Pengamat Sebut Tak Ada Lagi Alasan Rasional untuk Golput

Kompas.com - 28/03/2019, 22:34 WIB
Peneliti LIPI Syamsuddin Haris saat menghadiri survei Populi Center, di Jakarta, Kamis (7/2/2019). KOMPAS.com/IhsanuddinPeneliti LIPI Syamsuddin Haris saat menghadiri survei Populi Center, di Jakarta, Kamis (7/2/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti LIPI Syamsuddin Haris berpendapat bahwa saat ini sudah tidak ada lagi alasan rasional bagi warga negara untuk tidak menggunakan hak pilihnya alias golput dalam pesta demokrasi.

Dalam sebuah diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (28/3/2019), ia mengawalinya dengan memaparkan fenomena golput di Indonesia dari sisi historis.

" Golput itu muncul tahun 1970 saat menyongsong Pemilu 1971. Tokoh-tokohnya Arif Budiman, Imam Waluyo dan kawan-kawan. Mereka bermaksud untuk menolak kebijakan rezim otoriter, pada saat itu Soeharto, yang mengintimidasi dan cenderung menutup ruang munculnya oposisi," papar Syamsuddin.

Baca juga: Pidana bagi Orang yang Mengajak Golput Dinilai Ciptakan Rasa Takut

"Bentuk golput saat itu adalah kotak segi lima berwarna putih dan dipasang di jalan-jalan atau tempat umum," lanjut dia.

Saat ini, demokrasi telah berkembang jauh meninggalkan rezim otoritarian pada masa itu. Kini, orang memiliki segala kebebasan dengan tetap diatur dalam peraturan perundangan. Tidak mungkin ada lagi penutupan terhadap ekspresi politik, apalagi munculnya oposisi.

Dengan demikian, Syamsuddin pun berpendapat, golput tak lagi memiliki tempat pada era demokrasi seperti saat ini.

"Apakah kehidupan politik kita kini menutup peluang bagi oposisi? Menutup ruang bagi perbedaan? Apakah ada intimidasi dan mobilisasi dalam memilih? Saya bisa katakan, tidak ada. Sehingga, tidak ada lagi alasan rasional untuk golput," ujar Syamsuddin.

Baca juga: TKN: Imbauan Jokowi supaya Tak Golput adalah Tanggung Jawab Pemimpin

Apalagi, seseorang golput hanya karena munculnya rasa kecewa atau ketidakpuasan terhadap kandidat yang bertarung. Sebab, menurut Syamsuddin, pada prinsipnya pemilu adalah mencegah orang jahat untuk berkuasa. Artinya, pilih saja yang dinilai paling baik.

Jangan sampai setelah Pemilu berlalu dan terpilih sosok pemimpin, kelompok golput itu lalu menuntut sesuatu dari pemerintahan yang sah.

"Jangan sampai di tengah jalan menuntut, oh kebijakan publik ini tidak adil, pembangunan ekonomi melenceng dan sebagainya. Golput itu tidak memiliki perspektif yang jelas, setelah golput lalu apa?" ujar dia.

Kompas TV Hari ini calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo, menggelar kampanye terbuka di Pontianak, Kalimantan Barat. Joko Widodo tiba di lokasi kampanye sekitar pukul 09.00 WIB. Dalam kampanyenya, Jokowi meminta seluruh rakyat Indonesia untuk tidak golput dan menggunakan hak pilihnya. Jokowi juga menyampaikan Kalimantan Barat merupakan miniatur Indonesia. Masyarakat diminta untuk menjaga kesatuan dan persatuan di tengah perbedaan pandangan politik. #KampanyeJokowi #Jokowi #JokoWidodo

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK: Pencegahan Pejabat Ditjen Pajak ke Luar Negeri Terkait Dugaan Suap

KPK: Pencegahan Pejabat Ditjen Pajak ke Luar Negeri Terkait Dugaan Suap

Nasional
Jokowi: Angka Kematian Pasien Covid-19 di Indonesia Masih Lebih Tinggi Dibanding Rata-rata Dunia

Jokowi: Angka Kematian Pasien Covid-19 di Indonesia Masih Lebih Tinggi Dibanding Rata-rata Dunia

Nasional
Jokowi Minta Kasus Aktif Covid-19 Turun Tanpa Kurangi Testing Harian

Jokowi Minta Kasus Aktif Covid-19 Turun Tanpa Kurangi Testing Harian

Nasional
Januari hingga Juni, Jokowi Targetkan 40 Juta Orang Divaksinasi

Januari hingga Juni, Jokowi Targetkan 40 Juta Orang Divaksinasi

Nasional
ICJR: Kita Mengkhianati Akal Sehat jika UU ITE Tak Direvisi

ICJR: Kita Mengkhianati Akal Sehat jika UU ITE Tak Direvisi

Nasional
Jokowi Minta Masyarakat Tak Khawatir dengan Mutasi Virus Corona B.1.1.7

Jokowi Minta Masyarakat Tak Khawatir dengan Mutasi Virus Corona B.1.1.7

Nasional
Jokowi: 4,6 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca Tiba di Indonesia Maret Ini

Jokowi: 4,6 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca Tiba di Indonesia Maret Ini

Nasional
Satu Tahun Pandemi, Kejagung Lakukan Lebih dari 500.000 Sidang Online

Satu Tahun Pandemi, Kejagung Lakukan Lebih dari 500.000 Sidang Online

Nasional
Jemaah Haji 2021 Wajib Vaksin, Kemenag dan Kemenkes Diminta Koordinasi

Jemaah Haji 2021 Wajib Vaksin, Kemenag dan Kemenkes Diminta Koordinasi

Nasional
Istana Bantah Wapres Ma'ruf Amin Tak Dilibatkan dalam Susun Aturan Investasi Miras

Istana Bantah Wapres Ma'ruf Amin Tak Dilibatkan dalam Susun Aturan Investasi Miras

Nasional
Polri Akan Tindak Polisi di Sumut yang Tembakkan Pistol di Warung Tuak

Polri Akan Tindak Polisi di Sumut yang Tembakkan Pistol di Warung Tuak

Nasional
Marzuki Alie Akan Hadir di KLB Demokrat, Minta Keanggotaannya Dipulihkan

Marzuki Alie Akan Hadir di KLB Demokrat, Minta Keanggotaannya Dipulihkan

Nasional
Geledah Apartemen Jimmy Sutopo, Kejagung Temukan 36 Lukisan Berlapis Emas

Geledah Apartemen Jimmy Sutopo, Kejagung Temukan 36 Lukisan Berlapis Emas

Nasional
Diundang ke KLB Demokrat, Marzuki Alie: Saya Sudah Dipecat, Tentu Harus Hadir

Diundang ke KLB Demokrat, Marzuki Alie: Saya Sudah Dipecat, Tentu Harus Hadir

Nasional
Kasus Nurdin Abdullah, KPK Amankan Uang Tunai Rp 1,4 Miliar, 10.000 Dolar AS dan 190.000 Dolar Singapura

Kasus Nurdin Abdullah, KPK Amankan Uang Tunai Rp 1,4 Miliar, 10.000 Dolar AS dan 190.000 Dolar Singapura

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X