Jokowi Dilaporkan soal Kartu Prakerja, Timses Singgung Janji Prabowo Naikkan Gaji Penegak Hukum

Kompas.com - 08/03/2019, 09:04 WIB
Juru Bicara TKN Jokowi-Maruf, Ace Hasan Syadzily, di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat. Kompas.com/Fitria Chusna FarisaJuru Bicara TKN Jokowi-Maruf, Ace Hasan Syadzily, di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily menyinggung janji calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang akan menaikan gaji penegak hukum.

Jika mengikuti logika pihak yang melaporkan capres nomor urut 01 Joko Widodo, seharusnya hal itu juga merupakan pelanggaran. 

"Seharusnya mereka itu instropeksi. Apakah Prabowo menjanjikan kenaikan gaji penegak hukum dalam debat pertama itu bukan pelanggaran?" kata Ace ketika dihubungi, Jumat (8/3/2019).

Baca juga: Timses Anggap Laporan Pelanggaran Kampanye Terhadap Jokowi Membabi Buta

Hal ini dia sampaikan ketika ditanya soal program kartu prakerja yang dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap menjanjikan uang kepada peserta kampanye. Pelapornya adalah Tim Advokat Indonesia Bergerak (TAIB).

Dalam debat pertama, Prabowo mengungkapkan niatnya untuk menaikkan gaji hakim, jaksa, dan aparat kepolisian berkali-kali lipat jika ia memenangi Pilpres 2019.

Menurut Prabowo, tiga pilar penegakan hukum tersebut sangat vital bagi keberlangsungan pemerintahan Indonesia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Kontroversi Kartu Pra Kerja Jokowi...

Ace menilai tidak ada perbedaan antara janji Jokowi dengan janji Prabowo itu. Namun janji Prabowo untuk menaikan gaji penegak hukum tidak diributkan pendukungnya.

"Tidak ada yang dilanggar dengan program kartu pra kerja. Kartu pra kerja dengan skema akan memberikan semacam insentif itu bukan politik uang," kata Ace.

Dia menilai pendukung Prabowo-Sandiaga telah salah memahami pelanggaran kampanye. Akhirnya malah melaporkan Jokowi dengan membabi buta.

Baca juga: Ketika Poster Jokowi-Maruf Dijadikan Penanda Jalan Berlubang di Malang

 

Sebelum ini, Jokowi juga dilaporkan karena diduga menyebarkan kebohongan dalam debat kedua. Dia dinilai menyampaikan data-data yang salah ketika berdebat dengan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto.

Jokowi juga dilaporkan ke Bawaslu atas tuduhan penghinaan terhadap Prabowo usai debat pertama.

Saat itu, Jokowi menyebut Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra menandatangani berkas pencalonan caleg, termasuk caleg yang berstatus mantan narapidana korupsi.

"Mereka tidak mengerti dan memahami pelanggaran pemilu. Apapun mereka laporkan dengan membabi buta," ujar Ace.

Kompas TV Aksi Presiden #Jokowi yang pulang ke Istana Bogor dengan naik #KRL juga menjadi sorotan warganet. Kita simak ulasan selengkapnya bersama rekan, Gibran Muhammad.

 

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

'Fit and Proper Test' Calon Dubes Digelar Juli, Berikut Daftar Nama yang Beredar

"Fit and Proper Test" Calon Dubes Digelar Juli, Berikut Daftar Nama yang Beredar

Nasional
KPK-Kemenhan Gelar Diklat Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan untuk Pegawai KPK

KPK-Kemenhan Gelar Diklat Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan untuk Pegawai KPK

Nasional
KPK Setor Uang Pengganti dan Denda 3 Terpidana ke Kas Negara, Salah Satunya dari Eks Anggota DPR

KPK Setor Uang Pengganti dan Denda 3 Terpidana ke Kas Negara, Salah Satunya dari Eks Anggota DPR

Nasional
Bali Jadi 'Pilot Project' Wisata Berbasis Vaksin, Anggota DPR: Ujung-ujungnya Penularan Covid-19 Makin Menggila

Bali Jadi "Pilot Project" Wisata Berbasis Vaksin, Anggota DPR: Ujung-ujungnya Penularan Covid-19 Makin Menggila

Nasional
Berkas Perkara Unlawful Killing Laskar FPI Dinyatakan Lengkap

Berkas Perkara Unlawful Killing Laskar FPI Dinyatakan Lengkap

Nasional
ASN Juga Tak Boleh ke Luar Daerah di Pekan yang Sama dengan Libur Nasional

ASN Juga Tak Boleh ke Luar Daerah di Pekan yang Sama dengan Libur Nasional

Nasional
IDI: Selama Pandemi, 401 Dokter Wafat akibat Covid-19

IDI: Selama Pandemi, 401 Dokter Wafat akibat Covid-19

Nasional
Harapkan Banyak Testing, Satgas Covid-19 Gunakan Rapid Test Antigen untuk Skrining

Harapkan Banyak Testing, Satgas Covid-19 Gunakan Rapid Test Antigen untuk Skrining

Nasional
ASN Dilarang Ambil Cuti Sesudah dan Sebelum Hari Libur Nasional

ASN Dilarang Ambil Cuti Sesudah dan Sebelum Hari Libur Nasional

Nasional
150 Dokter di Yogyakarta Positif Covid-19, Pasokan Oksigen Menurun

150 Dokter di Yogyakarta Positif Covid-19, Pasokan Oksigen Menurun

Nasional
Pengaktifan Jabatan Wakil Panglima TNI Berpotensi Timbulkan Dualisme Garis Komando

Pengaktifan Jabatan Wakil Panglima TNI Berpotensi Timbulkan Dualisme Garis Komando

Nasional
Pemerintah Diminta Bikin Regulasi Cegah Praktik Penyiksaan dan Penghukuman Kejam

Pemerintah Diminta Bikin Regulasi Cegah Praktik Penyiksaan dan Penghukuman Kejam

Nasional
Kasus Kebocoran 279 Juta Data WNI, Polri Sudah Geledah Kantor BPJS Kesehatan

Kasus Kebocoran 279 Juta Data WNI, Polri Sudah Geledah Kantor BPJS Kesehatan

Nasional
UPDATE: 181.435 Orang, Rekor Kasus Aktif Covid-19 Tertinggi di Indonesia

UPDATE: 181.435 Orang, Rekor Kasus Aktif Covid-19 Tertinggi di Indonesia

Nasional
Pemerintah Diminta Evaluasi dan Perketat Alat Tes Covid-19 sebagai Syarat Perjalanan

Pemerintah Diminta Evaluasi dan Perketat Alat Tes Covid-19 sebagai Syarat Perjalanan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X