Menurut Sofyan Basir, Eni Maulani Anggota DPR yang Selalu Berpihak pada PLN

Kompas.com - 12/02/2019, 15:26 WIB
Direktur Utama PT PLN Persero Sofyan Basir dan Direktur Pengadaan Strategis 2 PT PLN Persero Supangkat Iwan Santoso bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (12/2/2019).KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN Direktur Utama PT PLN Persero Sofyan Basir dan Direktur Pengadaan Strategis 2 PT PLN Persero Supangkat Iwan Santoso bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (12/2/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PT PLN Persero Sofyan Basir menilai, Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih merupakan anggota Dewan yang suka berpihak pada PLN.

Hal itu membuat Sofyan mau menerima kehadiran Eni saat datang ke kediamannya bersama pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo.

Demikian dikatakan Sofyan saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (12/2/2019).

Sofyan bersaksi untuk terdakwa mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham.


"Beliau sebagai Wakil Ketua Komisi VII yang di mana saat kami rapat dengar pendapat (RDP), dia selalu berpihak pada PLN," ujar Sofyan kepada jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca juga: Direktur PLN Akui Eni Maulani Minta Proyek PLTU Riau Masuk Program Prioritas

Menurut Sofyan, Eni selalu menanggapi positif terkait kebijakan dan usulan yang dikeluarkan PT PLN. Misalnya, terkait batubara dan tarif energi baru terbarukan.

Pada Juni 2018, Sofyan mengakui bahwa Eni bersama Kotjo pernah datang ke kediamannya. Eni dan Kotjo datang bersama Idrus Marham yang saat itu menjabat sebagai Menteri Sosial.

Dalam pertemuan itu, Kotjo kembali membicarakan mengenai proyek PLTU di Riau.

Meski demikian, Sofyan memastikan tidak ada permintaan PLN dalam kontrak kerja sama yang dikurangi karena pertemuan-pertemuan itu.

"Ini lah mengapa kami sangat menghargai kawan-kawan di sana (DPR), termasuk Bu Eni. Karena hubungan sosial dan mitra kerja, ya kami temui," kata Sofyan.

Baca juga: Eni Maulani Kecewa Permohonan Justice Collaborator Ditolak KPK

Dalam kasus ini, Idrus didakwa menerima suap Rp 2,250 miliar. Idrus didakwa melakukan perbuatan bersama-sama dengan Eni Maulani Saragih.

Menurut jaksa, pemberian uang tersebut diduga agar Eni membantu Kotjo mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU) Riau 1.

Proyek tersebut rencananya akan dikerjakan PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PT PJBI), Blackgold Natural Resources dan China Huadian Engineering Company Ltd yang dibawa oleh Kotjo.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Terkini Lainnya

Digugat Ratusan Peserta Pemilu di MK, KPU Siapkan Dua Hal Ini

Digugat Ratusan Peserta Pemilu di MK, KPU Siapkan Dua Hal Ini

Nasional
Tim Kuasa Hukum KPU Sebut Tak Ada Persiapan Khusus Hadapi Gugatan Prabowo-Sandiaga

Tim Kuasa Hukum KPU Sebut Tak Ada Persiapan Khusus Hadapi Gugatan Prabowo-Sandiaga

Nasional
Selisih 16,9 Juta Suara, Kubu Jokowi Nilai Gugatan ke MK Sulit Ubah Hasil Pilpres

Selisih 16,9 Juta Suara, Kubu Jokowi Nilai Gugatan ke MK Sulit Ubah Hasil Pilpres

Nasional
Amnesty International Minta Kekerasan 22 Mei 2019 Diusut Tuntas

Amnesty International Minta Kekerasan 22 Mei 2019 Diusut Tuntas

Nasional
Jenguk Korban Kerusuhan 22 Mei, Waketum Demokrat Minta Pengusutan Tuntas

Jenguk Korban Kerusuhan 22 Mei, Waketum Demokrat Minta Pengusutan Tuntas

Nasional
Mudik 2019, Pemerintah Siapkan 6.047 Fasilitas Layanan Kesehatan

Mudik 2019, Pemerintah Siapkan 6.047 Fasilitas Layanan Kesehatan

Nasional
KPU Siapkan 20 Pengacara untuk Hadapi BPN Prabowo-Sandiaga di MK

KPU Siapkan 20 Pengacara untuk Hadapi BPN Prabowo-Sandiaga di MK

Nasional
Nasdem Klaim Raih Peningkatan Suara Terbanyak di Pileg 2019

Nasdem Klaim Raih Peningkatan Suara Terbanyak di Pileg 2019

Nasional
Mantan Hakim MK: Narasi Bambang Widjojanto Berbahaya Sekali

Mantan Hakim MK: Narasi Bambang Widjojanto Berbahaya Sekali

Nasional
Hoaks atau Fakta Sepekan: Seputar Kerusuhan 22 Mei, Isu Cacar Monyet hingga Tol Ambruk

Hoaks atau Fakta Sepekan: Seputar Kerusuhan 22 Mei, Isu Cacar Monyet hingga Tol Ambruk

Nasional
'Kalau Alat Bukti BPN Masih Seperti yang ke Bawaslu, Perkara di MK Akan Cepat Selesai'

"Kalau Alat Bukti BPN Masih Seperti yang ke Bawaslu, Perkara di MK Akan Cepat Selesai"

Nasional
Tim Hukum BPN Keluhkan Penutupan Jalan Ke MK, Ini Tanggapan Polri

Tim Hukum BPN Keluhkan Penutupan Jalan Ke MK, Ini Tanggapan Polri

Nasional
Kapolri Bentuk Tim Pencari Fakta Terkait Korban Kerusuhan 22 Mei

Kapolri Bentuk Tim Pencari Fakta Terkait Korban Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Menurut Pakar, 51 Bukti yang Dibawa Tim Hukum Prabowo-Sandiaga ke MK Sangat Sedikit

Menurut Pakar, 51 Bukti yang Dibawa Tim Hukum Prabowo-Sandiaga ke MK Sangat Sedikit

Nasional
Polri Janji Tindak Anggota yang Langgar SOP Saat Kerusuhan 22 Mei

Polri Janji Tindak Anggota yang Langgar SOP Saat Kerusuhan 22 Mei

Nasional

Close Ads X