Jokowi Dilaporkan soal Kartu Prakerja, Timses Singgung Janji Prabowo Naikkan Gaji Penegak Hukum

Kompas.com - 08/03/2019, 09:04 WIB
Juru Bicara TKN Jokowi-Maruf, Ace Hasan Syadzily, di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat. Kompas.com/Fitria Chusna FarisaJuru Bicara TKN Jokowi-Maruf, Ace Hasan Syadzily, di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily menyinggung janji calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang akan menaikan gaji penegak hukum.

Jika mengikuti logika pihak yang melaporkan capres nomor urut 01 Joko Widodo, seharusnya hal itu juga merupakan pelanggaran. 

"Seharusnya mereka itu instropeksi. Apakah Prabowo menjanjikan kenaikan gaji penegak hukum dalam debat pertama itu bukan pelanggaran?" kata Ace ketika dihubungi, Jumat (8/3/2019).

Baca juga: Timses Anggap Laporan Pelanggaran Kampanye Terhadap Jokowi Membabi Buta

Hal ini dia sampaikan ketika ditanya soal program kartu prakerja yang dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap menjanjikan uang kepada peserta kampanye. Pelapornya adalah Tim Advokat Indonesia Bergerak (TAIB).

Dalam debat pertama, Prabowo mengungkapkan niatnya untuk menaikkan gaji hakim, jaksa, dan aparat kepolisian berkali-kali lipat jika ia memenangi Pilpres 2019.

Menurut Prabowo, tiga pilar penegakan hukum tersebut sangat vital bagi keberlangsungan pemerintahan Indonesia.

Baca juga: Kontroversi Kartu Pra Kerja Jokowi...

Ace menilai tidak ada perbedaan antara janji Jokowi dengan janji Prabowo itu. Namun janji Prabowo untuk menaikan gaji penegak hukum tidak diributkan pendukungnya.

"Tidak ada yang dilanggar dengan program kartu pra kerja. Kartu pra kerja dengan skema akan memberikan semacam insentif itu bukan politik uang," kata Ace.

Dia menilai pendukung Prabowo-Sandiaga telah salah memahami pelanggaran kampanye. Akhirnya malah melaporkan Jokowi dengan membabi buta.

Baca juga: Ketika Poster Jokowi-Maruf Dijadikan Penanda Jalan Berlubang di Malang

 

Sebelum ini, Jokowi juga dilaporkan karena diduga menyebarkan kebohongan dalam debat kedua. Dia dinilai menyampaikan data-data yang salah ketika berdebat dengan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto.

Jokowi juga dilaporkan ke Bawaslu atas tuduhan penghinaan terhadap Prabowo usai debat pertama.

Saat itu, Jokowi menyebut Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra menandatangani berkas pencalonan caleg, termasuk caleg yang berstatus mantan narapidana korupsi.

"Mereka tidak mengerti dan memahami pelanggaran pemilu. Apapun mereka laporkan dengan membabi buta," ujar Ace.

Kompas TV Aksi Presiden #Jokowi yang pulang ke Istana Bogor dengan naik #KRL juga menjadi sorotan warganet. Kita simak ulasan selengkapnya bersama rekan, Gibran Muhammad.

 

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cegah Radikalisme di Lingkungan BUMN, BNPT Beri Imbauan ke 184 CEO

Cegah Radikalisme di Lingkungan BUMN, BNPT Beri Imbauan ke 184 CEO

Nasional
Mendagri: Daerah Tak Siap Pilkada Langsung Perlu Dipikirkan Mekanisme Lain

Mendagri: Daerah Tak Siap Pilkada Langsung Perlu Dipikirkan Mekanisme Lain

Nasional
Ingin Pancasila Diajarkan di Sekolah, BPIP Ajak Mendikbud dan Menag Bertemu

Ingin Pancasila Diajarkan di Sekolah, BPIP Ajak Mendikbud dan Menag Bertemu

Nasional
Kasus First Travel, Kejaksaan Agung Janji Buat Terobosan untuk Kembalikan Aset Korban

Kasus First Travel, Kejaksaan Agung Janji Buat Terobosan untuk Kembalikan Aset Korban

Nasional
Kepala BNPT: Jangankan Pekerja BUMN, Polisi Saja Ada yang Terpapar Radikalisme

Kepala BNPT: Jangankan Pekerja BUMN, Polisi Saja Ada yang Terpapar Radikalisme

Nasional
Barang Mewah hingga Air Soft Gun Milik Bos First Travel Bakal Dilelang, Berikut Daftarnya...

Barang Mewah hingga Air Soft Gun Milik Bos First Travel Bakal Dilelang, Berikut Daftarnya...

Nasional
Pengusaha Penyuap Eks Aspidum Kejati DKI Dituntut 4,5 Tahun Penjara

Pengusaha Penyuap Eks Aspidum Kejati DKI Dituntut 4,5 Tahun Penjara

Nasional
Selasa Sore, Tommy dan Titiek Soeharto Akan Bertemu Petinggi PKS

Selasa Sore, Tommy dan Titiek Soeharto Akan Bertemu Petinggi PKS

Nasional
2 Tersangka Terkait Bom Bunuh Diri di Medan Tewas Saat Penangkapan

2 Tersangka Terkait Bom Bunuh Diri di Medan Tewas Saat Penangkapan

Nasional
Mendagri Sebut Kepala Daerah Minta Dana Tunjangan demi Tekan Korupsi

Mendagri Sebut Kepala Daerah Minta Dana Tunjangan demi Tekan Korupsi

Nasional
Gubernur Lemhannas: Isu Radikalisme dan Investasi Sama Pentingnya

Gubernur Lemhannas: Isu Radikalisme dan Investasi Sama Pentingnya

Nasional
Terkait Desa Fiktif, Kemendagri Usul Penggabungan atau Pemecahan Desa

Terkait Desa Fiktif, Kemendagri Usul Penggabungan atau Pemecahan Desa

Nasional
Siapa Perakit Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan?

Siapa Perakit Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan?

Nasional
Kepala Bappenas: Presiden Ingin Istana di Ibu Kota Baru Tak Berwajah Kolonial

Kepala Bappenas: Presiden Ingin Istana di Ibu Kota Baru Tak Berwajah Kolonial

Nasional
Menko Polhukam dan BNPT Gelar Pertemuan, Bahas Terorisme hingga Radikalisme

Menko Polhukam dan BNPT Gelar Pertemuan, Bahas Terorisme hingga Radikalisme

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X