Ketua KPU Sebut Ada Upaya Mendelegitimasikan Penyelenggara Pemilu

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan, dalam beberapa waktu terakhir, muncul berbagai isu yang bertujuan mendelegitimasi KPU.

Isu-isu tersebut, kata Arief, tidak berdasar pada fakta dan data atau ada juga yang bersifat hoaks. Sehingga, bisa mengganggu proses penyelenggaraan pemilu.

Terhadap isu-isu yang tidak berdasar fakta itu, KPU berkomitmen untuk melawannya.

"Kalau (isu) itu tak berdasar, enggak ada data dan faktanya, itu sudah pasti ingin mengganggu pemilu kita, mendeligitimasi penyelenggara pemilu, dan yang begini harus dilawan," kata Arief di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (8/1/2019).

Baca juga: Tim Jokowi Sebut Ada Upaya Mendelegitimasi KPU

Menurut Arief, jelang penyelenggaraan pemilu, begitu banyak hoaks yang muncul. Hoaks tersebut bukan hanya menyerang KPU secara institusi, tetapi juga mengganggu tahapan pemilu, bahkan menyerang pribadi penyelenggara pemilu.

"Ada hoaks tentang saya disandingkan dengan orang lain semua orang tahu siapa saya, tak sulit mencari profil saya, gampang sekali. Di mana saya tinggal, dilahirkan di mana, sekolah di mana, tinggal di mana, tapi tetap saja orang menyebar itu. Maksudnya apa?" Ujar Arief.

Upaya pendelegitimasian itu juga terjadi pada penggorengan isu terkait penyelenggaraan debat calon presiden dan calon wakil presiden. Misalnya, mengenai batalnya sosialisasi visi-misi pasangan capres cawapres.

Soal lain adalah mengenai pemberian kisi-kisi pertanyaan debat ke pasangan calon.

Menurut Arief, kebijakan pembatalan sosialisasi visi misi dan pemberian kisi-kisi tersebut diputuskan melalui rapat persiapan debat yang digelar beberapa kali antara KPU dan tim kampanye kedua pasangan calon.

Keputusan itu berdasar pada kesepakatan seluruh pihak pada pertemuan tersebut. 

Baca juga: Timses Jokowi: Ada Manuver Berbahaya untuk Rusak Legitimasi KPU

KPU juga sempat menghadapi isu adanya tujuh kontainer yang berisi surat suara tercoblos di bagian pasangan capres dan cawapres nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Ketujuh kontainer tersebut disebut berada di Tanjung Priok. 

KPU merespons isu tersebut dengan mendatangi Kantor Bea Cukai Tanjung Priok sebelum memastikan bahwa isu tersebut hoaks. 

Hoaks 7 kontainer surat suara pemilu yang sudah tercoblos tersebar melalui sejumlah platform, seperti YouTube, Twitter, Instagram, Facebook dan WhatsApp.