Menurut Sofyan Basir, Eni Maulani Anggota DPR yang Selalu Berpihak pada PLN

Kompas.com - 12/02/2019, 15:26 WIB
Direktur Utama PT PLN Persero Sofyan Basir dan Direktur Pengadaan Strategis 2 PT PLN Persero Supangkat Iwan Santoso bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (12/2/2019).KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN Direktur Utama PT PLN Persero Sofyan Basir dan Direktur Pengadaan Strategis 2 PT PLN Persero Supangkat Iwan Santoso bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (12/2/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PT PLN Persero Sofyan Basir menilai, Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih merupakan anggota Dewan yang suka berpihak pada PLN.

Hal itu membuat Sofyan mau menerima kehadiran Eni saat datang ke kediamannya bersama pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo.

Demikian dikatakan Sofyan saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (12/2/2019).

Sofyan bersaksi untuk terdakwa mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham.


"Beliau sebagai Wakil Ketua Komisi VII yang di mana saat kami rapat dengar pendapat (RDP), dia selalu berpihak pada PLN," ujar Sofyan kepada jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca juga: Direktur PLN Akui Eni Maulani Minta Proyek PLTU Riau Masuk Program Prioritas

Menurut Sofyan, Eni selalu menanggapi positif terkait kebijakan dan usulan yang dikeluarkan PT PLN. Misalnya, terkait batubara dan tarif energi baru terbarukan.

Pada Juni 2018, Sofyan mengakui bahwa Eni bersama Kotjo pernah datang ke kediamannya. Eni dan Kotjo datang bersama Idrus Marham yang saat itu menjabat sebagai Menteri Sosial.

Dalam pertemuan itu, Kotjo kembali membicarakan mengenai proyek PLTU di Riau.

Meski demikian, Sofyan memastikan tidak ada permintaan PLN dalam kontrak kerja sama yang dikurangi karena pertemuan-pertemuan itu.

"Ini lah mengapa kami sangat menghargai kawan-kawan di sana (DPR), termasuk Bu Eni. Karena hubungan sosial dan mitra kerja, ya kami temui," kata Sofyan.

Baca juga: Eni Maulani Kecewa Permohonan Justice Collaborator Ditolak KPK

Dalam kasus ini, Idrus didakwa menerima suap Rp 2,250 miliar. Idrus didakwa melakukan perbuatan bersama-sama dengan Eni Maulani Saragih.

Menurut jaksa, pemberian uang tersebut diduga agar Eni membantu Kotjo mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU) Riau 1.

Proyek tersebut rencananya akan dikerjakan PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PT PJBI), Blackgold Natural Resources dan China Huadian Engineering Company Ltd yang dibawa oleh Kotjo.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Pengusaha Didakwa Suap Bupati Talaud Tas dan Perhiasan Total Rp 595,8 Juta

Pengusaha Didakwa Suap Bupati Talaud Tas dan Perhiasan Total Rp 595,8 Juta

Nasional
Prabowo Kumpulkan Dewan Pembina di Hambalang, Bahas Hasil Pertemuan dengan Jokowi

Prabowo Kumpulkan Dewan Pembina di Hambalang, Bahas Hasil Pertemuan dengan Jokowi

Nasional
Jokowi Pastikan Blok Masela Serap Banyak Tenaga Kerja Lokal

Jokowi Pastikan Blok Masela Serap Banyak Tenaga Kerja Lokal

Nasional
Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Percepat Kepulangan ke Indonesia

Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Percepat Kepulangan ke Indonesia

Nasional
Menhan Ryamizard: Stop Pelonco, Nggak Ada Gunanya!

Menhan Ryamizard: Stop Pelonco, Nggak Ada Gunanya!

Nasional
Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Minta Maaf

Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Minta Maaf

Nasional
Janji Jokowi soal Dana Abadi Kebudayaan Diharapkan Jadi Pendukung Kegiatan Komunitas Seni

Janji Jokowi soal Dana Abadi Kebudayaan Diharapkan Jadi Pendukung Kegiatan Komunitas Seni

Nasional
Gerindra Incar Kursi Ketua MPR, Ace Hasan Sebut Golkar Lebih Pantas

Gerindra Incar Kursi Ketua MPR, Ace Hasan Sebut Golkar Lebih Pantas

Nasional
Wiranto: Akhir-akhir Ini Pemerintah Hadapi Kondisi Rawan Keamanan

Wiranto: Akhir-akhir Ini Pemerintah Hadapi Kondisi Rawan Keamanan

Nasional
Tomy Winata Menyesali Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat

Tomy Winata Menyesali Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat

Nasional
Rekonsiliasi, Fraksi Gerindra Usulkan Gerindra Ketua MPR, PDI-P Ketua DPR

Rekonsiliasi, Fraksi Gerindra Usulkan Gerindra Ketua MPR, PDI-P Ketua DPR

Nasional
Menyerang Hakim dalam Persidangan, Apa Hukumannya?

Menyerang Hakim dalam Persidangan, Apa Hukumannya?

Nasional
Pansel Dukung Masyarakat Dirikan Pos Pengaduan Capim KPK

Pansel Dukung Masyarakat Dirikan Pos Pengaduan Capim KPK

Nasional
Wiranto Gelar Rapat Terbatas Tingkat Menteri, Bahas Situasi Politik dan Keamanan

Wiranto Gelar Rapat Terbatas Tingkat Menteri, Bahas Situasi Politik dan Keamanan

Nasional
Para Ajudan yang Setia Mengawal Atasannya Tes Capim KPK...

Para Ajudan yang Setia Mengawal Atasannya Tes Capim KPK...

Nasional
Close Ads X