Kompas.com - 08/03/2019, 18:02 WIB
Penulis Mela Arnani
|
Editor Bayu Galih

KOMPAS.com - Salah satu akun di media sosial Twitter mengunggah beberapa konten berisi dugaan adanya buzzer penyebar hoaks yang diorganisasi oleh Mabes Polri.

Dalam sejumlah post disebutkan bahwa buzzer terdiri dari 100 orang di tiap Polres yang ada di seluruh Indonesia. Mereka disebut mendukung calon petahana, Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam ajang Pilpres 2019.

Salah satu video yang disebut berisi hasil investigasi menunjukkan, adanya sebuah akun Instagram yang diduga menjadi pusat koordinasi. Tak hanya itu, akun tersebut juga dilacak nomor IP. Hasilnya, menunjukkan lokasi berada di Mabes Polri.

Berikut tangkapan layarnya:

Salah satu unggahan akun yang menyebut adanya buzzer penyebar hoaks.Twitter Salah satu unggahan akun yang menyebut adanya buzzer penyebar hoaks.

Viral

Informasi bahwa ada personel Polri yang menjadi buzzer untuk Jokowi menjadi viral di media sosial. Salah satu post di Facebook bahkan menyertakan sejumlah penjelasan dari pegiat media sosial Mustofa Nahrawardaya di televisi.

Kompas.com pun berupaya menghubungi Mustofa untuk mendapatkan penjelasan. Apalagi, dalam potongan tayangan televisi itu, Mustofa juga mengaku telah mengecek alamat IP seperti yang disebut dalam post yang diunggah di Twitter tersebut.

Menurut dia, pihak kepolisian sebaiknya segera melakukan komunikasi dengan pihak yang melakukan pembongkaran adanya buzzer penyebar hoaks yang terkoneksi dengan alamat IP (Internet Protocol Address) milik Polri.

"Pertama saya kan kemarin hanya memberitahu Polri melalui televisi karena itu sudah viral, kan. Saya ingin menindaklanjuti, mohon itu diperiksa ke (pengunggah) karena membongkar. Menurut saya itu membantu polisi, misalkan IP (Internet Protocol Address)-nya Polri itu di-hack, maka Polri harus menghubunginya, karena kan merasa dibantu," kata Mustofa kepada Kompas.com, Jumat (8/3/2019) sore.

Baca juga: Perang Buzzer Saat Debat Dinilai untuk Pengaruhi Persepsi Pemilih

Selain itu, Mustofa melanjutkan, ada sebuah aplikasi yang digunakan untuk penyebaran konten hoaks ke sejumlah media sosial, yang juga perlu ditelusuri oleh pihak kepolisian.

"Ada developer yang membuat aplikasi, yang developer itu menghubungkan ke IP Polri, maka Polri harus mencari (pengunggah) ini, untuk berterima kasih dan mencari developer-nya. Kalau udah ketemu developer-nya, nanti akan ketahuan bagaimana developer itu kok bisa terkoneksi ke IP Mabes Polri," ujar dia.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Puan Bakal Jajaki Kerja Sama Politik, Gerindra Yakin Akan Dikunjungi

Puan Bakal Jajaki Kerja Sama Politik, Gerindra Yakin Akan Dikunjungi

Nasional
Cak Imin Vs Yenny Wahid: Penyebab Konflik hingga Dampaknya untuk PKB

Cak Imin Vs Yenny Wahid: Penyebab Konflik hingga Dampaknya untuk PKB

Nasional
DPR Akan Kaji Wacana Legalisasi Ganja untuk Kebutuhan Medis

DPR Akan Kaji Wacana Legalisasi Ganja untuk Kebutuhan Medis

Nasional
Di Hadapan Para Santri, Cak Imin Beberkan Alasan Mantap Maju Capres 2024

Di Hadapan Para Santri, Cak Imin Beberkan Alasan Mantap Maju Capres 2024

Nasional
RI Terima 300 Unit Mesin Pendingin Vaksin Covid-19 dari Jepang dan Unicef

RI Terima 300 Unit Mesin Pendingin Vaksin Covid-19 dari Jepang dan Unicef

Nasional
Kontras Catat Penyiksaan Warga Negara oleh Polisi Berlangsung hingga Level Polsek

Kontras Catat Penyiksaan Warga Negara oleh Polisi Berlangsung hingga Level Polsek

Nasional
Untung-Rugi jika PDI-P Tak Berkoalisi dengan Parpol Mana Pun Jelang 2024

Untung-Rugi jika PDI-P Tak Berkoalisi dengan Parpol Mana Pun Jelang 2024

Nasional
Penjelasan Mahfud soal Dugaan 300 Sertifikat Warga Bogor Hasil Redistribusi Disita Satgas BLBI

Penjelasan Mahfud soal Dugaan 300 Sertifikat Warga Bogor Hasil Redistribusi Disita Satgas BLBI

Nasional
Kementan Sebut PMK Hewan Ternak Ada di 216 Kabupaten/Kota Se-Indonesia

Kementan Sebut PMK Hewan Ternak Ada di 216 Kabupaten/Kota Se-Indonesia

Nasional
Di Hadapan Ketua KPK, Sekjen PDI-P Pamer Upaya Tekan Biaya Pilkada

Di Hadapan Ketua KPK, Sekjen PDI-P Pamer Upaya Tekan Biaya Pilkada

Nasional
Kontras Catat 50 Tindak Kekerasan yang Dilakukan Aparat dalam Setahun

Kontras Catat 50 Tindak Kekerasan yang Dilakukan Aparat dalam Setahun

Nasional
Tolak Duet Pemersatu Bangsa, PSI: Anies Bukan Cawapres yang Tepat buat Ganjar

Tolak Duet Pemersatu Bangsa, PSI: Anies Bukan Cawapres yang Tepat buat Ganjar

Nasional
Warga Diminta Jaga Prokes di Area Tertutup hingga Transportasi Umum Supaya Covid-19 Terkendali

Warga Diminta Jaga Prokes di Area Tertutup hingga Transportasi Umum Supaya Covid-19 Terkendali

Nasional
'Magnet' Partai Nasdem yang Belum Memikat PDI-P

"Magnet" Partai Nasdem yang Belum Memikat PDI-P

Nasional
Kemenkes: 388 Kasus Covid-19 Akibat Omicron BA.4 dan BA.5 di Indonesia

Kemenkes: 388 Kasus Covid-19 Akibat Omicron BA.4 dan BA.5 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.