BPN Prabowo-Sandiaga: Soal Menteri Sudah Dibicarakan, tetapi Jumlahnya Belum

Kompas.com - 02/04/2019, 12:54 WIB
Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Ahmad Muzani KOMPAS.com/Haryanti PuspasariWakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Ahmad Muzani

JAKARTA, Kompas.com - Wakil Ketua Badan Pemenangan ( BPN) Prabowo-Sandiaga, Ahmad Muzani mengakui bahwa sudah ada pembicaraan mengfenai kursi menteri dalam koalisi Indonesia Adil dan Makmur.

Akan tetapi, terkait jumlah kursi menteri untuk partai-partai koalisi belum dibicarakan.

"Tentu saja masalah menteri dan itu sudah dibicarakan dalam arti kira-kira porsi partai koalisi itu apa dan bagaimana. Tetapi jumlahnya belum dibicarakan," kata Muzani saat ditemui wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/4/2019).

Pernyataan Muzani berbeda dengan pernyataan Direktur Direktur Komunikasi dan Media BPN, Hashim Djojohadikusumo yang menyebutkan bahwa Partai Amanat Nasional akan mendapatkan 7 kursi, Partai Keadilan Sejahtera 6 kursi, dan Partai Demokrat masih dalam pertimbangan.

Baca juga: Hashim: Kalau Prabowo Menang, 7 Menteri untuk PAN, PKS 6, Demokrat Masih Dipertimbangkan

Muzani mengatakan, pembagian kursi menteri yang menuai banyak kritik itu sudah dilakukan termasuk dengan Partai Demokrat.

Menurut dia, jumlah posisi menteri harus sesuai dengan kebutuhan pemerintah ke depan.

"Termasuk dengan Partai Demokrat kami juga sudah membicarakan soal itu. Sekali lagi tentang jumlahnya, kami masih harus melihat kebutuhan pada pemerintahan ke depan," kata Muzani.

Ia mencontohkan, posisi menteri yang dibutuhkan seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang rencananya akan dipisah oleh calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, jika terpilih pada Pemilihan Presiden 2019.

"Apakah kebutuhan itu masih sama atau bagaimana itu nanti akan kita lihat setelah 17 April, karena itu porsi itu baru akan jelas setelah menang," ujar dia.

Baca juga: Politisi Demokrat Sebut Pembicaraan Jatah Menteri sebagai Hiburan Demokrasi

Selanjutnya, terkait nama Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang menjadi salah satu kandidat menteri, Muzani mengatakan nama-nama menteri belum dibicarakan.

Halaman:
Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BKN Minta Instansi Perbarui Status bagi ASN yang Meninggal akibat Covid-19

BKN Minta Instansi Perbarui Status bagi ASN yang Meninggal akibat Covid-19

Nasional
Kamis, DPR Akan Bacakan Surat Presiden Tentang Ombinus Law RUU Cipta Kerja

Kamis, DPR Akan Bacakan Surat Presiden Tentang Ombinus Law RUU Cipta Kerja

Nasional
Mahasiswa UI Ciptakan Aplikasi EndCorona, Bantu Masyarakat Hadapi Covid-19

Mahasiswa UI Ciptakan Aplikasi EndCorona, Bantu Masyarakat Hadapi Covid-19

Nasional
Agamawan hingga Budayawan dalam Forum Risalah Jakarta Surati Jokowi, Ini Isinya

Agamawan hingga Budayawan dalam Forum Risalah Jakarta Surati Jokowi, Ini Isinya

Nasional
Diralat, Polri Sebut 7 Polisi Siswa Setukpa Bukan Positif Covid-19 tetapi Berstatus PDP

Diralat, Polri Sebut 7 Polisi Siswa Setukpa Bukan Positif Covid-19 tetapi Berstatus PDP

Nasional
KSP: Penerapan Kebijakan PSBB Pertimbangkan Karakteristik Bangsa

KSP: Penerapan Kebijakan PSBB Pertimbangkan Karakteristik Bangsa

Nasional
300 Polisi yang 'Rapid Test'-nya Positif Dikarantina 14 Hari

300 Polisi yang "Rapid Test"-nya Positif Dikarantina 14 Hari

Nasional
10 dari 14 WNI Positif Covid-19 di India Sembuh

10 dari 14 WNI Positif Covid-19 di India Sembuh

Nasional
34.696 WNI yang Terdampak Kebijakan Lockdown Malaysia Kembali ke Tanah Air

34.696 WNI yang Terdampak Kebijakan Lockdown Malaysia Kembali ke Tanah Air

Nasional
Pemerintah Terapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar, Ini Catatan Ombudsman

Pemerintah Terapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar, Ini Catatan Ombudsman

Nasional
Pemerintah: Terima Kasih Seluruh Pemda yang Intens Memutus Rantai Corona

Pemerintah: Terima Kasih Seluruh Pemda yang Intens Memutus Rantai Corona

Nasional
'Mari Jaga Kampung Halaman Tetap Sehat dengan Tidak Mudik'

"Mari Jaga Kampung Halaman Tetap Sehat dengan Tidak Mudik"

Nasional
Antisipasi Covid-19 di Penjara, 13.430 Napi Dibebaskan per 1 April

Antisipasi Covid-19 di Penjara, 13.430 Napi Dibebaskan per 1 April

Nasional
Kasus Covid-19 Tersebar di 32 Provinsi, DKI Catat 808 Kasus

Kasus Covid-19 Tersebar di 32 Provinsi, DKI Catat 808 Kasus

Nasional
Pasien Covid-19 Bertambah, Bukti Penularan Masih Ada dan Kontak Dekat Diabaikan

Pasien Covid-19 Bertambah, Bukti Penularan Masih Ada dan Kontak Dekat Diabaikan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X