Pimpinan KPK Tegaskan Teror Tak Akan Hentikan Pemberantasan Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menegaskan, kinerja pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK tak akan pernah berhenti meskipun jajarannya diteror oleh pihak tertentu.

Rumah Laode beberapa waktu lalu sempat dilempar bom molotov oleh orang tak dikenal. Peristiwa itu beriringan dengan teror benda mencurigakan menyerupai bom yang tergantung di pagar rumah Ketua KPK Agus Rahardjo.

"Bahwa kerja-kerja kita untuk memberantas korupsi tidak berhenti dengan teror-teror seperti itu. Demi bangsa kita siap melanjutkan kerja-kerja pemberantasan korupsi," kata Laode dalam sambutannya di acara Mari Bergerak #SAVEKPK di depan lobi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (15/1/2019).

Baca juga: Soal Teror ke Rumah Pimpinan KPK, Kapolri Bilang Ada Petunjuk Menarik

Di sisi lain, Laode optimistis pihak kepolisian sedang bekerja keras mengungkap pelaku teror. Ia berharap kepolisian bisa menyampaikan hasil yang signifikan dalam pengusutan kasus teror ini.

"Kami tetap yakin dan diberikan kepastian oleh pimpinan Polri bahwa semua insiden atau teror yang dialami pimpinan KPK dan seluruh staf KPK akan dilakukan secara serius," ungkap Laode.

KPK, kata dia, juga telah menerjunkan tim khusus yang terdiri dari penyidik dan penyelidik untuk berkoordinasi dengan tim dari Polri.

Sebelumnya Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, kepolisian juga telah menemui Pimpinan KPK, khususnya Agus dan Laode untuk meminta keterangan terkait apa saja yang mereka ketahui tentang dua peristiwa tersebut.

"Pasti apa yang terjadi misalnya di rumah tadi pagi dan sebelumnya seperti apa dan apa yang ditemukan di sana. Ini porsinya lebih pada tim dari Polri tersebut menggali beberapa informasi. Karena beberapa saksi lain di sekitar lokasi juga sudah diperiksa untuk mendapatkan info-info awal," ungkapnya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (9/1/2019).

Baca juga: Menanti Kepolisian Mengungkap Pelaku Teror Bom di Rumah 2 Pimpinan KPK

KPK juga berkoordinasi dengan Polri terkait kebutuhan peningkatan pengamanan. Secara internal, KPK turut membahas mitigasi risiko keamanan.

"Yang pasti pengamanan koordinasi dilakukan dengan Polri, kalau dibutuhkan pengamanan tambahan, misalnya, untuk para pimpinan KPK yang 5 orang atau pengamanan yang lain sesuai dengan kebutuhan," kata Febri.

"Standar keamanan (internal) itu pasti ada, namun kalau ada peristiwa tertentu kami bahas melalui mekanisme mitigasi risiko keamanan. Jadi risiko-risikonya ditetapkan dan akan ada dilakukan jika dibutuhkan tindakan-tindakan tertentu," lanjut dia.