Jusuf Kalla Hargai Sikap Politik Erwin Aksa yang Dukung Prabowo-Sandi

Kompas.com - 26/03/2019, 16:25 WIB
Erwin Aksa, saat memberikan sambutan di acara deklarasi dukungan Aliansi Pengusaha Nasional, di Djakarta Theater Ballroom, Jakarta Pusat, Kamis (21/3/2019).KOMPAS.com/Devina Halim Erwin Aksa, saat memberikan sambutan di acara deklarasi dukungan Aliansi Pengusaha Nasional, di Djakarta Theater Ballroom, Jakarta Pusat, Kamis (21/3/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin sekaligus Wakil Presiden, Jusuf Kalla, menghargai sikap keponakannya Erwin Aksa yang mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Kalla mengatakan, dirinya tak berhak melarang Erwin terkait sikap politik di Pilpres 2019.

"Kalau itu adalah level izin, saya tidak kasih izin (Erwin dukung Prabowo-Sandi)," kata Kalla lalu tertawa saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (26/3/2019).

Baca juga: Dukung Prabowo-Sandiaga, Erwin Aksa Diberhentikan dari Jabatan Ketua DPP Golkar

Ia menambahkan, Pilpres merupakan sarana dalam demokrasi yang harus dilakukan secara demokratis.

Karena itu, Kalla menghargai sikap politik Erwin yang berbeda dengan dirinya selaku Ketua Dewan Pengarah TKN Jokowi-Ma'ruf.

Kalla mengatakan, Erwin telah menyampaikan kepadanya secara langsung ihwal dukungan kepada Prabowo-Sandi.

Baca juga: Ini Yel-yel Erwin Aksa untuk Prabowo-Sandiaga

"Erwin kasih tau bahwa dia dukung ini (Prabowo-Sandi), ya namanya juga sarana demokrasi silakan saja. Ya, kalau Erwin punya sikap begitu, saya hargai sikap itu, walaupun dia tidak minta izin, dia cuma kasih tahu," lanjut Kalla.

Sebelumnya, Erwin secara terbuka menyatakan dukungan untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Keponakan Wakil Presiden Jusuf Kalla ini menyatakan dukungannya setelah banyak pemberitaan mengenai kehadirannya dalam debat ketiga terakhir untuk mendukung Sandiaga.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar lantas memberhentikan Erwin Aksa dari jabatannya sebagai Ketua Bidang Koperasi dan UKM.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Terkini Lainnya

Pengamat: Ketidaktaatan Tim Hukum 02 Terhadap Hukum Acara Berujung pada Penyimpangan MK

Pengamat: Ketidaktaatan Tim Hukum 02 Terhadap Hukum Acara Berujung pada Penyimpangan MK

Nasional
LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

Nasional
Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Nasional
Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Nasional
Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Nasional
Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Nasional
Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Nasional
Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Nasional
Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Nasional
Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Nasional
Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Nasional
TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

Nasional
Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Nasional
Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Nasional

Close Ads X