Prabowo Minta Masyarakat Periksa DPT Pemilu Tidak Wajar

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mengimbau seluruh masyarakat untuk memeriksa daftar pemilih tetap (DPT) pada pemilu 2019.

Imbauan itu menyusul temuan 17,5 juta DPT tidak wajar oleh tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga.

Hal itu disampaikan Prabowo saat menyapa masyarakat Cianjur, di Gedung Assakinah, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Selasa (12/3/2019).

"Tolong saudara-saudara periksa DPT yang nanti ada di TPS, di RT, kelurahan, ada di desa, tolong harap diperiksa. Kalau di situ masih ada nama orang yang sudah mati, tolong dilaporkan, kalau ada yang tidak wajar tolong dilaporkan," ujar Prabowo seperti dikutip dari siaran pers tim media center pasangan Prabowo-Sandiaga, Selasa (12/3/2019).

Baca juga: Laporkan DPT Tak Wajar, BPN Prabowo-Sandiaga Sebut untuk Perkuat Legitimasi KPU

Prabowo mengatakan, ada sejumlah kejanggalan yang ditemukan pihaknya dalam DPT pemilu.

Di antaranya, nama orang yang sudah meninggal dunia masih tercantum dalam DPT hingga temuan DPT ganda.

"Kalau ada nama seseorang beberapa kali disebut, ini aneh namanya. Nama yang sama, tanggal lahir sama, alamat sama, ini belasan kali disebut. Ini harus dibersihkan," kata Prabowo.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang telah bersedia menerima laporan dan masukan dari BPN.

Baca juga: KPU Bantah BPN Prabowo-Sandiaga soal 17,5 Juta Data Pemilih Tak Wajar

Ketua Umum Partai Gerindra ini meyakini, KPU mampu mewujudkan pemilu yang berientegritas.

"Kami sangat berterima kasih, KPU yang sekarang sangat menerima saran-saran, masukan, dan koreksi dari kita. Tampaknya, KPU kali ini mau menjadi hakim yang adil. Tapi, mungkin masih ada oknum aparat tertentu yang tidak bisa melihat arah kehendak rakyat Indonesia," kata Prabowo.

"Dengan demikian, kita kawal suara dan Insya Allah tanggal 17 April malam rakyat akan menyaksikan hari yang bersejarah di mana rakyat Indonesia merebut kembali kedaulatannya," tambahnya.

KPU sebelumnya merespons temuan BPN soal 17,5 juta data tak wajar dan 775.000 data ganda dalam DPT Pemilu 2019.

KPU mengakui, ada sekitar 17,5 juta data pemilih yang terkonsentrasi pada tanggal lahir tertentu. Para pemilih tersebut kebanyakan lahir di bulan Januari, Juli, dan Desember.

Baca juga: Kemendagri Bantah BPN Prabowo-Sandiaga soal DPT Tak Wajar, Ini Penjelasannya...

Data tersebut mengacu pada data Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal itu disebabkan warga lupa tanggal lahirnya saat pencatatan proses administrasi Dukcapil.

"Data dengan tanggal lahir tersebut demikian adanya. Mengapa data seperti itu bisa muncul? Informasi yang kami terima, data itu hasil dari pencatatan di bawah," kata komisioner KPU, Viryan Azis, di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (11/3/2019).

"Misalnya ada pemilih pada saat kegiatan administrasi kependudukan tidak ingat lahirnya tanggal berapa, bulan berapa. Hal-hal seperti itu kemudian disamakan tanggal lahirnya, ada yang tanggal 1 bulan 7, tanggal 1 bulan 12, dan tanggal 1 bulan 1," katanya.

Menurut Viryan, data tersebut sudah ada sejak Pemilu 2014. Ia membantah jika data ini disebut sebagai data tidak wajar.

"Ini bukan data tidak wajar, melainkan data yang secara administrasi kependudukan demikian adanya," ujarnya.

Viryan menyarankan BPN untuk mengonfirmasi data tersebut ke Ditjen Dukcapil karena data kependudukan dikeluarkan oleh lembaga tersebut.

Sementara itu, mengenai dugaan 775.000 data ganda yang disampaikan BPN, Viryan menyebut bahwa potensi data ganda itu sudah disampaikan KPU ke BPN pada Februari.

Ia mengatakan, sejak September 2018 pihaknya terus berkoordinasi dengan Partai Gerindra untuk menyerahkan pembaruan jumlah potensi data ganda. Potensi data ganda itu saat ini tengah diklarifikasi oleh jajaran KPU daerah.

"Selama kami temukan itu ganda, pasti kami akan coret, sama seperti data WNA, orang meninggal, itu satu kelompok. Kami menyebutnya perbaikan DPT," kata Viryan.