transparan, akuntabel, serta melayani rakyat," ucapnya.
Baca juga: Politisi Demokrat Sebut Pembicaraan Jatah Menteri sebagai Hiburan Demokrasi
Sama seperti dengan partai politik pengusung capres Prabowo-Sandi, kata AHY, Partai Demokrat pernah ditawari secara langsung oleh Prabowo Subianto dalam posisi sebagai capres, yang ketika itu dalam konteks membangun koalisi.
Menurut dia, yang jelas dari sisi politik pragmatisnya, Partai Demokrat ingin mengisi pemerintahan ke depan dengan orang-orang terbaik yang memiliki kapasitas dan integritas dalam melakukan perubahan di pemerintahan ke depan.
Agus menuturkan, Partai Demokrat ingin lebih memahami apa yang diharapkan rakyat sekaligus menghadirkan solusi melalui 14 prioritas partainya untuk rakyat.
Baca juga: BPN Prabowo-Sandiaga: Soal Menteri Sudah Dibicarakan, tetapi Jumlahnya Belum
"Yang harus diperjuangkan lebih dulu adalah segala permasalahan rakyat yang dihadapi saudara-saudara kita di seluruh Tanah Air untuk lima tahun ke depan. Itulah ikhtiar dan perjuangan politik kami," kata Agus.
Lantas, strategi apa yang sedang dimainkan oleh kubu Prabowo dengan mengungkap soal pembagian jatah posisi menteri ke publik?
Pengamat politik dari Indonesian Public Institute Jerry Massie menilai bahwa kubu Prabowo tengah menerapkan strategi politik untuk mengintimidasi kubu calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo.
Baca juga: BPN Prabowo-Sandiaga Seharusnya Tak Perlu Umbar Jatah Kursi Menteri
Jerry memandang kubu Prabowo berupaya mengintimidasi kubu Jokowi dengan menyebut soal pembagian jatah menteri ke publik.
"Ini memang bagian strategi politik Sun Tzu. Seni perang Sun Tzu yang sedang dimainkan untuk mengintimidasi lawan," ujar Jerry saat dihubungi, Selasa (2/4/2019).
"Salah satu teorinya 'perdaya langit untuk melewati Samudra'. Nah dengan snake politics atau politik ular, maka bisa lawan dikelabui," tutur dia.
Baca juga: Fakta Kampanye Prabowo di Purwokerto, Elite Politik Gagal Urus Rakyat hingga Kriteria Calon Menteri
Menurut Jerry, kubu Prabowo berusaha untuk membuat konsentrasi lawan menjadi buyar. Kubu Prabowo berusaha menunjukkan tingkat kepercayaan diri yang tinggi.
Hal ini, kata Jerry, bertujuan untuk meredam hasil survei dari 9 lembaga yang belum lama dirilis. Kesembilan lembaga survei itu menyebut bahwa elektabilitas Jokowi saat ini masih berada di atas Prabowo.
"Jadi mereka membuat konsentrasi lawan buyar. Dan mereka punya confidence yang tinggi. Ini untuk meredam di mana 9 hasil survei semuanya memenangkan Jokowi," kata Jerry.
Baca juga: Jokowi Bicara Merit System, Hidayat Singgung Janji soal Kabinet Transaksional
"Ini taktik sederhana, sebagai taktik menyerang hal berharga musuh untuk menjatuhkan mental dan psikologi Jokowi bahkan TKN," ucapnya.
Selain itu, Jerry berpendapat bahwa pernyataan mengenai pembagian jatah posisi menteri seharusnya tak perlu diumbar ke publik.
Ia menilai pernyataan Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional (BPN) Hashim Djojohadikusumo soal jumlah kursi menteri bagi koalisi partai politik sebagai sikap yang gegabah.
"Ini harusnya tak perlu diumumkan menter-menterinya, bagi saya agak gegabah dengan statement Hashim soal menteri-menteri yang duduk di kabinet," kata Jerry.
Menurut Jerry, pernyataan soal jatah posisi menteri berpotensi menggiring opini publik. Seakan-akan pasangan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Sandiaga Uno sudah dapat dipastikan akan memenangkan Pilpres 2019.
"Sebetulnya jangan dulu menyampaikan jatah-jatahan, disimpan dulu. Hal ini penggiringan opini seakan-akan Prabowo sudah menang," tuturnya.