Capres Diharapkan Jelaskan Upaya Pemberantasan Korupsi hingga Reformasi Birokrasi

Kompas.com - 08/01/2019, 11:03 WIB
Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo di Kedutaan Besar Inggris, Jakarta, Rabu (2/5/2018)DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.com Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo di Kedutaan Besar Inggris, Jakarta, Rabu (2/5/2018)

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Indonesia Corruption Watch ( ICW) Adnan Topan Husodo membeberkan beberapa poin penting yang perlu dibahas dan dipaparkan oleh para calon presiden dan calon wakil presiden dalam debat pertama Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Pada debat yang akan diselenggarakan 17 Januari 2019 itu mengambil tema hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), korupsi, dan terorisme.

Adnan mengatakan, poin pertama adalah reformasi hukum. Dalam upaya pemberantasan korupsi, para calon perlu menjelaskan soal cara untuk meformasi dan membersihkan lembaga penegak hukum.

"Poin penting adalah reformasi hukum, bagaimana memastikan pemberantasan korupsi dilakukan melalui pembersihan lembaga penegakan hukum terlebih dahulu," katanya saat dihubungi Kompas.com, Senin (7/1/2019) malam.


Baca juga: KPU: Saat Debat, Tim Hore-hore di Luar, yang di Dalam Tim Kampanye

Kemudian, poin lainnya adalah soal pengembalian aset negara dari kejahatan korupsi melalui penguatan kebijakan antikorupsi.

Lalu, bagaimana revisi regulasi terkait korupsi yang mengadopsi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).

Berikutnya, Adnan berharap agar para calon memiliki program penguatan pelibatan masyarakat dan pihak swasta dalam proses pemberantasan korupsi.

"Penguatan dan perlindungan peran serta masyarakat dan swasta dalam pemberantasan korupsi, termasuk perlidungan terhadap lembaga penegak hukum dan personelnya dari setiap ancaman dan intimidasi," terang dia.

Selanjutnya, menurut Adnan, yang perlu dikemukakan adalah reformasi di bidang politik melalui tata kelola partai politik.

Tak hanya di bidang politik, Adnan juga ingin mendengar kedua paslon membicarakan soal reformasi dalam pengelolaan sektor Sumber Daya Alam (SDA) dan penerimaan negara.

Lalu, poin penting yang menurutnya perlu dibahas dalam debat pilpres tersebut adalah soal reformasi birokrasi.

"Agenda reformasi birokrasi, yaitu penguatan kode etik, pengawasan internal, sistem penggajian," katanya.

Terakhir, ia ingin melihat bagaimana kedua paslon memanfaatkan perkembangan teknologi untuk menguatkan kebijakan antikorupsi.

Baca juga: Timses 2 Kubu Sebut Segala Putusan Terkait Debat Pilpres Berdasar Kesepakatan

Diberitakan, debat Pilpres akan diselenggarakan sebanyak lima kali, yang seluruhnya diselenggarakan di Jakarta. Debat yang akan diikuti oleh pasangan capres dan cawapres adalah yang pertama dan terakhir.

Debat pertama akan digelar pada 17 Januari 2019, membahas hukum, HAM, korupsi dan terorisme, bertempat di Hotel Bidakara.

Sementara debat terakhir, mengambil tema ekonomi dan kesejahteraan sosial, keuangan dan investasi, perdagangan dan industri. Waktu dan tempatnya baru akan ditentukan setelah evaluasi debat pertama.

Kompas TV Keputusan KPU yang memberikan soal untuk kedua pasangan capres-cawapres sepekan sebelum debat menjadi perbincangan hangat di media sosial Facebook. Seperti apa pro dan kontranya? Kita simak ulasan rekan Frisca Clarissa berikut ini.

 

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Jokowi Menikmati Minggu Malam dengan Menyantap Pho di TIS Square Tebet

Jokowi Menikmati Minggu Malam dengan Menyantap Pho di TIS Square Tebet

Nasional
Minggu Malam, Jokowi dan Keluarga Nongkrong di TIS Square Tebet

Minggu Malam, Jokowi dan Keluarga Nongkrong di TIS Square Tebet

Nasional
Jaksa Terjerat Suap, Jaksa Agung Minta Jangan Digeneralisasi

Jaksa Terjerat Suap, Jaksa Agung Minta Jangan Digeneralisasi

Nasional
Demi Cegah Kebakaran Hutan, Pemerintah Diminta Evaluasi Izin Konsesi Lahan

Demi Cegah Kebakaran Hutan, Pemerintah Diminta Evaluasi Izin Konsesi Lahan

Nasional
Walhi Kalteng: Kami Tak Minta Ganti Rugi, tetapi Minta Pemerintah Jalankan Kewajiban

Walhi Kalteng: Kami Tak Minta Ganti Rugi, tetapi Minta Pemerintah Jalankan Kewajiban

Nasional
Kejati DKI Jakarta Terima Barang Bukti dan 218 Tersangka Kasus Kerusuhan 21-22 Mei

Kejati DKI Jakarta Terima Barang Bukti dan 218 Tersangka Kasus Kerusuhan 21-22 Mei

Nasional
Walhi Tuntut Pemerintah Bangun Rumah Sakit Khusus bagi Korban Karhutla

Walhi Tuntut Pemerintah Bangun Rumah Sakit Khusus bagi Korban Karhutla

Nasional
Sesepuh Kejaksaan Harap Jaksa Agung Selanjutnya dari Internal dan Bukan Politisi

Sesepuh Kejaksaan Harap Jaksa Agung Selanjutnya dari Internal dan Bukan Politisi

Nasional
[POPULER DI KOMPASIANA] Risalah Hoaks Kabinet Jokowi-Ma'ruf | Istri Dipaksa Melayani Suami | Berhentilah Nyinyir Drama Korea

[POPULER DI KOMPASIANA] Risalah Hoaks Kabinet Jokowi-Ma'ruf | Istri Dipaksa Melayani Suami | Berhentilah Nyinyir Drama Korea

Nasional
Ditolak PKB, Waketum PAN Sebut soal Kabinet Hak Prerogatif Presiden

Ditolak PKB, Waketum PAN Sebut soal Kabinet Hak Prerogatif Presiden

Nasional
MPR Minta Sistem Presidensial Diperkuat

MPR Minta Sistem Presidensial Diperkuat

Nasional
Lewat Ludruk, MPR Sosialisasikan Empat Pilar ke Masyarakat Sumenep

Lewat Ludruk, MPR Sosialisasikan Empat Pilar ke Masyarakat Sumenep

Nasional
Hari Anak, Ini Pesan Kepala BKKBN untuk Orangtua...

Hari Anak, Ini Pesan Kepala BKKBN untuk Orangtua...

Nasional
Polisi Kejar 5 Terduga Provokator dan Pelaku Bentrok Mesuji

Polisi Kejar 5 Terduga Provokator dan Pelaku Bentrok Mesuji

Nasional
Susi: Kalau Minum Pakai Sedotan Plastik, Malu-maluin...

Susi: Kalau Minum Pakai Sedotan Plastik, Malu-maluin...

Nasional
Close Ads X