Direktur Perludem: Mengawasi Penyelenggara Pemilu Tak Sama dengan Mendelegitimasi

Kompas.com - 03/01/2019, 16:41 WIB
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini dalam diskusi di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Rabu (21/3/2018). KOMPAS.com/ MOH NADLIRDirektur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini dalam diskusi di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Rabu (21/3/2018).
Penulis Jessi Carina
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi ( Perludem) Titi Anggraini mengkritik elite politik yang tidak berhati-hati membagikan isu tak terkonfirmasi. Ini terkait hoaks 7 kontainer surat suara yang sudah tercoblos.

Menurut dia, sebenarnya mengawasi penyelenggara pemilu adalah sebuah keharusan.

"Elite politik itu harus mengawasi kinerja penyelenggaranya agar pemilu kita dijalankan secara profesional dan berintegritas. Tetapi mengawasi tidak sama dengan mendelegitimasi dan memprovokasi," ujar Titi ketika dihubungi, Kamis (3/1/2019).

Titi meminta elite politik menjaga perilaku mereka di ruang publik, termasuk di media sosial. Elite diminta tidak melakukan tindakan yang memicu sentimen publik. Dia mengatakan elite politik juga bertanggung jawab untuk mendidik pemilih dan menjaga suasana kondusif.

Baca juga: KPU Kumpulkan Bukti-bukti Hoaks Surat Suara yang Dicoblos

"Jangan tergesa-gesa menyebarkan ke ruang publik isu-isu yang tidak jelas apa kebenaran dan kredibilitasnya. Apalagi di tengah masyarakat kita yang terbelah dan sangat terpolarisasi pilihan politiknya," kata dia.

Menurut dia, sebaiknya elite politik memberikan informasi yang dia ketahui langsung kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dengan cara ini, KPU bisa langsung menindaklanjuti kebenaran laporan pelanggaran yang masuk tanpa harus membuat kegaduhan.

"Kalau seperti ini kan kegaduhan muncul lebih dulu ketimbang harusnya proses hukum yang kita ambil untuk memberi efek jera," kata Titi.

Sejak beredar informasi mengenai 7 kontainer surat suara pemilu yang sudah dicoblos, Rabu (2/11/2018) sore, KPU meyakini bahwa kabar tersebut adalah hoaks.

Namun, untuk memastikannya, KPU melakukan pengecekan langsung ke Bea dan Cukai Tanjung Priok, Jakarta Utara, hingga akhirnya dipastikan tidak benar.

Selanjutnya, KPU menyerahkan proses penyelidikan sepenuhnya ke pihak kepolisian.

Hoaks mengenai 7 kontainer surat suara pemilu yang sudah tercoblos tersebar melalui YouTube, Facebook, dan WhatsApp.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X