Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Capres Diharapkan Jelaskan Upaya Pemberantasan Korupsi hingga Reformasi Birokrasi

Kompas.com - 08/01/2019, 11:03 WIB
Devina Halim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo membeberkan beberapa poin penting yang perlu dibahas dan dipaparkan oleh para calon presiden dan calon wakil presiden dalam debat pertama Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Pada debat yang akan diselenggarakan 17 Januari 2019 itu mengambil tema hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), korupsi, dan terorisme.

Adnan mengatakan, poin pertama adalah reformasi hukum. Dalam upaya pemberantasan korupsi, para calon perlu menjelaskan soal cara untuk meformasi dan membersihkan lembaga penegak hukum.

"Poin penting adalah reformasi hukum, bagaimana memastikan pemberantasan korupsi dilakukan melalui pembersihan lembaga penegakan hukum terlebih dahulu," katanya saat dihubungi Kompas.com, Senin (7/1/2019) malam.

Baca juga: KPU: Saat Debat, Tim Hore-hore di Luar, yang di Dalam Tim Kampanye

Kemudian, poin lainnya adalah soal pengembalian aset negara dari kejahatan korupsi melalui penguatan kebijakan antikorupsi.

Lalu, bagaimana revisi regulasi terkait korupsi yang mengadopsi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).

Berikutnya, Adnan berharap agar para calon memiliki program penguatan pelibatan masyarakat dan pihak swasta dalam proses pemberantasan korupsi.

"Penguatan dan perlindungan peran serta masyarakat dan swasta dalam pemberantasan korupsi, termasuk perlidungan terhadap lembaga penegak hukum dan personelnya dari setiap ancaman dan intimidasi," terang dia.

Selanjutnya, menurut Adnan, yang perlu dikemukakan adalah reformasi di bidang politik melalui tata kelola partai politik.

Tak hanya di bidang politik, Adnan juga ingin mendengar kedua paslon membicarakan soal reformasi dalam pengelolaan sektor Sumber Daya Alam (SDA) dan penerimaan negara.

Lalu, poin penting yang menurutnya perlu dibahas dalam debat pilpres tersebut adalah soal reformasi birokrasi.

"Agenda reformasi birokrasi, yaitu penguatan kode etik, pengawasan internal, sistem penggajian," katanya.

Terakhir, ia ingin melihat bagaimana kedua paslon memanfaatkan perkembangan teknologi untuk menguatkan kebijakan antikorupsi.

Baca juga: Timses 2 Kubu Sebut Segala Putusan Terkait Debat Pilpres Berdasar Kesepakatan

Diberitakan, debat Pilpres akan diselenggarakan sebanyak lima kali, yang seluruhnya diselenggarakan di Jakarta. Debat yang akan diikuti oleh pasangan capres dan cawapres adalah yang pertama dan terakhir.

Debat pertama akan digelar pada 17 Januari 2019, membahas hukum, HAM, korupsi dan terorisme, bertempat di Hotel Bidakara.

Sementara debat terakhir, mengambil tema ekonomi dan kesejahteraan sosial, keuangan dan investasi, perdagangan dan industri. Waktu dan tempatnya baru akan ditentukan setelah evaluasi debat pertama.

Kompas TV Keputusan KPU yang memberikan soal untuk kedua pasangan capres-cawapres sepekan sebelum debat menjadi perbincangan hangat di media sosial Facebook. Seperti apa pro dan kontranya? Kita simak ulasan rekan Frisca Clarissa berikut ini.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com