KPU Bantah BPN Prabowo-Sandiaga soal 17,5 Juta Data Pemilih Tak Wajar

Kompas.com - 11/03/2019, 15:42 WIB
Komisioner KPU Viryan Azis di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat. Kompas.com/Fitria Chusna FarisaKomisioner KPU Viryan Azis di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat.

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemilihan Umum ( KPU) merespons temuan Badan Pemenangan Nasional (BPN) soal 17,5 juta data tak wajar dan 775.000 data ganda dalam Daftar Pemilih Tetap ( DPT) Pemilu 2019.

KPU mengakui, ada sekitar 17,5 juta data pemilih yang terkonsentrasi pada tanggal lahir tertentu. Para pemilih tersebut kebanyakan lahir di bulan Januari, Juli, dan Desember.

Data tersebut mengacu pada data Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal itu disebabkan warga lupa tanggal lahirnya saat pencatatan proses administrasi Dukcapil.

Baca juga: Bawaslu Jateng Kembali Temukan 8 WNA Masuk DPT Pemilu 2019


"Data dengan tanggal lahir tersebut demikian adanya. Mengapa data seperti itu bisa muncul? Informasi yang kami terima, data itu hasil dari pencatatan di bawah," kata komisioner KPU, Viryan Azis, di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (11/3/2019).

"Misalnya ada pemilih pada saat kegiatan administrasi kependudukan tidak ingat lahirnya tanggal berapa, bulan berapa. Hal-hal seperti itu kemudian disamakan tanggal lahirnya, ada yang tanggal 1 bulan 7, tanggal 1 bulan 12, dan tanggal 1 bulan 1," katanya.

Menurut Viryan, data tersebut sudah ada sejak Pemilu 2014. Ia membantah jika data ini disebut sebagai data tidak wajar.

"Ini bukan data tidak wajar, melainkan data yang secara administrasi kependudukan demikian adanya," ujarnya.

Viryan menyarankan BPN untuk mengonfirmasi data tersebut ke Ditjen Dukcapil karena data kependudukan dikeluarkan oleh lembaga tersebut.

Sementara itu, mengenai dugaan 775.000 data ganda yang disampaikan BPN, Viryan menyebut bahwa potensi data ganda itu sudah disampaikan KPU ke BPN pada Februari.

Ia mengatakan, sejak September 2018 pihaknya terus berkoordinasi dengan Partai Gerindra untuk menyerahkan pembaruan jumlah potensi data ganda.

Potensi data ganda itu saat ini tengah diklarifikasi oleh jajaran KPU daerah.

"Selama kami temukan itu ganda, pasti kami akan coret, sama seperti data WNA, orang meninggal, itu satu kelompok. Kami menyebutnya perbaikan DPT," kata Viryan.

Baca juga: Datangi KPU, BPN Minta Penjelasan soal 17,5 Juta Data Pemilih Tak Wajar

BPN Prabowo-Sandiaga menemukan 17,5 juta data pemilih yang diduga tak wajar. Data tersebut didapat BPN dari hasil pencermatan mereka terhadap DPT hasil perbaikan II (DPThp) yang dirilis KPU 15 Desember 2018.

"Kami temukan ya, ada yang enggak wajar itu 17,5 juta (data) itu, di antaranya bertanggal lahir 1 Juli (jumlahnya) 9,8 juta (pemilih). Ada yang lahir 31 Desember (jumlahnya) 3 juta sekian, yang lahir tanggal 1 bulan Januari (jumlahnya) 2,3 juta sekian. Ini yang kami anggap tidak wajar," kata juru kampanye BPN, Ahmad Riza Patria, di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (11/3/2019)

Tak hanya itu, BPN juga menemukan ada 775.248 data ganda dalam DPT Pemilu 2019.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua DPP PAN Bicara Peluang Gibran Diusung Partainya di Pilkada 2020

Ketua DPP PAN Bicara Peluang Gibran Diusung Partainya di Pilkada 2020

Nasional
Perwakilan Korban Desak Komnas HAM Dorong Penyelesaian Kasus HAM Berat

Perwakilan Korban Desak Komnas HAM Dorong Penyelesaian Kasus HAM Berat

Nasional
Komnas HAM Minta Negara Tidak Kriminalisasi Para Pembela HAM

Komnas HAM Minta Negara Tidak Kriminalisasi Para Pembela HAM

Nasional
KIPP: Jangan Larang Eks Koruptor Pakai PKPU, Lebih Baik Revisi UU

KIPP: Jangan Larang Eks Koruptor Pakai PKPU, Lebih Baik Revisi UU

Nasional
Tak Jadi Larang Eks Koruptor Maju Pilkada, Perludem Sebut KPU Dilema

Tak Jadi Larang Eks Koruptor Maju Pilkada, Perludem Sebut KPU Dilema

Nasional
Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Nasional
Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Nasional
Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Nasional
Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Nasional
RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

Nasional
ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Nasional
Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Nasional
Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Nasional
Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X