Laporkan DPT Tak Wajar, BPN Prabowo-Sandiaga Sebut untuk Perkuat Legitimasi KPU

Kompas.com - 12/03/2019, 12:31 WIB
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Hanafi Rais saat ditemui di gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/1/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOWakil Ketua Komisi I DPR RI Hanafi Rais saat ditemui di gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/1/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Hanafi Rais mengatakan, pelaporan jumlah pemilih tak wajar yang dilakukan timnya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) bukan upaya mendeligitimasi penyelenggara pemilu.

Menurut Hanafi, BPN Prabowo-Sandiaga justru sedang memperkuat tingkat kepercayaan publik kepada KPU.

"Sama sekali jauh dari upaya-upaya deligitimasi, justru kita mau menguatkan legitimasi KPU supaya menjadi penyelenggara yang fair, jujur, dan adil," ujar Hanafi, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (12/3/2019).

Hanafi mengatakan, data pemilih menjadi unsur paling penting dalam pemilu.

Baca juga: Kemendagri Bantah BPN Prabowo-Sandiaga soal DPT Tak Wajar, Ini Penjelasannya...

Kepastian soal tidak ada kecurangan atau manipulasi harus dimulai sejak data pemilih. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU memiliki kewajiban untuk memberikan kepastian itu.

Oleh karena itu, temuan BPN soal DPT tak wajar yang kemudian disampaikan ke KPU adalah hal wajar.

Hanafi menegaskan bahwa urusan DPT menjadi perhatian BPN Prabowo-Sandiaga.

"Kami berharap betul KPU bisa melakukan klarifikasi ini secara betul-betul terkait dengan DPT pilpres itu," kata dia.

Diberitakan, sejumlah petinggi BPN Prabowo-Sandiaga mendatangi kantor KPU, Senin siang.

Kehadiran mereka itu untuk mempertanyakan dugaan data tidak wajar dalam DPT Pemilu 2019.

Baca juga: Menyoal 17,5 Juta Pemilih Tak Wajar yang Dipertanyakan Timses Prabowo-Sandiaga

Menurut hasil pencermatan tim IT BPN, ada sekitar 17,5 juta data pemilih yang diduga tak wajar.

Pencermatan dilakukan tim BPN berdasar DPT hasil perbaikan II (DPThp) yang dirilis KPU 15 Desember 2018.

"Kami temukan ya, ada yang enggak wajar itu 17,5 juta (data) itu, di antaranya bertanggal lahir 1 Juli (jumlahnya) 9,8 juta (pemilih). Ada yang lahir 31 Desember (jumlahnya) 3 juta sekian, yang lahir tanggal 1 bulan Januari (jumlahnya) 2,3 juta sekian. Ini yang kami anggap tidak wajar," kata Juru Kampanye BPN, Ahmad Riza Patria, di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin.

"Karena menurut grafik yang lain-lain itu kurang lebih berkisar 400-500 ribu. Ini ada lompatan yang luar biasa sampai 10 kali, bahkan 20 kali," lanjut dia.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X