Jokowi Punya "Dilan", TKN Pertanyakan Gagasan Prabowo Benahi Pelayanan Publik

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Mukhamad Misbakhun, menilai, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto tak punya gagasan untuk membenahi kualitas pelayapnan publik melalui e-government.

Menurut dia, Prabowo tak melek teknologi karena minim konsep perbaikan pelayanan publik di tengah perkembangan teknologi informasi.

“Bayangkan saja negara lain seperti China, Jepang, Amerika dan banyak lainnya menerapkan e-government. Prinsipnya adalah tata kelola untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan good governance, tetapi tawaran toko sebelah justru teknologi lama,” ujar Misbakhun dalam keterangan tertulisnya, Selasa (2/4/2019).

KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Anggota Pansus Hak Angket KPK dari Fraksi Partai Golkar, Mukhamad Musbakhun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/7/2017).

Baca juga: Jokowi: Diperlukan Pemerintahan Dilan, Digital Melayani

Misbakhun mengatakan, konsep digital melayani ini sudah diterapkan pemerintah lewat Online Single Submission (OSS).

Sistem perizinan terpadu ini bisa dimanfaatkan investor kelas kakap, perusahaan, maupun perorangan untuk usaha kecil mikro.

Selain itu, pemerintahan Presiden Jokowi juga terus mendorong penerapan e-budgeting, e-katalog dan e-procurement.

“Inilah perwujudan Dilan dalam pelayanan publik yang selama pemerintahan Pak Jokowi sudah dirintis dan berjalan,” ujar Misbakhun.

Anggota Komis XI DPR itu menyebutkan, beberapa daerah sudah bisa menerapkan e-budgeting secara baik.

Baca juga: Jokowi: Ke Depan, Negara yang Cepat Menguasai Negara yang Lambat

Bahkan, kata dia, penerapan teknologi informasi dalam menunjang pelayanan publik sudah menjangkau desa.

Contohnya, penggunaan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) versi 2.0. Oleh karena itu Misbakhun menegaskan, digitalisasi adalah sebuah keniscayaan.

“Masyarakat akan berjalan dalam peradaban digital. Pelayanan publik yang selama ini melalui manual, sudah mulai koputerisasi karena pemerintah mau tidak mau juga harus menyesuaikan diri dengan peradaban itu,” ujar Misbakhun.

Misbakhun yakin, digitalisasi layanan pemerintahan juga akan mencegah praktik korupsi.

Menurut dia, dengan teknologi informasi, maka pertemuan tatap muka yang membuka celah transaksi koruptif bisa diminimalkan.

Baca juga: Prabowo: Masalahnya, Kekayaan Indonesia Hanya Dikuasai Segelintir Orang

“Bahkan tender-tender di pemerintahan pun kini tak perlu bertatap muka untuk mengetahui prosesnya karena procurement bisa diketahui oleh publik luas termasuk hasilnya. Sementara sejauh ini saya belum tahu tawaran dari toko sebelah (tim Prabowo),” kata dia.