Salin Artikel

Viral soal Kabar Polri Mengorganisasi "Buzzer" Pendukung Jokowi, Ini Penjelasannya

Dalam sejumlah post disebutkan bahwa buzzer terdiri dari 100 orang di tiap Polres yang ada di seluruh Indonesia. Mereka disebut mendukung calon petahana, Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam ajang Pilpres 2019.

Salah satu video yang disebut berisi hasil investigasi menunjukkan, adanya sebuah akun Instagram yang diduga menjadi pusat koordinasi. Tak hanya itu, akun tersebut juga dilacak nomor IP. Hasilnya, menunjukkan lokasi berada di Mabes Polri.

Berikut tangkapan layarnya:

Viral

Informasi bahwa ada personel Polri yang menjadi buzzer untuk Jokowi menjadi viral di media sosial. Salah satu post di Facebook bahkan menyertakan sejumlah penjelasan dari pegiat media sosial Mustofa Nahrawardaya di televisi.

Kompas.com pun berupaya menghubungi Mustofa untuk mendapatkan penjelasan. Apalagi, dalam potongan tayangan televisi itu, Mustofa juga mengaku telah mengecek alamat IP seperti yang disebut dalam post yang diunggah di Twitter tersebut.

Menurut dia, pihak kepolisian sebaiknya segera melakukan komunikasi dengan pihak yang melakukan pembongkaran adanya buzzer penyebar hoaks yang terkoneksi dengan alamat IP (Internet Protocol Address) milik Polri.

"Pertama saya kan kemarin hanya memberitahu Polri melalui televisi karena itu sudah viral, kan. Saya ingin menindaklanjuti, mohon itu diperiksa ke (pengunggah) karena membongkar. Menurut saya itu membantu polisi, misalkan IP (Internet Protocol Address)-nya Polri itu di-hack, maka Polri harus menghubunginya, karena kan merasa dibantu," kata Mustofa kepada Kompas.com, Jumat (8/3/2019) sore.

Selain itu, Mustofa melanjutkan, ada sebuah aplikasi yang digunakan untuk penyebaran konten hoaks ke sejumlah media sosial, yang juga perlu ditelusuri oleh pihak kepolisian.

"Ada developer yang membuat aplikasi, yang developer itu menghubungkan ke IP Polri, maka Polri harus mencari (pengunggah) ini, untuk berterima kasih dan mencari developer-nya. Kalau udah ketemu developer-nya, nanti akan ketahuan bagaimana developer itu kok bisa terkoneksi ke IP Mabes Polri," ujar dia.

Mustofa mengatakan, saat ini ia masih mencoba untuk menguhubungi akun yang membongkar dugaan adanya buzzer penyebar hoaks ini.

"Saya sampai sekarang masih menghubungi, 'Sampai mana Anda menelusuri'. Karena tentu sudah berhari-hari developer sudah mengubah-ubah debug-nya. Namun aslinya masih disimpan, jadi enggak berubah link-nya," ujar dia.

Mencari pembuat aplikasi tersebut menjadi salah satu hal penting yang harus dilakukan oleh Polri, karena hal ini akan membantu pihak kepolisian melakukan klarifikasi.

"Untuk mengembalikan nama baik Polri, Polri harus mewawancarai developer-nya. Nama-nama developer ada, jadi bisa diketahui. Panggil saja developer-nya yang membuat aplikasi pertama, itu kan tekoneksi ke IP mabes polri, IP nya banyak itu," kata Mustofa.

"Kuncinya di developer-nya ini, saya kira Polri sudah tahu, tapi baru sekarang respons, mestinya pertama waktu viral langsung ditelusuri, kalau sekarang sudah terlambat itu. Membantah begitu saja itu tidak menyelesaikan masalah," ucap dia.

Harapannya, Mustofa menambahkan, Polri dapat segera melakukan klarifikasi ke masyarakat luas. Dengan demikian, jika terjadi kesalahpahaman dan muncul fitnah bahwa kepolisian tengah mengumpulkan massa untuk pasangan calon tertentu, hal itu bisa diklarifikasi.

Bantahan Polri

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjend Pol Dedi Prasetyo membantah bahwa pihak kepolisian melakukan tindakan seperti yang dituduhkan.

"Hal itu tidak benar. Bahwa sumber info adalah anonymous, artinya tidak dapat diklarifikasi, dikonfirmasi, dan diverifikasi. Artinya berita-berita yang disebarkan tidak dapat dipertanggungjawabkan," kata Dedi saat dihubungi Kompas.com, Jumat (8/3/2019).

Dedi menegaskan, Polri merupakan pihak netral dalam setiap pelaksanaan pesta demokrasi, termasuk Pilpres 2019.

"Polri adalah institusi negara yang mengawal demokrasi dan mengamankan kontestasi Pemilu 2019 dengan prinsip netralitas yang utama. Serta menjamin proses Pemilu 2019 dapat berjalan dengan aman, sejuk dan damai," ujar dia.

Terkait pihak yang merasa dirugikan atas informasi yang beredar ini, Dedi menyarankan agar pihak tersebut melaporkan ke pihak berwajib,

"Apabila ada pihak-pihak yang dirugikan terkait hal tersebut dapat dilaporkan dan akan ditindaklanjuti," kata dia.

Sementara itu, Polri telah melakukan penyelidikan kepada akun yang menyebarkan informasi ini.

"Saat ini Direktorat Siber Bareskrim sedang melakukan pendalaman dan analisa digital terkait isu tersebut," ujarnya

https://nasional.kompas.com/read/2019/03/08/18021291/viral-soal-kabar-polri-mengorganisasi-buzzer-pendukung-jokowi-ini

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

21 Parpol yang Sudah Terdaftar di Sipol Pemilu 2024

21 Parpol yang Sudah Terdaftar di Sipol Pemilu 2024

Nasional
Kasus Pria Cium Anak di Gresik Sempat Disebut Bukan Pelecehan Seksual, Kompolnas Angkat Bicara

Kasus Pria Cium Anak di Gresik Sempat Disebut Bukan Pelecehan Seksual, Kompolnas Angkat Bicara

Nasional
Putri Tjahjo Kumolo: Kondisi Bapak Sudah Membaik

Putri Tjahjo Kumolo: Kondisi Bapak Sudah Membaik

Nasional
UPDATE 26 Juni: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,06 Persen, Dosis Ketiga 24,02 Persen

UPDATE 26 Juni: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,06 Persen, Dosis Ketiga 24,02 Persen

Nasional
Pengamat Sebut Kekuatan Internal PKB Tak Sesolid Saat 2019, Jadi Alasan Gerindra Tidak Ingin 'Grusa-grusu' Nyatakan Koalisi

Pengamat Sebut Kekuatan Internal PKB Tak Sesolid Saat 2019, Jadi Alasan Gerindra Tidak Ingin "Grusa-grusu" Nyatakan Koalisi

Nasional
UPDATE 26 Juni: Tambah 1.726, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.080.451

UPDATE 26 Juni: Tambah 1.726, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.080.451

Nasional
Indonesia Ajak Dunia Bersatu Pulihkan Rantai Pasok Pangan Global

Indonesia Ajak Dunia Bersatu Pulihkan Rantai Pasok Pangan Global

Nasional
Tjahjo Kumolo Masih Dirawat, PDI-P: Mohon Doanya

Tjahjo Kumolo Masih Dirawat, PDI-P: Mohon Doanya

Nasional
Menpan RB Tjahjo Kumolo Masih Jalani Perawatan Intensif di Rumah Sakit

Menpan RB Tjahjo Kumolo Masih Jalani Perawatan Intensif di Rumah Sakit

Nasional
Kominfo: Hanya Dewan Pers yang Berhak Lakukan Uji Kompetensi Wartawan

Kominfo: Hanya Dewan Pers yang Berhak Lakukan Uji Kompetensi Wartawan

Nasional
Sepulang dari Eropa, Jokowi Bakal ke Uni Emirat Arab Bahas Kerja Sama Ekonomi

Sepulang dari Eropa, Jokowi Bakal ke Uni Emirat Arab Bahas Kerja Sama Ekonomi

Nasional
Menkes: Puncak Kasus BA.4 BA.5 di Indonesia Diperkirakan Minggu Kedua-Ketiga Juli

Menkes: Puncak Kasus BA.4 BA.5 di Indonesia Diperkirakan Minggu Kedua-Ketiga Juli

Nasional
Mensos Risma Dorong 1.500 Ibu-ibu Ubah Nasib lewat Berwirausaha

Mensos Risma Dorong 1.500 Ibu-ibu Ubah Nasib lewat Berwirausaha

Nasional
Kerumitan Perang Melawan Narkoba

Kerumitan Perang Melawan Narkoba

Nasional
Jika Berkoalisi dengan Demokrat-PKS, Nasdem Diyakini Tak Akan Keluar Kabinet

Jika Berkoalisi dengan Demokrat-PKS, Nasdem Diyakini Tak Akan Keluar Kabinet

Nasional
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.