Salin Artikel

Ketua KPU Sebut Ada Upaya Mendelegitimasikan Penyelenggara Pemilu

Isu-isu tersebut, kata Arief, tidak berdasar pada fakta dan data atau ada juga yang bersifat hoaks. Sehingga, bisa mengganggu proses penyelenggaraan pemilu.

Terhadap isu-isu yang tidak berdasar fakta itu, KPU berkomitmen untuk melawannya.

"Kalau (isu) itu tak berdasar, enggak ada data dan faktanya, itu sudah pasti ingin mengganggu pemilu kita, mendeligitimasi penyelenggara pemilu, dan yang begini harus dilawan," kata Arief di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (8/1/2019).

Menurut Arief, jelang penyelenggaraan pemilu, begitu banyak hoaks yang muncul. Hoaks tersebut bukan hanya menyerang KPU secara institusi, tetapi juga mengganggu tahapan pemilu, bahkan menyerang pribadi penyelenggara pemilu.

"Ada hoaks tentang saya disandingkan dengan orang lain semua orang tahu siapa saya, tak sulit mencari profil saya, gampang sekali. Di mana saya tinggal, dilahirkan di mana, sekolah di mana, tinggal di mana, tapi tetap saja orang menyebar itu. Maksudnya apa?" Ujar Arief.

Upaya pendelegitimasian itu juga terjadi pada penggorengan isu terkait penyelenggaraan debat calon presiden dan calon wakil presiden. Misalnya, mengenai batalnya sosialisasi visi-misi pasangan capres cawapres.

Soal lain adalah mengenai pemberian kisi-kisi pertanyaan debat ke pasangan calon.

Menurut Arief, kebijakan pembatalan sosialisasi visi misi dan pemberian kisi-kisi tersebut diputuskan melalui rapat persiapan debat yang digelar beberapa kali antara KPU dan tim kampanye kedua pasangan calon.

Keputusan itu berdasar pada kesepakatan seluruh pihak pada pertemuan tersebut. 

KPU juga sempat menghadapi isu adanya tujuh kontainer yang berisi surat suara tercoblos di bagian pasangan capres dan cawapres nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Ketujuh kontainer tersebut disebut berada di Tanjung Priok. 

KPU merespons isu tersebut dengan mendatangi Kantor Bea Cukai Tanjung Priok sebelum memastikan bahwa isu tersebut hoaks. 

Hoaks 7 kontainer surat suara pemilu yang sudah tercoblos tersebar melalui sejumlah platform, seperti YouTube, Twitter, Instagram, Facebook dan WhatsApp.

https://nasional.kompas.com/read/2019/01/09/05484531/ketua-kpu-sebut-ada-upaya-mendelegitimasikan-penyelenggara-pemilu

Terkini Lainnya

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke