Timses Jokowi Dukung Upaya BPN Prabowo-Sandi Laporkan DPT Tak Wajar ke KPU

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, mendukung upaya Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang melaporkan jumlah pemilih tak wajar kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Juru Bicara TKN Jokowi-Ma'ruf Amin, Arya Sinulingga mengatakan, pihaknya akan mendukung jika memang data pemilih tersebut butuh perbaikan.

"Kita setiap ada masukan baik dari partai maupun peserta pemilu sekalipun kalau memang ada data yang harus diperbaiki oleh penyelenggara, kita dukung," ujar Arya saat konferensi pers di Posko Cemara, Jakarta Pusat, Selasa (12/3/2019).

Langkah itu, katanya, juga demi mewujudkan terselenggaranya pemilu yang bersih.

Baca juga: KPU Bantah BPN Prabowo-Sandiaga soal 17,5 Juta Data Pemilih Tak Wajar

Selain itu, Arya menuturkan bahwa hal itu juga dapat mengukuhkan legitimasi para penyelenggara pemilu.

"Kalau itu memang datanya valid, ayo dorong penyelenggara pemilu untuk memperbaiki data tersebut supaya penyelenggara pemilu memiliki legitimasi yang kuat," jelasnya.

"Jadi kita support, kita dukung, yang namanya semua peserta pemilu, pilpres, parpol, dan sebagainya, kalau ada yang mengurangi namanya kesalahan atau error, kita dukung," sambung dia.

Diberitakan, sejumlah petinggi BPN Prabowo-Sandiaga mendatangi kantor KPU, Senin (1/3/2019) siang.

Kehadiran mereka itu untuk mempertanyakan dugaan data tidak wajar dalam DPT Pemilu 2019.

Menurut hasil pencermatan tim IT BPN, ada sekitar 17,5 juta data pemilih yang diduga tak wajar.

Baca juga: Menyoal 17,5 Juta Pemilih Tak Wajar yang Dipertanyakan Timses Prabowo-Sandiaga

Pencermatan dilakukan tim BPN berdasar DPT hasil perbaikan II (DPThp) yang dirilis KPU 15 Desember 2018.

"Kami temukan ya, ada yang enggak wajar itu 17,5 juta (data) itu, di antaranya bertanggal lahir 1 Juli (jumlahnya) 9,8 juta (pemilih). Ada yang lahir 31 Desember (jumlahnya) 3 juta sekian, yang lahir tanggal 1 bulan Januari (jumlahnya) 2,3 juta sekian. Ini yang kami anggap tidak wajar," kata Juru Kampanye BPN, Ahmad Riza Patria, di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin.

"Karena menurut grafik yang lain-lain itu kurang lebih berkisar 400-500 ribu. Ini ada lompatan yang luar biasa sampai 10 kali, bahkan 20 kali," lanjut dia.