Direktur Perludem: Mengawasi Penyelenggara Pemilu Tak Sama dengan Mendelegitimasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengkritik elite politik yang tidak berhati-hati membagikan isu tak terkonfirmasi. Ini terkait hoaks 7 kontainer surat suara yang sudah tercoblos.

Menurut dia, sebenarnya mengawasi penyelenggara pemilu adalah sebuah keharusan.

"Elite politik itu harus mengawasi kinerja penyelenggaranya agar pemilu kita dijalankan secara profesional dan berintegritas. Tetapi mengawasi tidak sama dengan mendelegitimasi dan memprovokasi," ujar Titi ketika dihubungi, Kamis (3/1/2019).

Titi meminta elite politik menjaga perilaku mereka di ruang publik, termasuk di media sosial. Elite diminta tidak melakukan tindakan yang memicu sentimen publik. Dia mengatakan elite politik juga bertanggung jawab untuk mendidik pemilih dan menjaga suasana kondusif.

Baca juga: KPU Kumpulkan Bukti-bukti Hoaks Surat Suara yang Dicoblos

"Jangan tergesa-gesa menyebarkan ke ruang publik isu-isu yang tidak jelas apa kebenaran dan kredibilitasnya. Apalagi di tengah masyarakat kita yang terbelah dan sangat terpolarisasi pilihan politiknya," kata dia.

Menurut dia, sebaiknya elite politik memberikan informasi yang dia ketahui langsung kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dengan cara ini, KPU bisa langsung menindaklanjuti kebenaran laporan pelanggaran yang masuk tanpa harus membuat kegaduhan.

"Kalau seperti ini kan kegaduhan muncul lebih dulu ketimbang harusnya proses hukum yang kita ambil untuk memberi efek jera," kata Titi.

Sejak beredar informasi mengenai 7 kontainer surat suara pemilu yang sudah dicoblos, Rabu (2/11/2018) sore, KPU meyakini bahwa kabar tersebut adalah hoaks.

Namun, untuk memastikannya, KPU melakukan pengecekan langsung ke Bea dan Cukai Tanjung Priok, Jakarta Utara, hingga akhirnya dipastikan tidak benar.

Selanjutnya, KPU menyerahkan proses penyelidikan sepenuhnya ke pihak kepolisian.

Hoaks mengenai 7 kontainer surat suara pemilu yang sudah tercoblos tersebar melalui YouTube, Facebook, dan WhatsApp.

Hoaks itu berupa rekaman suara seorang lelaki sebagai berikut:

"Ini sekarang ada 7 kontainer di Tanjung Priok sekarang lagi geger, mari sudah turun. Di buka satu. Isinya kartu suara yang dicoblos nomor 1, dicoblos Jokowi. Itu kemungkinan dari cina itu. Total katanya kalau 1 kontainer 10 juta, kalau ada 7 kontainer 70 juta suara dan dicoblos nomor 1. Tolong sampaikan ke akses, ke pak Darma kek atau ke pusat ini tak kirimkan nomor telepon orangku yang di sana untuk membimbing ke kontainer itu. Ya. Atau syukur ada akses ke Pak Djoko Santoso. Pasti marah kalau beliau ya langsung cek ke sana ya."

Sejumlah netizen juga turut mengunggah informasi ini dan mempertanyakan kebenarannya.

Baca juga: Tim Siber Bareskrim Analisis Twit Andi Arief soal Surat Suara Tercoblos

Salah satunya Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief, yang mengunggah melalui akun Twitter-nya, @AndiArief_.

"Mohon dicek kabarnya ada 7 kontainer surat suara yg sudah dicoblos di Tanjung Priok. Supaya tidak fitnah harap dicek kebenarannya karena ini kabar sudah beredar," demikian twit Andi Arief.

Namun, unggahan tersebut tak lagi ditemukan. Saat dikonfirmasi, Kamis pagi, Andi membantah telah menyebarkan hoaks. Ia menyebutkan, yang diunggahnya adalah imbauan agar informasi yang beredar itu dicek kebenarannya.