Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Timses Jokowi: Ada Manuver Berbahaya untuk Rusak Legitimasi KPU

Kompas.com - 08/01/2019, 11:42 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily menilai kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno telah mendelegitimasi Pemilu 2019 dengan melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan menyebarkan hoaks surat suara.

Hal itu disampaikan Ace menanggapi pelaporan KPU ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas tuduhan pelanggaran kode etik.

Pelaporan yang disampaikan kader Partai Gerindra itu terkait sikap KPU yang batal memfasilitasi sosialisasi visi-misi capres-cawapres dan penyebaran hoaks surat suara yang tercoblos.

Baca juga: Megawati Minta Penyebar Hoaks Surat Suara Ditindak Tegas

"Saya melihat serangkaian manuver berbahaya untuk merusak kredibilitas dan legitimasi KPU sebagai penyelenggara pemilu yang mandiri," kata Ace melalui keterangan tertulis, Selasa (8/1/2019).

"Indikasinya dengan mengembuskan kabar bohong soal tujuh kontainer yang berisi kertas suara tercoblos sampai dengan menyerang putusan KPU soal debat yang dianggap berpihak pada pasangan kami," lanjut dia.

Ace menilai hal itu akan merusak kredibilitas KPU sebagai lembaga independen. Dengan demikian, kata Ace, nantinya semua putusan KPU dianggap partisan. Hal itu, menurutnya, akan menjadi pintu masuk untuk mendelegitimasi pemilu.

Padahal, lanjut dia, Presiden Joko Widodi selalu mengingatkan pemilu adalah pesta demokrasi yang mestinya diisi dengan politik kegembiraan, politik akal sehat dan politik gagasan, bukan politik yang menghacurkan.

"Jelas manuver ini sangat berbahaya bagi demokrasi. Untuk mencapai tujuan politik dilakukan dengan menghalalkan segala cara, pembodohan politik dengan melakukan sandiwara dan menebar kebohongan serta narasi-narasi negatif tentang KPU dan pemilu," sambung Ace.

Baca juga: Komisioner KPU Diadukan ke DKPP Gara-gara Tak Gelar Sosialisasi Visi-Misi Capres

Diberitakan, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Gerindra DKI Jakarta M Taufik mengungkapkan bahwa pihaknya telah melaporkan KPU ke DKPP pada Senin (7/1/2019).

KPU dilaporkan ke DKPP lantaran tidak memfasilitasi sosialisasi visi misi calon presiden dan calon wakil presiden. Taufik mengaku melaporkan KPU dalam kapasitasnya sebagai salah satu anggota Badan Pemenangan Daerah (BPD) pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Kompas TV Jelang debat calon presiden dan calon wakil presiden, Komisi Pemilihan Umum menggelar pertemuan tertutup bersama masing-masing tim kampanye pasangan calon.<br /> KPU bersama kedua tim paslon telah menyepakati format gelaran debat Capres-Cawapres pada 17 Januari mendatang. Meski paslon diberikan kisi-kisi, KPU memastikan debat akan sesuai harapan publik dengan adanya pertanyaan tertutup yang ditanyakan oleh masing-masing paslon.<br />
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com