Soal Pembagian Kursi Menteri, Timses Jokowi Sebut Koalisi Prabowo Berkarakter Pragmatis

Kompas.com - 02/04/2019, 06:57 WIB
Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Marud, Ace Hasan Syadzily, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (29/3/2019). KOMPAS.com/JESSI CARINA Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Marud, Ace Hasan Syadzily, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (29/3/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily menilai Koalisi Indonesia Adil Makmur yang dibentuk partai politik pengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berkarakter pragmatis. 

Itu disampaikan Ace untuk menanggapi terkait pembagian kursi menteri jika Prabowo terpilih sebagai presiden yang disampaikan Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional ( BPN) Prabowo-Sandiaga, Hashim Djojohadikusumo.

Dalam tanggapannya, Ace juga menyinggung skandal kardus yang sempat muncul saat pencalonan Sandiaga Uno sebagai calon wakil presiden.

Baca juga: Prabowo Sebut AHY Kandidat Menteri, Kata Hashim Masih Dipertimbangkan

"Ini menunjukkan karakter koalisi yang dibentuk untuk tujuan-tujuan pragmatis, yakni bagi-bagi kursi menteri. Hal ini mengonfirmasi peristiwa sebelumnya yang dikenal dengan skandal bagi-bagi kardus," kata Ace kepada wartawan, Selasa (2/4/2019).

Ace mengatakan, iming-iming pembagian kursi menteri memperlihatkan kerapuhan koalisi partai-partai pengusung Prabowo-Sandiaga. Ia menilai sejak awal partai-partai tersebut setengah hati mendukung pasangan nomor urut 02 tersebut.

"Dari awal banyak partai pendukung 02 yang tidak sepenuh hati mendukung Prabowo-Sandi. Dengan cara iming jabatan menteri, partai-partai yang ogah-ogahan diharapkan tetap mendukung," ujarnya.

Ace menyayangkan pihak BPN mengumbar pembagian kursi menteri tersebut, karena hal itu semakin menipu rakyat. Selama ini, menurutnya, BPN selalu menyatakan membela kepentingan rakyat, namun berujung pada pembagian kursi menteri.

"Sayang aja, model bagi-bagi jatah seperti ini jelas akan makin menipu rakyat karena selama ini retorika yang dikedepankan selalu berbicara soal membela kepentingan rakyat. Tapi ujung-ujungnya bagi-bagi jatah," tuturnya.

Lebih lanjut Ace mengungkapkan TKN Joko Widodo-Maruf Amin belum membahas soal kursi menteri. Menurut politisi Partai Golkar itu, pihaknya fokus kampanye di Pilpres 2019.

"Kami sejauh ini belum ada pembicaraan sama sekali soal pembagian kursi kabinet. Kami fokus kampanye agar memenangkan dalam Pilpres 2019 ini," pungkasnya.

Baca juga: Hashim: Prabowo Menang, 7 Menteri untuk PAN, PKS 6, Demokrat Masih Dipertimbangkan

Sebelumnya, Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Hashim Djojohadikusumo mengatakan sudah ada pembicaraan mengenai pembagian kursi menteri jika pasangan capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo-Sandiaga memenangkan Pemilihan Presiden 2019.

Hashim mengatakan, Partai Amanat Nasional (PAN) akan mendapatkan 7 posisi menteri, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendapatkan 6 posisi menteri. Sementara itu, untuk 2 partai lain yaitu Partai Demokrat dan Berkarya masih dalam pembahasan BPN Prabowo-Sandiaga.

"Untuk partai-partai lain, saya kira masih dalam diskusi," ujar Hashim.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Nasional
Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Nasional
Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Nasional
Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Nasional
Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Nasional
PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

Nasional
MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

Nasional
LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

Nasional
Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Nasional
Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Nasional
Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Nasional
LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X