KPU Disarankan Lebih Cepat Merespons Isu Terkait Penyelenggaraan Pemilu

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sigit Pamungkas mengatakan, KPU saat ini cukup baik dalam menangani beberapa isu negatif terkait penyelenggaraan Pemilu 2019.

Akan tetapi, ia menilai, KPU lamban menyikapi isu negatif tersebut sehingga bisa menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara pemilu itu.

"Memang KPU cukup bagus dalam meng-handle isu tersebut, tapi KPU telat untuk merespons," kata Sigit dalam diskusi bertajuk 'Menuju Pemilu Bermutu' di Jakarta, (5/1/2018).

Sigit mencontohkan, KPU pernah diserang isu mengenai jaringan sistem informasi yang diretas. Lainnya, isu mengenai orang gila masuk dalam daftar pemilih tetap, kotak suara dari kardus, dan lain-lain.

Baca juga: Hoaks Surat Suara yang Menyerang Kredibilitas Penyelenggara Pemilu...

Menurut dia, respons KPU lamban sehingga isu-isu berkembang dengan berbagai spekulasi.

"Ada banyak kasus yang nyerang KPU. IT KPU di-hack, orang gila masuk DPT, tidak netral penomoran, kenapa harus ada nolnya. Orang tak percaya kemampuan KPU mengelola itu," kata Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) ini.

Ia mengatakan, dengan sikap KPU itu, maka tingkat kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu bisa menurun.

"Menurut survei, dampaknya tingkat kepercayaan terhadap KPU dan Bawaslu di bawah 70 persen. Padahal ketika dilantik di atas 80 persen," kata Sigit. 

Baca juga: Direktur Perludem: Mengawasi Penyelenggara Pemilu Tak Sama dengan Mendelegitimasi

Namun, Sigit mengapresiasi akhirnya KPU sudah bertindak cepat saat menanggapi isu tujuh kontainer surat suara yang sudah tercoblos untuk pasangan nomor urut 01.

KPU langsung melakukan pengecekan dan memastikan informasi tersebut hoaks.

Sigit berharap, ke depannya KPU terus bergerak cepat untuk merespon isu miring yang bisa mendelegitimasi wibawa penyelenggara pemilu.