Menurut Sofyan Basir, Eni Maulani Anggota DPR yang Selalu Berpihak pada PLN

Kompas.com - 12/02/2019, 15:26 WIB
Direktur Utama PT PLN Persero Sofyan Basir dan Direktur Pengadaan Strategis 2 PT PLN Persero Supangkat Iwan Santoso bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (12/2/2019).KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN Direktur Utama PT PLN Persero Sofyan Basir dan Direktur Pengadaan Strategis 2 PT PLN Persero Supangkat Iwan Santoso bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (12/2/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PT PLN Persero Sofyan Basir menilai, Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih merupakan anggota Dewan yang suka berpihak pada PLN.

Hal itu membuat Sofyan mau menerima kehadiran Eni saat datang ke kediamannya bersama pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo.

Demikian dikatakan Sofyan saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (12/2/2019).

Sofyan bersaksi untuk terdakwa mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham.


"Beliau sebagai Wakil Ketua Komisi VII yang di mana saat kami rapat dengar pendapat (RDP), dia selalu berpihak pada PLN," ujar Sofyan kepada jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca juga: Direktur PLN Akui Eni Maulani Minta Proyek PLTU Riau Masuk Program Prioritas

Menurut Sofyan, Eni selalu menanggapi positif terkait kebijakan dan usulan yang dikeluarkan PT PLN. Misalnya, terkait batubara dan tarif energi baru terbarukan.

Pada Juni 2018, Sofyan mengakui bahwa Eni bersama Kotjo pernah datang ke kediamannya. Eni dan Kotjo datang bersama Idrus Marham yang saat itu menjabat sebagai Menteri Sosial.

Dalam pertemuan itu, Kotjo kembali membicarakan mengenai proyek PLTU di Riau.

Meski demikian, Sofyan memastikan tidak ada permintaan PLN dalam kontrak kerja sama yang dikurangi karena pertemuan-pertemuan itu.

"Ini lah mengapa kami sangat menghargai kawan-kawan di sana (DPR), termasuk Bu Eni. Karena hubungan sosial dan mitra kerja, ya kami temui," kata Sofyan.

Baca juga: Eni Maulani Kecewa Permohonan Justice Collaborator Ditolak KPK

Dalam kasus ini, Idrus didakwa menerima suap Rp 2,250 miliar. Idrus didakwa melakukan perbuatan bersama-sama dengan Eni Maulani Saragih.

Menurut jaksa, pemberian uang tersebut diduga agar Eni membantu Kotjo mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU) Riau 1.

Proyek tersebut rencananya akan dikerjakan PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PT PJBI), Blackgold Natural Resources dan China Huadian Engineering Company Ltd yang dibawa oleh Kotjo.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Close Ads X