Tim Kampanye Sebut Jokowi Terlalu Banyak Menyerang Pribadi Prabowo

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyebut, Joko Widodo tak mencerminkan sikap negarawan dalam debat pertama pilpres, Kamis (17/1/2019) malam.

Hal ini dikarenakan Jokowi terlalu banyak menyerang pribadi Prabowo Subianto. Salah satunya, ketika Jokowi menyinggung soal Partai Gerindra yang tercatat paling banyak mengajukan caleg mantan napi korupsi.

"Bagi kita terlalu banyak serangan-serangan pribadi yang bukan cermin negarawan. Kok yang kita debatkan itu masalah-masalah kenegaraan, kemudian serangannya pribadi misalnya menyerang partai," kata Dahnil usai debat pertama pilpres di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019) malam.

Baca juga: Debat Pertama, Jokowi Dinilai Emosional, Prabowo Berusaha Santai

Dahnil mengatakan, Jokowi seakan lupa bahwa yang paling banyak tertangkap kasus korupsi adalah partai pendukungnya.

Pernyataan Jokowi dan fakta di lapangan, menurut Dahnil, ibarat memukul air terpercik ke wajah sendiri. Ia menuding Jokowi menuduh orang lain tapi lupa dengan kenyataan yang ada di sekitarnya.

KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Koordinator juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Dahnil Anzar Simanjuntak saat ditemui di media center pasangan Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Rabu (16/1/2019).

"Pak Jokowi lupa bahwa OTT KPK 60 persen didominasi partai pendukung Pak Jokowi. Pernyataan Pak Jokowi itu seperti memukul air terpercik ke muka sendiri," kata dia.

Baca juga: Debat Pertama Capres-Cawapres Kering dan Pelit Apresiasi

Dalam debat pertama pilpres, Jokowi bertanya mengenai komitmen pemberantasan korupsi Prabowo. Jokowi mengatakan, menurut data ICW, Gerindra mengusung caleg eks koruptor paling banyak.

Menjawab hal itu, Prabowo menyebut bahwa eks koruptor sudah dihukum, dan hukum mengizinkan dia maju ke kontestasi politik. Ia juga menyinggung soal 'korupsi tidak seberapa'.

"Kalau kasus itu sudah melalui proses, dia sudah dihukum dan kalau memang hukum mengizinkan, kalau dia masih bisa dan rakyat menghendaki dia karena dia mempunyai kelebihan-kelebihan lain, mungkin korupsinya juga enggak seberapa," kata Prabowo.