Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hoaks Surat Suara yang Menyerang Kredibilitas Penyelenggara Pemilu...

Kompas.com - 04/01/2019, 07:34 WIB
Jessi Carina,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Informasi adanya 7 kontainer surat suara yang sudah dicoblos menjadi perhatian dalam dua hari terakhir. Isu ini menyebar di media sosial sejak Rabu (2/1/2019) sore.

Pada Rabu malam, Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) langsung melakukan pengecekan untuk memastikan informasi yang beredar.

Pengecekan dilakukan di Kantor Bea dan Cukai Tanjung Priok, Jakarta Utara. Hasilnya, informasi soal surat suara yang sudah dicoblos itu dipastikan hoaks.

Hoaks soal surat suara ini menjadi perhatian serius karena dinilai menyerang kredibilitas KPU. Hal inilah yang membuat KPU bergerak cepat untuk merespons isu ini.

Baca juga: Penemuan yang Mengubah Dunia: Surat Suara, dari Tembikar hingga Kertas Dicoblos

"Hari ini kami memastikan, berdasarkan keterangan yang didapat oleh pihak Bea Cukai, tidak ada kebenaran tentang berita tujuh kontainer tersebut, itu tidak benar," kata Ketua KPU Arief Budiman, seusai melakukan pengecekan, Kamis (3/1/2019) dini hari.

Mematikan kredibilitas dan integritas

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, hoaks ini menyerang kredibilitas serta integritas penyelenggara pemilu, dan dianggap berbahaya.

Dampak yang dihasilkan serius, bisa mengakibatkan masyarakat tak percaya dan apatis bahwa KPU melangsungkan pemilu dengan sukses pada tahun ini.

Baca juga: Polisi Akan Cari Pengunggah Pertama dan Penyebar Hoaks Surat Suara Tercoblos di Medsos

Akibatnya, warga yang memiliki hak pilih tidak mau menggunakan hak suaranya pada Pemilu 2019.

"Dampak dari penyebaran hoaks yang menyasar penyelenggara pemilu ini daya rusaknya itu sangat besar. Dia bisa membuat publik menjadi apatis, tidak percaya," ujar Titi.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.com Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini

Lebih parah lagi, hoaks ini bisa memupuk kebencian masyarakat terhadap KPU. Selain itu, Titi menilai, ada risiko terhadap mereka yang bertugas di KPU seperti intimidasi dan tindak kekerasan.

"Bukan tidak mungkin bisa berujung kepada intimidasi dan kekerasan kalau dibiarkan," ujar Titi.

Sementara itu, anggota Komisi II DPR Achmad Baidowi menilai, hoaks surat suara bukan hanya berbahaya bagi KPU, tetapi juga proses pemilu secara keseluruhan.

Baca juga: Jokowi: Surat Suara Belum Dicetak, Sudah Muncul Fitnah

Menurut dia, hoaks ini adalah bentuk teror terhadap penyelenggaraan pemilu.

"Beredarnya kabar hoaks atau kabar bohong yang menyebutkan ada 7 kontainer surat suara yang tercoblos patut diduga sebagai teror untuk pemilu. Polisi harus segera bertindak untuk mengungkap apakah ada niatan untuk mengacaukan ataupun menggagalkan pemilu dibalik menyebarnya informasi sesat tersebut," ujar Achmad.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Nasional
Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com